Articles Comments

IHCS » News, Press Release, Publication, Uncategorized » Perusahaan Transnasional dalam Pelanggaran HAM

Perusahaan Transnasional dalam Pelanggaran HAM

Logo-IHCS.jpg

Perusahaan Transnasional dalam Pelanggaran HAM[1]
Oleh : Gunawan[2]

Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (International Law of Human Rights) merupakan perjanjian (treaty) antar negara.Karena merupakan perjanjian antar negara, maka dalam hukum asasi internasional negara adalah subyek hukum. Dalam pengertian, negara-negara peserta (states parties) perjanjian mempunyai kewajiban (obligation) dan tanggung-jawab (accountability), yaitu kewajiban yang harus diberikan kepada warga negara yang meliputi tiga kewajiban pokok (core obligation): Pertama. Negara berkewajiban menghormati (to respect) hak asasi manusia warganya; Kedua. Negara berkewajiban melindungi (to protect) hak asasi manusia warganya; Ketiga. Negara berkewajiban memenuhi (to fulfil) hak asasi manusia warganya.

Negara harus melindungi warga negara terhadap pelanggaran HAM di dalam wilayah dan/atau yurisdiksi mereka dari pihak ketiga, termasuk perusahaan-perusahaan transnasional.

Melalui mekanisme di Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara membuat pengaturan untuk melindungi HAM dari pelanggaran yang dilakukan perusahaan transnasional

Subyek Hukum Pelanggar HAM

Jenis perusahaan yang menjadi perhatian dalam kasus pelanggaran HAM adalah perusahaan yang memiliki kapasitas ekstra teriorial, yaitu : (1). transnational corporations; dan (2). other business enterprises; termasuk di dalamnya adalah their officers -including managers, members of corporate boards or directors and other executives – and persons working for them.


Tabel Kategori Transnasional


1. Perusahaan Transnasional

Perusahaan yang menjalankan entitas ekonomi di dua atau lebih negara, yang mempunyai bentuk yang legal, baik di negara asli perusahaan transnasional maupun di negara perusahaan transnasional beroperasi. Yang didirikan baik oleh individu maupun oleh kelompok. (United Nations, Economic and Social Council, Commission on Human Rights, Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, Norms on the responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights, E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2, 26 August 2003

2. Other Business Enterprises

  1. Perusahaan bisnis lain” menunjukkan semua perusahaan bisnis yang memiliki karakter transnasional di kegiatan operasional, dan tidak berlaku untuk bisnis lokal. (United Nations, General Assembly, Human Rights Council, Twenty-sixth session, Agenda item 3, Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development, Resolution adopted by the Human Rights Council, 26/9 Elaboration of an international legally binding instrument on, transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights, A /HRC/RES/26/9, 14 July 2014);
  2. Terdiri dari beberapa entitas bisnis yaitu: Perusahaan yang ada di dalam perusahaan transnasional, kontraktor, subkontraktor, suplier, pe-lisensi atau distributor, korporasi, patnersip, atau perusahaan dalam bentuk legal yang lain, yang beroperasi baik dalam skup internasional maupun dalam skup domestik. (Norms on the responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights)

 

Perlunya Mekanisme Baru yang Lebih Kuat
Sudah lama dalam mekanisme HAM disusun instrument untuk mengatur perusahaan nasional, dari yang bersifat norma yang bersifat sukarela menuju norma yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Faktor-faktor keinginan seperti tersebut di atas disebabkan karena perusahaan-perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lainnya memiliki kapasitas untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, pembangunan, perbaikan teknologi dan kemakmuran, tetapi juga memiliki kapasitas untuk menimbulkan dampak berbahaya pada HAM dan kehidupan individu melalui kegiatan bisnis, kebijakan lingkungan, hubungan dengan pemasok dan konsumen, interaksi dengan pemerintah dan kegiatan lainnya.

Permasalahan-permasalahan lama maupun baru yang bersifat mendunia terkait HAM, menunjukan perusahaan-perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lainnya sering terlibat dalam masalah pelanggaran HAM, dengan karateristik sebagai berikut :

Pertama, menciptakan sistem pembangunan yang timpang melalui menciptakan struktur hubungan internasional yang menciptakan pelanggaran HAM di level nasional.

Di masa lalu perusahaan-perusahaan transnasional menciptaan kolonialisme, disusul kemudian, pembangunanisme di era pasca kolonial, dan kini menciptakan neo liberalisme.

Struktur internasional tersebut masuk ke level nasional melalui agresi militer, penggunaan PMC (Private Military Contractor), subversib sebagai politik luar negeri,dan perjanjian internasional, hal itu dilakukan perusahaan nasional dengan mempergunakan negara-negara maju dan lembaga-lembaga keuangan internasional,
Kedua, mendorong kebijakan negara melanggar HAM berupa dukungan terhadap rezim represif atau pemerintahab otoriter melalui penanaman modal, legitimasi, terlibat secara langsung atau menyediakan fasilitas bagi pelanggaran HAM oleh negara.

Dan kini mempergunakan prosedur demokrasi untuk melahirkan produk hukum yang memfasilitasi liberalisasi sumber-sumber agraria, perburuhan dan perekonomian yang mengakibatkan pelanggaran HAM (capital violence yang didukung judicial violence)

Menyusun Indikator Kejahatan.
Dari karateristik pelanggaran HAM yang dilakukan perusahaan-perusahaan transnasional seperti tersebut di atas, maka indikasi pelanggaran HAM oleh perusahaan transnasional meliputi :

  1. Tindakan tidak menghormati kedaulatan nasional dan HAM, seperti melakukan suap, melanggar hukum, subversi, dan lain-lain yang mengakibatkan terhalanginya negara melindungi dan memenuhi HAM;
  2. Tindakan diskriminasi terhadap ras, gender, petani dan penduduk yang bekerja di pedesaan;
  3. Tindakan melanggar hak atas keamanan individu seperti memanfaatkan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusian, genosida, penculikan, penyiksaan, penyanderaan, pembunuhan.
  4. Tindakan melanggar hak pekerja melalui pasar bebas ketenagakerjaan
  5. Tindakan melanggar hak konsumen


Dasar Hukum Pelanggaran HAM Korporasi
Menyusun indikator pelanggaran HAM oleh perusahaan transnasional dapat dilakukan dengan dua cara: pertama, dengan mempergunakan instrumen dan mekanisme HAM yang sudah ada di level internasional, regional dan nasional; kedua, dengan menyusun secara khusus instrumen dan mekanisme bagi TNC dengan tetap bersandar pada hukum internasional HAM, mekanisme di PBB dan tetap berprinsip pada negara sebagai pemegang tanggungjawab dan kewajiban utama di bidang HAM.

————————————————————————————————————————

  1. Bahan kampanye di Jenewa untuk Indonesian Focal Point untuk Advokasi Kejahatan Korporasi Transnasional dalam rangka open-ended intergovernmental working group on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights” di UNHRC yang akan dilaksanakan pada 6 Juli 2015
  2. Ketua Komite Pertimbangan Organisasi IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice)

 

(HY/Ink)

Filed under: News, Press Release, Publication, Uncategorized

Comments are closed.