Articles Comments

IHCS » News, Press Release » Lindungi dan Sejahterakan Nelayan dan Perempuan Nelayan

Lindungi dan Sejahterakan Nelayan dan Perempuan Nelayan

Lindungi dan Sejahterakan Nelayan dan Perempuan Nelayan

KERTAS POSISI BERSAMA MASYARAKAT SIPIL

IMG_20150406_111659

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) I Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) I Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) I Serikat Nelayan Indonesia (SNI) I Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) I Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) I Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) I Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) I Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa Bali (ForBALI) I Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) I Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuhA) I Solidaritas Perempuan (SP)

HARI NELAYAN INDONESIA 6 APRIL 2015

Mukadimah

Pidato Joko Widodo saat pelantikan menjadi Presiden RI ke-7 masa 2014-2019 menegaskan saatnya bangsa Indonesia kembali kepada jati diri utama: sebagai bangsa bahari yang menjadikan samudera, laut, selat dan teluk sebagai halaman utama rumah Indonesia. Tidak lagi memunggungi laut.

Pemerintahan baru Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah mencanangkan 9 Agenda (Nawa Cita) sebagai visi besar pemerintahannya. Visi ini kemudian diterjemahkan secara khusus dalam 9 agenda besar pembangunan ekonomi maritim (lihat Tabel 1).

 

Tabel 1. Sembilan Agenda Pembangunan Ekonomi Maritim Pemerintah 2014-2019

No Agenda
1 Peningkatan kapasitas dan pemberian akses terhadap sumber modal (melalui bank pertanian), sarana produksi, infrastruktur, teknologi dan pasar
2 Pembangunan sentra perikanan sebagai tempat pelelangan ikan dengan penyimpanan dan pengolahan produk perikanan terpadu
3 Pemberantasan illegal, unregulated dan unreported fishing (IUU)
4 Mengurangi intensitas penangkapan di kawasan overfishing, dan meningkatan intensitas penangkapan di kawasan underfishing sesuai batas kelestarian
5 Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan lautan
6 Peningkatan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan. Kawasan konservasi perairan dalam lima tahun mendatang dikelola secara berkelanjutan menjadi 17 hektar dan penambahan kawasan konservasi seluas 700 hektar
7 Penerapan best aquaculture practices untuk komoditas-komoditas unggulan
8 Mendesain tata ruang wilayah pesisir dan lautan yang mendukung kinerja pembangunan maritim dan perikanan
9 Meningkatkan produksi perikanan dua kali lipat, menjadi sekitar 40-50 juta ton per tahun pada 2019

Sumber: Dokumen Visi-Misi Presiden Joko Widodo – Wakil Presiden Jusuf Kalla (KPU, 2014)

Lima bulan sejak 20 Oktober 2014, kesejahteraan nelayan tradisional, perempuan nelayan, petambak garam, pembudidaya dan pelestari ekosistem pesisir belum beroleh prioritas pemerintah dan pemerintah daerah.

Anggaran tanpa kesejahteraan

Pemerintah bersama dengan DPR Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Oktober 2014. APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun 2015 meningkat dibandingkan dengan tahun 2014: dari Rp5.784,7 triliun menjadi Rp6.368,7 triliun. Kemudian DPR menyepakati penambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan secara keseluruhan mencapai Rp10,6 triliun.

Di dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 dan Nota Keuangan APBN 2015, dana yang dialokasikan untuk masyarakat dan pemerintah daerah di 34 provinsi hanya sebesar 34,8 persen dari Rp6.726.015.251.000 (Enam triliun tujuh ratus dua puluh enam miliar lima belas juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah). Dari prosentase di atas, 29,6 persen dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa. Sementara upaya pemberdayaan masyarakat berbentuk penyaluran dana tunai sebesar 5,2 persen untuk kelompok usaha garam, rumput laut, perikanan tangkap dan budidaya.

Peningkatan produksi perikanan dan non-perikanan masih menjadi prioritas pemerintah. Tantangannya adalah selama ini kenaikan produksi tidak memberikan kesejahteraan kepada nelayan, pembudidaya dan petambak garam. Ditambah lagi daya saing produk perikanan dari kampung-kampung pesisir belum serius digarap. Ironisnya perluasan kawasan konservasi perairan juga dijadikan sebagai target pelaksanaan anggaran. Akibatnya, luasan wilayah tangkap nelayan menyempit, modal melaut dan harga jual hasil tangkapan ikan tidak sebanding. Dengan perkataan lain, politik anggaran Pemerintahan Jokowi belum menyasar upaya perlindungan dan pemberdayaan untuk kesejahteraan nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya, petambak garam dan pelestari ekosistem pesisir.

Mendapati politik anggaran di atas, tahun 2015 masih menjadi masa suram pembangunan kelautan dan perikanan bagi masyarakat pesisir (nelayan, perempuan nelayan, petambak garam, pembudidaya dan pelestari ekosistem pesisir).

Meluasnya perampasan pesisir

Cerita besar bangsa bahari yang dinamai Indonesia menyeruak dengan gugusan ribuan pulau yang menyebar dari ujung barat di Sabang hingga Merauke. Dua pertiga wilayahnya adalah laut, terdiri dari 13.466 pulau (Badan Informasi Geospasial, 2015) dengan luas laut keseluruhan mencapai 5,8 juta km2. Sejalan dengan itu, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2011 menyebutkan potensi perikanan Indonesia diperkirakan mencapai 6,5 juta ton. Meski belum diperbaharui, data tersebut menggambarkan luasnya kekayaan bangsa bahari yang membentang dari Teheran (Iran) ke London (Inggris) ini.

Kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lintas profesi: nelayan tradisional, perempuan nelayan, pembudidaya, petambak garam dan pelestari ekosistem pesisir.

Sejak putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pemerintah terlihat tetap ingin meminggirkan masyarakat nelayan tradisional dari hak pengelolaan atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pembatalan secara keseluruhan terhadap kerangka pasal mengenai Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) menjadi sia-sia dengan munculnya skema baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang kemudian menjelma menjadi skema perizinan.

Selain itu, munculnya Pasal 26A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 memberikan karpet merah kepada investor asing untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal ini mempertegas peluang penguasaan dan privatisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh korporasi nasional maupun asing. Terlebih tidak ada perlindungan yang kuat atas hak pengelolaan dan hak akses publik atas sumber daya pesisir yang diberikan perizinan pengusahaan. Lemahnya perlindungan terlihat dari minusnya sanksi hukum atas pelanggaran terhadap hak nelayan untuk mengakses pesisir/lautnya. Mendapati paradigma pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil inilah, ancaman menyempitnya ruang kelola dan penghidupan nelayan dipastikan akan terus berlangsung.

Kasus yang dialami oleh 3 nelayan tradisional, yakni Damo, Misdan dan Rahmat, di kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon, Jawa Barat, adalah buah privatisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dikarenakan menangkap ikan dan kepiting di areal tangkap tradisional mereka di kawasan tersebut, mereka dipenjarakan. Meski menang di Pengadilan Negeri Pandeglang, jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan berkeinginan nelayan dinyatakan bersalah dan dihukum selama 5 tahun penjara dan denda Rp100,000,000 (Seratus Juta Rupiah). Pembelajaran dari Ujung Kulon harus mendapatkan perhatian ekstra dari Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dikarenakan targetnya untuk memperluas kawasan konservasi hingga mencapai 700 hektar.

Proyek pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan faktor pendorong utama meningkatnya ancaman bencana dan pengusiran nelayan, perempuan nelayan, petambak garam, pembudidaya dan pelestari ekosistem pesisir dari tempat tinggal dan sumber-sumber kehidupannya.

Pusat Data dan Informasi KIARA (Maret 2015) mendapati fakta bahwa 25 kawasan pesisir di Indonesia yang direklamasi secara kumulatif telah menggusur sedikitnya 14.344 nelayan dan 18.151 kepala keluarga. Ironisnya, sebagian proyek mendapat sokongan anggaran negara, seperti reklamasi lahan di Kabupaten Kayong Utara (Kalimantan Barat) senilai Rp5 miliar dan lanjutan reklamasi kavling industri di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara sebesar Rp731.850.000. WALHI (2015) menghitung sedikitnya 20.600 hektar proyek reklamasi sedang berjalan di Indonesia sejak tahun 2000. Tak hanya reklamasi pantai, perampasan wilayah pesisir/wilayah tangkap nelayan juga dialokasikan untuk proyek pertambangan dan energi, seperti pembangunan PLTU berkapasitas 35.000 megawatt di batang dan Cilacap berbahan baku batubara hingga 60-80%. Di sinilah konflik horisontal kerap terjadi antara masyarakat dengan perusahaan. Sementara pemerintah dan aparat penegak hukum justru berperan sebagai penjaga malam.

Maraknya perampasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi wilayah tangkap, tempat tinggal dan sumber-sumber penghidupan nelayan tradisional, perempuan nelayan, pembudidaya, petambak garam dan pelestari ekosistem pesisir harus dihentikan, termasuk reklamasi berkedok revitalisasi Teluk Benoa Bali seluas 700 hektar yang dilatari Pasal 101A ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan.

Memerangi tanpa penghargaan

Pemberantasan praktek penangkapan ikan ilegal, tidak diatur dan tidak dilaporkan (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) tengah dilakukan oleh pemerintah di sektor hilir. Dalam pada itu, masyarakat nelayan berpartisipasi aktif dalam memerangi kejahatan perikanan ini, di antaranya Kelompok Nelayan Jaring Puput, Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara, berhasil menangkap satu kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal di zona LU 03.32.539.BT 100.00.360.WPP-RI 571 atau tepatnya di Perairan Selat Malaka. Penangkapan ini di luar dari aksi aparat pemerintah terhadap kapal pencuri ikan di wilayah laut Indonesia.

Setali tiga uang, Persatuan Nelayan Kecil (PNK) Tarakan telah menangkap sedikitnya 20 kapal trawl asal Malaysia yang mempekerjakan ABK Indonesia di sepanjang tahun 2014. Sayangnya tidak pernah ada laporan akhir atas sanksi hukumnya.

Tak dimungkiri, perang terhadap IUU Fishing sudah semestinya dijalankan oleh mesin birokrasi, meski penegakan hukum atas kejahatan luar biasa ini tidak dilakukan secara sungguh-sungguh agar menimbulkan efek jera. Setidaknya terdapat 2 masalah utama: pertama, minimnya koordinasi antar-penyidik di perairan (Polri, TNI AL, dan PPNS KKP beserta Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, dan Mahkamah Agung); dan kedua, regulasi penegakan hukum atas kejahatan perikanan masih lemah untuk membentengi perairan Indonesia dari serbuan pencuri ikan.

Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pencurian ikan dapat dilihat dari kasus MV Hai Fa dengan bobot 4.300 GT yang membawa 900,702 ton ikan dan diduga hasil curian dengan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp. 70 Miliar. Ironisnya, putusan pengadilan hanya mengancam nakhoda dan ABK dengan pidana penjara selama satu tahun atau denda maksimal sebesar Rp. 250 juta atas kejahatan terhadap hiu martil dan hiu konoi yang dilindungi. Tuntutan jaksa hanya didasarkan pada ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mengenai kewajiban mematuhi ketentuan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia.

Jika melihat ketentuan yang ada, kapal MV Hai Fa telah melakukan kejahatan sebagai berikut:

  • Pasal 16 UU ayat (1) UU Perikanan melarang mengeluarkan ikan hasil tangkapan keluar Indonesia yang merugikan masyarakat, sumber daya ikan dan lingkungan dengan ancaman pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
  • Pasal 29 ayat (1) UU Perikanan, hanya warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia dapat melakukan usaha perikanan di Indonesia;
  • Pasal 35A ayat (1) UU Perikanan, wajib menggunakan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia;
  • Pasal 41 ayat (3) UU Perikanan, wajib mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
  • Pasal 41 ayat (4) UU Perikanan, kewajiban melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk; dan
  • Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya melarang menangkap ikan hiu martil dan hiu koboi dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda Rp100.000.000.

Dengan berdasarkan banyaknya ketentuan hukum yang dilanggar, seharusnya jaksa melakukan upaya penuntutan yang progresif dengan menuntut lebih berat disertai ganti rugi yang lebih besar serta menuntut perampasan negara dengan merujuk pada ketentuan pasal 76A UU Perikanan.

Problem regulasi yang lemah dapat dilihat dari pengaturan mengenai vessel monitoring system (VMS) serta terbitnya surat persetujuan berlayar (SPB) tanpa memiliki surat laik operasi (SLO). Dalam pengaturan mengenai VMS, pelanggaran terhadap kewajiban menyalakan VMS hanyalah sanksi administratif dengan pencabutan izin sebagai sanksi terberat. Mengenai SPB yang terbit tanpa SLO, tidak ada sanksi yang diterapkan, baik terhadap pemilik kapal beserta nakhoda maupun pejabat yang melakukan mal-administrasi. Hukuman bagi kapal yang melanggar seharusnya juga dapat dikenakan kepada pemilik kapal apabila terbukti sebagai uitlokker atau orang yang merencanakan/membujuk terjadinya tindak pidana supaya masalah illegal fishing bisa diatasi hingga ke akar permasalahan.

Selain itu, tanpa pelibatan aktif partisipasi masyarakat khususnya Nelayan, dipastikan upaya pemberantasan IUU Fishing mengalami hambatan. Terlebih Pasal 70 UU Perikanan mengenai Peraturan Pemerintah tentang keikutsertaan masyarakat dalam membantu pengawasan perikanan tidak pernah diterbitkan pemerintah. Hal ini penting mengingat nelayanlah yang paling mengetahui kondisi laut sekitar rumah tinggal/wilayah tangkapnya sehingga akan memudahkan penindakan oleh aparat penegak hukum jika ada pencuri ikan memasuki wilayah Indonesia. Untuk itu, peraturan pemerintah tentang keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan perikanan penting disegerakan dan (setidaknya) mengatur pelibatan partisipasi nelayan tersebut, meliputi tata cara pengaduan, kerahasiaan dan keamanan bagi para pelapor, serta aturan pemberian penghargaan bagi para pelapor IUU Fishing.

Perbudakan: jangan tutup mata!

Baru-baru ini, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan adanya praktek perbudakan yang dilakukan di Indonesia oleh PT Pusaka Benjina Resources yang berdomisili di Kepulauan Aru, Maluku. Fakta ini mencuat pasca dipublikasikannya hasil investigasi Associated Press (AP) asal Amerika Serikat: Your Seafood Might Come from Slaves.

Perbudakan merupakan fenomena gunung es dan sudah berlangsung cukup lama. Sayangnya minim perhatian dari pemerintah. Data Kementerian Luar Negeri (2010) mencatat sejumlah 198.461 WNI bekerja sebagai ABK di luar negeri. Mereka menyebar di wilayah perairan Laut Cina Selatan, Laut Andaman, Laut Atlantik dan Laut Karibia, Laut Pasifik, perairan Australia dan Selandia Baru.

Bentuk-bentuk perbudakan di sektor perikanan yang pernah terjadi di antaranya: (1) Tidak ada perjanjian kerja yang jelas antara ABK dengan juragan/pemilik kapal; (2) Pemberian upah yang tidak sesuai ketentuan dan atau tidak diberi upah; (3) Jam kerja ABK di luar ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Kekerasan sering diterima oleh ABK; (5) Penelantaran ABK di laut atau di darat; (6) Jaminan kesehatan yang tidak memadai; (7) Jaminan keselamatan yang tidak memadai; dan (8) Mempekerjakan anak.

Sangat jelas bahwa perbudakan adalah pelanggaran HAM berat dikarenakan merendahkan harkat dan martabat manusia. Perbudakan sangat jelas telah melanggar Alinea I Pembukaan UUD 1945, Pasal 4 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan UU Perikanan.

Untuk itu, FAO sejak 2007 telah menerbitkan Konvensi ILO 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan yang hingga hari ini belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Konvensi ILO 188 Tahun 2007 ini menjadi rujukan mengenai hak-hak pekerja yang mengatur persyaratan minimum untuk bekerja di kapal; persyaratan pelayanan kepada ABK; akomodasi dan makanan; perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja; perawatan kesehatan serta jaminan sosial.

Penting bagi bangsa Indonesia meratifikasi Konvensi ILO dan mengikuti ketentuan standar dalam persyaratan hak minimum bagi pekerja di atas kapal perikanan. Selain itu, diperlukan adanya koordinasi yang jelas antar-kementerian yang terkait dalam pekerjaan ABK dalam kapal perikanan, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia agar sesegera mungkin merumuskan sebuah aturan perlindungan menyeluruh terhadap ABK.

Menyambungkan hulu ke hilir

Di awal tahun 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan dua peraturan yang berdampak kepada kondisi ekonomi nelayan Indonesia, baik nelayan tradisional skala kecil dan pengusaha perikanan. Pertama, PERMEN Kelautan dan Perikanan No. 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) yang terbit pada 6 Januari 2015. Kedua, PERMEN Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (TRAWLS) dan Pukat Tarik (SEINE NETS) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pada 8 Januari 2015. Dua peraturan menteri ini berdampak besar sehingga menimbulkan gejolak yang memberi perhatian masyarakat pasca terbit dan mulai diterapkan.

Permen KP No. 1/PERMEN-KP/2015, pada pokoknya mengatur dua hal utama. Pertama, melarang penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan dalam kondisi bertelur dan diwajibkan untuk melepaskan kembali jika masih hidup dan melaporkan kepada Direktur Jenderal jika dalam keadaan mati. Kedua, penangkapan dengan ukuran tertentu: bagi Lobster kuran panjang karapas >8 cm (di atas delapan sentimeter), Kepiting (Scylla spp.) dengan ukuran lebar karapas >15 cm (di atas lima belas sentimeter), serta bagi Rajungan (Portunus pelagicus spp.) dengan ukuran lebar karapas >10 cm.

Menteri Kelautan dan Perikanan beralasan bahwa keberlanjutan stok ikan atau spesies tertentu tersebut yang melandasi keluarnya peraturan menteri. Di sisi lain, pemerintah tidak memberikan skema khusus mengenai nilai ekonomis terhadap komoditas untuk sesuai dengan harga keekonomiannya. Karena dengan perubahan pola (pelarangan ukuran dan bertelur) tersebut, perlu ada pendekatan khusus terhadap harga pasar komoditas perikanan. Strategi ini perlu dilakukan mengingat perikanan tidak hanya kegiatan menangkap ikan, tetapi mencakup semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan hingga pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan, termasuk garam.

Pusat Data dan Informasi KIARA (Desember 2014) mencatat jumlah impor garam dibandingkan dengan produksi nasional lebih dari 80% sejak tahun 2010 (lihat Tabel 1). Besarnya angka impor disebabkan oleh: (1) pengelolaan garam nasional yang terbagi ke dalam 3 kementerian (Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan) beda kewenangan dan tanpa koordinasi; (2) pemberdayaan garam rakyat tidak dimulai dari hulu (tambak, modal, dan teknologi) hingga hilir (pengolahan, pengemasan, dan pemasaran); dan (3) lemahnya sinergi pemangku kebijakan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat dengan masyarakat petambak garam skala kecil.

 

Tabel 2. Jumlah Produksi nasional dan Impor Garam Tahun 2010-2014

No Tahun Produksi (Ton) Impor (Ton)
1 2010 1,621,338 2,080,000
2 2011 1,621,594 2,830,000
3 2012 2,473,716 2,310,000
4 2013 1,090,000 2,020,000
5 2014 2,190,000 1,950,000

Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (Desember 2014)

mendapati angka impor yang tinggi sejak tahun 2010, sudah semestinya pemerintah menjalankan kebijakan satu pintu dan payung hukum. Ia mencontohkan, di India, pengelolaan garam nasional terpusat dikerjakan oleh Pemerintah Pusat dan lembaga independen, yakni Salt Commissioner’s Office (SCO).

Mereka bertugas untuk: memastikan bahwa petambak garam mendapatkan asuransi (jiwa dan kesehatan); beasiswa sekolah anak mereka; tempat beristirahat, air bersih dan kamar mandi yang layak; kelengkapan alat keselamatan bekerja; jaminan harga; sepeda dan jalan menuju tambak garam yang bagus.

Apa yang dilakukan oleh Pemerintah India tidaklah sulit untuk diterapkan di Indonesia. Tidak diperlukan lembaga baru. Asal ada kesungguhan politik pemerintah dan kesediaan bekerjasama dengan masyarakat petambak garam skala kecil sehingga kran impor bisa ditutup dan petambak garam mendapatkan kesejahteraannya.

Pemerintah semestinya menindaklanjuti Pasal 126 dan Pasal 127 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan terbentuknya Lembaga Pangan yang mengurusi pemenuhan Hak atas Pangan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Di sinilah pentingnya kelembagaan pangan dalam mengontrol stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok yang bersumber dari hasil usaha perikanan tangkap/budidaya di Indonesia.

Lembaga Pangan adalah operator dalam menjalankan tugas pemerintah di bidang pangan yang memiliki kekuatan penuh untuk mengkoordinasikan kementerian/lembaga di pusat maupun di daerah, baik secara struktur maupun implementasi tugas dan fungsi di bidang pangan, utamanya di sektor pangan yang bersumber dari hasil usaha perikanan tangkap/budidaya.

Peraturan Menteri No. 2/PERMEN-KP/2015 pada pokoknya mengatur pelarangan penggunaan alat tangkap trawls serta seine nets. Dari Permen ini mewajibkan adanya peralihan penggunaan alat tangkap dari yang dianggap merusak menjadi ramah lingkungan. Pelarangan penggunaan trawls seharusnya telah diterapkan pemerintah sejak tahun 1980 dengan adanya Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl. Namun, pelarangan Pukat Tarik, khususnya jenis cantrang, menimbulkan kegaduhan.

Di Jawa Tengah jumlah kapal pengguna alat tangkap cantrang tahun 2015 tercatat sebanyak 10.758 unit dari sebelumnya meningkat sebanyak 5.100 pada 2007 serta 3.209 pada 2004 (DKP Provinsi Jawa Tengah, 16 Maret 2015). Jumlah kapal cantrang di Jawa Tengah adalah 41,25 % dari jumlah kapal perikanan yang menggunakan alat tangkap yang dilarang. Produksi perikanan dikhawatirkan akan turun dari sebelumnya dapat mencapai 60.396,1 ton (27,26% dari produksi perikanan tangkap tahun 2014). Secara sosial, pelarangan ini dianggap akan berimbas terhadap pekerjaan ABK kapal mencapai 120.966 orang.

Terkait dengan peralihan alat tangkap tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan mesti memimpin penyelenggaraan peta jalan solusi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan gejolak di masyarakat, di antaranya di Jawa Tengah, pasca dilarangnya cantrang sebagai alat tangkap bersama dengan Walikota, Bupati dan Gubernur. Salah satu solusi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyelesaikan dampak pasca dilarangnya trawl dan pukat tarik, yakni penggunaan APBN(-P) 2015 untuk memfasilitasi pengalihan alat tangkap bagi nelayan kecil. Langkah yang bisa dipilih adalah berkoordinasi dengan kepala daerah setingkat kota/kabupaten/provinsi untuk menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kelautan dan Perikanan

Menteri Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Gubernur/Bupati/Wallikota dan masyarakat nelayan skala kecil di Jawa Tengah dapat menyepakati langkah bersama di antaranya: (1) penggunaan DAK Kelautan dan Perikanan di dalam APBN 2015 untuk program pemberdayaan nelayan kecil dan pelatihan penggunaan alat tangkap ikan yang ramah; dan (2) memastikan tidak adanya kriminalisasi nelayan di masa transisi antara pemerintah, pemda dan aparat penegak hukum di laut.

Dengan jalan koordinasi yang baik antara pemerintah (dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan) dan pemda (dijalankan bersama oleh Gubernur, Bupati dan Walikota), dampak yang timbul pasca dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dapat diatasi melalui politik anggaran berbasis masyarakat nelayan skala kecil.

Agenda Prioritas: Melindungi dan Menyejahterakan Nelayan

Perayaan Hari Nelayan Indonesia 2015 menjadi tonggak sejarah penting bagi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk bergerak melindungi dan menyejahterakan nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya, petambak garam dan pelestari ekosistem pesisir setelah 5 bulan pertama pemerintahannya sesuai Nawa Cita dengan jalan:

  • Menghentikan seluruh proyek perampasan dan memastikan hak-hak konstitusional nelayan tradisional, perempuan nelayan, pembudidaya, petambak garam dan pelestari ekosistem pesisir terpenuhi terkait dengan pengakuan hak pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  • Pemberantasan praktek IUU Fishing patut dilakukan secara komprehensif, dimulai dengan merevisi kebijakan yang lemah, memperkuat koordinasi antar-lembaga dengan menghilangkan ego-sektoral, dan melakukan penuntutan dengan dasar hukum yang kuat;
  • Mitigasi dampak dari sebuah kebijakan patut menjadi perhatian ekstra dan dijalankan oleh pemerintah untuk menjamin nelayan dan ABK kapal perikanan yang terdampak merasakan hadirnya negara;
  • Mengakui keberadaan dan peran perempuan nelayan melalui pendataan sebaran, program dan alokasi anggaran khusus, dan memberikan politik pengakuan;
  • Bersungguh-sungguh memberikan pelayanan peningkatan kapasitas dan pemberian akses terhadap sumber modal (melalui bank perikanan), sarana produksi, infrastruktur, teknologi dan pasar kepada nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya, pelestari ekosistem pesisir dan petambak garam;
  • Menyegerakan penyusunan peraturan pemerintah berkenaan dengan partisipasi masyarakat di dalam memerangi praktek IUU Fishing;
  • Mengoreksi penyusunan anggaran kelautan dan perikanan berbasis proyek dan mengevaluasinya secara terbuka bersama dengan masyarakat;
  • Meratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan dan melakukan harmonisasi kebijakan sektoral lainnya di tingkat nasional; dan
  • Menindak tegas pelaku perbudakan di sektor perikanan di Indonesia.

 

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Habibah, PPNI Jakarta Utara di +62 812 9322 6098

Budi Laksana, Sekretaris Jenderal SNI di +62 813 1971 6775

Susan Herawati, Deputi Pengelolaan Pengetahuan KIARA di +62 821 1172 7050

Marthin Hadiwinata, Deputi Advokasi Hukum dan Kebijakan KIARA di +62 812 8603 0453

Ridwan Darmawan, Ketua Eksekutif IHCS di +62 815 1428 4109

Edo Rakhman, Pengkampanye WALHI di +62 813 5620 8763

Wahyu Nandang Herawan, YLBHI di +62 857 2722 1793

Rayhan Dudayev, Asisten Peneliti ICEL di +62 856 9560 1992

Arieska Kurniawaty, Solidaritas Perempuan di +62 812 8056 4651

Yasser Arafat, Ketua Hubungan Kerjasama dan Antar-Lembaga KNTI di +6221 8297340

Ki Bagus Hadi Kusuma, Jatam di +62 857 8198 5822

Reza Shahib, Koordinator KRuHA di +62 813 7060 1441

I Wayan Suardana, Koordinator ForBALI di +62 856 3700 677

Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA di +62 815 53100 259

Filed under: News, Press Release · Tags: , , ,

Comments are closed.