Articles Comments

IHCS » News, Press Release, Publication, Uncategorized » Instrumen dan mekanisme HAM bagi perusahaan transnasional sangat diperlukan

Instrumen dan mekanisme HAM bagi perusahaan transnasional sangat diperlukan

Logo IHCS

Pada tanggal 6-10 Juli 2014 di Jenewa Swiss, Dewan HAM PBB menyelenggarakan Sidang International Government Working Group on Trans National Corporations and Other Business Enterprises with Respect to Human Rights sebagaimana Mandat Resolusi 26/9 tahun 2014 Dewan HAM PBB untuk menyusun instrumen dan mekanisme HAM yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi perusahaan transnasional dan usaha bisnis lainnya.

Baca Juga :  Modal, HAM, dan Sejarah Penindasan

Resolusi tersebut muncul karena dukungan dari negara negara Asia, Afrika dan Amerika Latin yang merupakan korban dari perusahaan perusahaan transnasional dari era kolonialisme hingga sekarang.

Instrumen dan mekanisme HAM bagi perusahaan transnasional diperlukan karena dalam permasalah lama maupun baru di bidang HAM, perusahaan transnasional terlibat pelanggaran HAM dengan karateristik :
1. Menciptakan sistem pembangunan yang ditimpang melalui struktur hubungan internasional yang menyebabkan pelanggaran HAM di level nasional. Model pembangunan yang timpang masuk ke kebijakan nasional suatu negara melalui perang agresi, subversi sebagai politik luar negeri, dan perjanjian internasional dilakukan dengan mempergunakan negara negara maju, lembaga keuangan internasional dan organisasi perdagangan dunia;
2. Mendukung rezim pelanggar HAM melalui penanaman modal asing, menyediakan fasilitas, dan mempergunakan prodesur demokrasi untuk menciptakan produk hukum yang meliberalkan sumber-sumber agraria, ketenagakerjaan, keuangan yang mengakibatkan capital violence yang didukung judicial violence.

Baca juga : Perusahaan Transnasional dalam Pelanggaran HAM

Resolusi Dewan HAM PBB memiliki arti penting sekarang ini di tengah pemerintah Indonesia belum berhasil menegakan kedaulatannya di muka perusahaan transnasional di bidang pertanian pangan, pertambangan, perikanan dan lainnya.

Untuk mengawal proses, Koalisi ormas Indonesia mengirim 3 orang delegasi ke Jenewa: Rahmi Hertanti (IGJ), Irhas Ahmady (Walhi) dan Wensislaus Fatubun (Pusaka).

(HY/Ink)

Filed under: News, Press Release, Publication, Uncategorized

Comments are closed.