Articles Comments

IHCS » Indoagraria, News, Publication » Resolusi Konferensi Nasional Reforma Agraria bagi Pemerintahan Jokowi-JK

Resolusi Konferensi Nasional Reforma Agraria bagi Pemerintahan Jokowi-JK

Logo IHCS

Resolusi Konferensi Nasional Reforma Agraria bagi Pemerintahan Jokowi-JK
Oleh: Yohanes Bidaya

 

Indonesian Human Right Committee for Social Justice (IHCS) yang tergabung dalam Panitia Bersama Konferensi Nasional Reforma Agraria telah menyelenggarakan Konferensi Nasional Reforma Agraria untuk Kemandirian Bangsa. Konferensi yang berlangsung pada tanggal 22-23 September 2014 di Jakarta ini dihadiri oleh 272 peserta yang berasal dari wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Peserta konferensi ini berlatar belakang para pemimpin rakyat dan aktivis gerakan rakyat yang memperjuangkan dan mendukung reforma agraria, para akademisi dari berbagai kampus, praktisi pemerintahan, dan jurnalis media massa.

Dalam pembukaan konferensi ini, Prof. Jimly Asshiddiqie menyampaikan pandangannya tentang urgensi pelaksanaan reforma agraria dalam bingkai konstitusi yang merupakan bagian dari pengalaman ajaran Trisaksi, yakni: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Menurut Prof. Jimly, Negara tidak boleh membatasi warga masyarakat untuk memperoleh haknya. Konstitusionalisme justru mewajibkan Negara untuk memberikan jaminan dan kebebasan kepada warga masyarakat untuk memperoleh haknya, utamanya soal hak untuk mendapatkan land reform dan akses reform dalam mewujudkan reforma agraria sejati.

Konferensi ini juga mendapati sambutan yang hangat dari Ir. Joko Widodo sebagai Presiden RI terpilih yang diwakili oleh Anies Baswedan (Deputi Tim Transisi Jokowi-JK). Dalam sambutannya, Anies Baswedan memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan konferensi ini. Lebih lanjut, Anies Baswedan berharap resolusi dari hasil Konferensi Nasional Reforma Agraria ini dapat bermanfaat bagi perwujudan Nawa Cita pemerintahan Jokowi-JK.

Pada akhir konferensi ini, dirumuskan dan ditetapkan resolusi yang berjudul: “Laksanakan Reforma Agraria Guna Mewujudkan Kemandirian dan Kedaulatan Bangsa” sebagai kesimpulan dan rekomendasi pokok untuk menjadi perhatian semua pihak, terutama dari Ir. H. Joko Widodo dan H.M. Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Adapun resolusi pokok dalam konferensi ini, yaitu:

  1. Konferensi ini mendesak untuk mengakhiri paradigma dan orientasi ekonomi politik agraria kapitalistik yang mengutamakan kepentingan modal besar, apalagi modal asing. Politik agraria nasional harus digeser menjadi politik agraria yang berpihak kepada kepentingan rakyat kecil, kepentingan nasional, bangsa dan Negara.
  2. Konferensi ini menuntut pemerintah untuk menempatkan ketetapan MPR Nomor IX/MPR RI/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sebagai rujukan politik hukum dalam menyusun agenda legislasi, regulasi dan kebijakan bagi pelaksanaan reforma agraria.
  3. Konferensi ini mendesak pemerintah tetap memegang teguh dan menjalankan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sesuai maksud dan tujuan penerbitannya. Dengan menyadari adanya catatan kritis atas substansi UUPA, konferensi ini menolak penggantian UUPA dengan Undang-Undang sektoral. Konferensi ini menolak tegas penggantian UUPA menjadi UU Pertanahan.
  4. Konferensi ini mendorong agar pelaksanaan reforma agraria sebagai upaya strategis dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran di pedesaan. Reforma agraria ini menjadi landasan bagi pembaruan dan pembangunan pedesaan secara berkeadilan. Transformasi pedesaan mesti dilandasi keadilan kepemilikan dan penguasaan tanah di pedesaan. Reforma agraria juga harus dijalankan di perkotaan, misalnya dalam pengembangan perumahan untuk rakyat miskin.
  5. Konferensi ini mendesak agar program redistribusi tanah bagi rakyat miskin sebagai bagian dari landreform yang menjadi inti dari reforma agraria, segera dijalankan. Untuk itu, identifikasi dan penentuan obyek dan subyek reforma agraria mesti segera dijalankan dengan penuh kecermatan dan partisipasi aktif dari rakyat.
  6. Konferensi ini menghendaki cakupan obyek reforma agraria mestilah menganggkut semua sektor keagrariaan, seperti pertanahan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, pesisir, kelautan dan pulau-pulau kecil. Cakupan obyek reforma agraria mensyaratkan pendekaran reforma agraria yang sejalan dengan pembangunan ekonomi dan wilayah yang mempertimbangkan daya dukung ekologi serta prinsip keadilan bagi rakyat yang hidup di dalam dan di sekitar sumber agraria tersebut berada.
  7. Konferensi ini mendorong pemerintah untuk memfasilitasi pembentukan badan usaha milik petani atau koperasi produksi yang dikelola petani agar tanah yang didistribusikan tidak lepas lagi ke tangan lain. Melalui badan usaha milik petani dan koperasi produksi petani maka agenda penguatan dan pemberdayaan petani miskin dapat dilakukan secara sistematis. Kelembagaan ekonomi petani ini meningkatkan kualitas sarana produksi, teknologi, informasi, pengetahuan, pendidikan, pelatihan, permodalan hingga pemasaran. Dengan kelembagaan ekonomi inilah ekonomi kerakyatan dapat dipraktekkan nyata.
  8. Konferensi ini menuntut agar Negara menyediakan pembiayaan yang kuat bagi pelaksanaan reforma agraria. Biaya tersebut mesti dialokasikan melalui APBN dan APBD sebagai wujud dari komitmen Negara dalam mewujudkan keadilan agraria sebagai program Negara. Sumber pendanaan untuk reforma agraria tidak menggunakan utang luar negeri yang membebani keuangan Negara.
  9. Konferensi ini menempatkan perjuangan reforma agraria sebagai prasyarat bagi terwujudnya kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan sebagai demokratisasi atas pangan dilandasi demokratisasi atas akses rakyat pada tanah dan alat produksi lainnya. Reforma agraria juga mengutamakan akses rakyat, khususnya kaum tani kepada alat produksi, teknologi, pendidikan dan latihan, pasar dan berbagai sarana prasarana pendukung lainnya untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan kesejahteraannya.
  10. Konferensi ini memandang penting digencarkannya penguatan terhadap organisasi rakyat dalam mendorong pelaksanaan reforma agraria serta sebagai upaya mengawal agenda reforma agraria di pemerintahan yang baru. Organisasi gerakan rakyat, baik di kelompok tani, nelayan, buruh maupun masyarakat adat serta rakyat miskin lainnya akan melakukan konsolidasi di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota. Seluruh organisasi yang mendukung pelaksanaan reforma agraria perlu untuk adanya penyatuan gerakan di tingkat nasional, dan akan segera dibentuk “Komite Nasional Pembaruan Agraria”.
  11. Konferensi ini mendorong secara khusus pelibatan dan keterlibatan aktif kaum perempuan dalam persiapan dan pelaksanaan reforma agraria. Hal ini dilandasi prinsip keadilan dan kesetaraan gender sekaligus perjuangan untuk mengakhiri budaya patriarki yang meminggirkan akses kaum perempuan dalam pemilikan dan pengelolaan tanah dan kekayaan alam.
  12. Konferensi ini mendesak pemerintah untuk segera membentuk mekanisme dan kelembagaan khusus yang menangani dan menyelesaikan konflik agraria. Melalui kelembagaan ini seluruh kasus konflik agraria struktural diselesaikan secara adil, beradab dan manusiawi. Secara khusus, peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam penanganan konflik agraria harus dihentikan untuk menghindari benturan dan tindak kekerasan yang menjatuhkan rakyat sebagai korban.
  13. Konferensi ini mendesak pemulihan hak-hak rakyat yang selama ini menjadi korban dari konflik agraria. Presiden diminta untuk melakukan berbagai upaya yang dimungkinkan oleh konstutusi, seperti amnesti, abolisi, rehabilitasi, restitusi dan kompensasi kepada rakyat yang menjadi korban kebijakan agraria. Presiden perlu memanfaatkan momentum awal kepemimpinannya dengan memberikan amnesti dan abolisi untuk semua petani, masyarakat adat, dan para pembela pejuang agraria yang didiskriminasi dalam konflik-konflik agraria struktural. Yang akan mendapat manfaat dari amnesti dan abolisi ini bukan hanya sekitar 1000 an orang petani, masyarakat adat, dan aktivis pembela serta pejuang reforma agraria yang statusnya eks-narapidana, narapidana, terdakwa, tersangka, maupun orang yang masuk daftar pencarian orang (DPO), melainkan juga sekitar 1,5 juta petani dan masyarakat adat yang berada dalam konflik-konflik agraria.
  14. Konferensi ini juga mengehendaki kelembagaan pengelola sumber-sumber agraria dijauhkan dari sektorallisme. Sistem dan struktur kelembagaan yang mengutamakan ego-sektoral menyebabkan kebijakan tumpang tindih dan melahirkan konflik di lapangan. Kelembagaan agraria harus dibuat satu paradigma, satu arah sehingga sinergi untuk memastikan pelaksanaan reforma agaria didukung semua sektor keagrariaan.
  15. Konferensi ini mendorong untuk memperkuat diplomasi ekonomi luar negeri Indonesia, yang harus merubah orientasi pada strategi perlindungan kepentingan rakyat dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sehingga, dalam proses negosiasi posisi tawar Indonesia harus lebih tinggi dari Negara lain. Dan dalam prosesnya harus dibuka ruang keterlibatan rakyat sebagai bentuk demokrasi ekonomi yang berdaulat.
  16. Konferensi ini mendesak agar Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembanguan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dicabut. Konsep pembangunan yang baru harus melandaskan diri pada hak asasi manusia, keadilan gender dan keberlangsungan lingkungan. Harus segera dirumuskan model baru pembangunan kawasan yang sejalan dengan prinsip-prinsip dan tujuan reforma agraria yang berangkat dari tuntutan ekonomi rakyat dan daya dukung ekologi yang berlandaskan paradigma yang segaris dengan semangat konstitusi dan semangat kemandirian dan kedaulatan bangsa.
  17. Konferensi ini mendorong para ahli dari berbagai perguruan tinggi atau universitas dan lembaga riset strategis lainnya, dengan lintas disiplin ilmu dan mencakup semua dimensi agraria secara utuh, mengarahkan riset dan kajian untuk tujuan mendukung pelaksanaan reforma agraria. Kajian dan riset sangat penting untuk memastikan desain reforma agraria sesuai dengan kondisi objektif lapangan dan sejalan dengan kerangka ideologis reforma agraria untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan bangsa.
  18. Konferensi mendorong kegiatan-kegiatan kebudayaan dan pendidikan popular untuk mengenalkan dan memperluas pemahaman publik mengenai reforma agraria. Kegiatan seperti pameran produk-produk budaya dan festival kesenian rakyat perlu diselenggarakan agar agenda reforma agraria menyerap segi kebudayaan bangsa yang beragam dan menjadikan reforma agraria sebagai agenda bangsa yang memang semestinya dijalankan secara damai dan mensejahterakan.

 

Editor : Husnul Yaqin

Filed under: Indoagraria, News, Publication

Comments are closed.