Articles Comments

IHCS » News, Press Release » Kabar Gembira Untuk Kaum Tani

Kabar Gembira Untuk Kaum Tani

Yohanes Bidaya
MK Kabulkan Permohonan Uji Materi UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Tim Lawyer Advokasi Hak Asasi Petani

Lawyer Tim Advokasi Hak Asasi Petani – Dhonna el Furqon, Arif Suherman dan Ridwan Darmawan

Jakarta, 05 November 2013 – Mahkamah Konstitusi (MK) RI akhirnya mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Sidang Pleno MK dengan nomor perkara: 87/PUU-XI/2013 yang dimohonkan oleh Tim Advokasi Hak Asasi Petani, yang terdiri dari: IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice), SPI (Serikat Petani Indonesia), FIELD (Farmer Initiative for Ecological livelihood and Democracy), API (Aliansi Petani Indonesia), KPA (Konsorsium Pembaharuan Agraria), KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan), Yayasan Bina Desa Sadajiwa, IGJ (Indonesia for Global Justice), KRKP (Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan), Perkumpulan Sawit Watch, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup), KONTRAS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan).

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstisusi mengabulkan sebagian permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa; Frasa “hak sewa” dalam Pasal 59 UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertentangan dengan UUD 1945. Frasa “hak sewa” dalam Pasal 59 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Lebih lanjut, Pasal 70 ayat (1) UU a quo juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani”, selengkapnya menjadi: “Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) terdiri atas: Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional, serta kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani”. Sementara itu, kata “berkewajiban” dalam Pasal 71 UU a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, selengkapnya menjadi: “Petani bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)”.

IHCS JR UU Perlintan

Putusan MK tersebut langsung mendapat sambutan hangat dari pelbagai pihak. Putusan tersebut dinilai telah memberikan keadilan agraria bagi para petani kecil yang tidak memiliki kecukupan lahan pertanian serta adanya pengakuan terhadap kelompok tani yang diinisiasi dari, oleh dan untuk masyarakat tani itu sendiri. Gunawan (Ketua Eksekutif IHCS) mengatakan bahwa “kabar gembira untuk kaum tani: mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan uji materi uu perlindungan dan pemberdayaan petani.” Menurut Gunawan, putusan tersebut mengamanatkan bahwa petani yang mempergunakan tanah negara tidak dipungut hak sewa, redistribusi tanah negara harus memprioritaskan petani tak bertanah. pemerintah harus mengakui kelembagaan petani yang dibentuk petani dan tidak mewajibkan petani bergabung ke lembaga petani bentukan pemerintah. Karena itu, Gunawan berharap Pemerintah Indonesia semestinya lebih keras melindungi petaninya untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria sejati, bukan malah melindungi kepentingan importir yang menghancurkan pertanian nasional.

Hal senada juga dikemukakan oleh Ridwan Dermawan (Wakil Ketua IHCS) yang mengemukakan bahwa: “Putusan MK tersebut kami apresiasi dan merupakan kemenangan besar Petani.” Disamping itu, Ridwan Dermawan menambahkan pandangan berbeda. Ridwan mengatakan, bahwa: “kami menyayangkan putusan itu, utamanya mengenai pendapat MK tentang Hak Milik.” Menurut Ridwan, MK tidak berani ambil putusan yang tegas dan terobosan hukum karena problem utama petani penggarap yang tidak punya lahan adalah tidak dilaksanakannya reforma agraria yang diamanatkan UUPA. Sementara mandat UU Pokok Agraria dan Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan negara untuk melaksanakan redistribusi lahan yang merupakan bentuk paling ideal dari tujuan pokok perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. (Ink/Hy)

Editor : Husnul Yaqin

Filed under: News, Press Release

Comments are closed.