Articles Comments

IHCS » Featured, Perkebunan, Publication » Masalah Kemitraan dan Pekebun Swadaya

Masalah Kemitraan dan Pekebun Swadaya

fgd inhu

Oleh : Gunawan

Setelah sebelumnya melakukan studi lapangan di kabupaten Sanggau, provinsi Kalimantan Barat, Penelitian Standar HAM dalam Kemitraan Usaha Perkebunan yang dilakukan tim peneliti dari IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice) dan SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit), yaitu Gunawan, Marcel Andry, Priadi, Zanita dan John Tirayoh,  melanjutkan studi lapangan di Kabupaten Indragiri Hulu, provinsi Riau, pada tanggal 10 hingga 13 Agustus  2016.

Dalam rangka memperoleh informasi, Tim Peneliti berdiskusi dengan Kantor Pertanahan  Kabupaten Inhu, beberapa pengurus koperasi dan petani, dan mahasiswa  serta melakukan audiensi ke Kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Dari informasi yang diperoleh Tim Peneliti, disebutkan bahwa banyak kasus konflik perkebunan, khususnya dalam permasalahan kemitraan usaha perkebunan bersumber dari permasalahan tanah, pelanggaran perjanjian oleh perusahaan perkebunan, dan  permasalahan koperasi.

Dalam permasalahan perjanjian kemitraan usaha perkebunan, ditemukan kasus di mana perusahaan perkebunan ingkar janji, sewaktu menyusun perjanjian atau MoU petani tidak dilibatkan, sertipikat tanah untuk petani tidak bisa terbit padahal kemitraan sudah berakhir, permasalahan beban hutang petani dan harga TBS.

Di dalam pola kemitraan juga berkembang, ada yang awalnya dengan pola kemitraan PIR-Trans (Perkebunan Inti Rakyat-Transmigrasi), lalu kemudian muncul pola KKPA (Koperasi Kredit Primer untuk Anggota).

Permasalahan yang ditimbulkan akibat buruknya pengelolaan kemitraan usaha perkebunan, mendorong sejumlah petani untuk menjadi pekebun swadaya. Namun ada juga petani yang memperoleh pengalaman yang baik dalam kemitraan usaha perkebunan, tetapi sekaligus juga mengembangkan kebun swadaya.

Ada kesenjangan antara petani pekebun plasma dengan petani pekebun swadaya. Pertama, terkait harga TBS, karena perusaan menolak membeli sawit pekebun swadaya, petani pekebun swadaya menjualnya ke pasar dengan harga di bawah harga yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Kedua, Seleksi TBS yang bisa dibeli perushaan yang memberatkan petani pekebun.

Di luar isu kemitraan, ada perusahaan yang membuka lahan untuk perkebunan dengan cara membakar lahan. Di sisi lain, , lahan pertanian di Inhu tidak ditanami tanaman pangan, melainkan monokultur berupa tanaman sawit.

 

ukg

Filed under: Featured, Perkebunan, Publication

Comments are closed.