Articles Comments

IHCS » Featured, Indoagraria, Perkebunan » Catatan Lapangan Penelitian Standar HAM dalam Kemitraan Usaha Perkebunan di Kabupaten Sanggau

Catatan Lapangan Penelitian Standar HAM dalam Kemitraan Usaha Perkebunan di Kabupaten Sanggau

Oleh : Gunawan

20915a0b42d556369e8e288b7890b38e

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) berkerjasama dengan Indonesian Human Rights Commiittee for Social Justice (IHCS) tengah menyelenggarakan penelitian Standar HAM dalam Kemitraan Usaha Pekebunan.  Dalam rangka hal tersebut, Tim Peneliti dari IHCS  yang terdiri dari Gunawan, Ridwan Darmawan, Priadi dan Johan Tirayoh melakukan studi lapangan di kabupaten Sanggau provinsi Kalimantan Barat, dengan didampingi Marcel Andry dari Sekretariat Nasional SPKS dan Darius, pengurus SPKS Sanggau.

Sebelumnya , guna mempersiapkan studi lapangan, dilakukan studi pustaka dan diskusi Desain Penelitian Standar HAM dalam Kegiatan Usaha Perkebunan di kantor IHCS Jakarta (06/04/16).

Dalam diskusi tersebut menghadirkan sejumlah ahli seperti Henry Thomas Simarmata dan David Sitorus dari IHCS. Maryo Saputra Sanaduddin dari Sawit Wacth, dan Eko Cahyono dari SAINS.Para ahi masing-masing memberikan pemaparan terkait hak petani, perjanjian atau kontrak, kemitraan dan metodologi penelitian.

Focus Group Discussion - Foto by Masinun

IHCS Doc : Suasana diskusi Desain Penelitian Standar HAM dalam Kegiatan Usaha Perkebunan di kantor IHCS Jakarta (06/04/16)

Di kabupaten Sanggau (24-28/04/16), para peneliti melihat kondisi fisik perkebunan di Sanggau hingga perbatasan dengan negara Malaysia, melakukan wawancara mendalam dengan pihak PTPN 13 Parindu, pengurus SPKS, tokoh masyarakat, pengurus koperasi dan pihak Kantor Pertanahan kabupaten Sanggau.

Selain seperti tersebut di atas juga diselenggaran diskusi dengan narasumber dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sanggau yang diwakili oleh ibu Emiliana, Kabid Bina Usaha, Perlindungan, dan Sarana Perkebunan,, dengan dihadiri para pengurus koperasi dan tokoh masyarakat adat.

Dari lapangan diketemukan bahwa perkebunan dan kemitraanya yang berupa PIR-BUN, telah mentransformasi perekonomian masyarakat menjadi pekebun plasma dan tergantung dengan perusahaan perkebunan.

Pengadaan tanah untuk perkebunannya sendiri bersumber dari tanah-tanah milik penduduk desa, yang kemudian selain dijadikan inti, dijadikan plasma, pemukiman dan jalan.

Dalam proses pengadaan tanah tersebut, ada sejumlah pihak di masyarakat bukanlah penyerahan hak atas tanah, melainkan hanya izin pakai.

Hingga kini masih muncul permasalahan pertanahan, dalam konteks sejarah penguasaan dan pemilikan maupun kesulitan mensertipikatkan tanah rakyat karena dipandang masuk areal HGU, padahal tanah tersebut berupa tanah pertanian, rumah dan kebun plasma yang sudah lunas kreditnya.

Pola kemitraanya awalnya adalah PIR-BUN, lalu muncul KKPA dan kini revitalisasi perkebunan dengan PSM (Pengelolaan Satu Manajemen). Pola terakhir inilah yang kemudian menimbulkan konflik,  ketika petani lebih memilik pekebun mandiri sehingga oleh perusahaan dipandang pihak ketiga, bukan peserta kemitraan, padahal petani merasa bermitra sejak PIR-BUN di mana tanah mereka telah diinvestasikan ke perusahaan perkebunan.

Dampak dijadikannya pihak ketiga, adalah ketika harga sawit tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.

fgd sanggau

IHCS Doc : Sesi foto bersama setelah pelaksanaan Focus Group Discussion, Sanggau (27/04/2016)

Filed under: Featured, Indoagraria, Perkebunan

Comments are closed.