Articles Comments

IHCS » Indoagraria, News » Membedah Tanggung Jawab Pemerintah dalam Konstitusi

Membedah Tanggung Jawab Pemerintah dalam Konstitusi

Yohanes – IHCS

Ketua Eksekutif IHCS Gunawan

Ketua Eksekutif IHCS Gunawan

Rabu, 03 September 2014 – Kelompok petani organik dan para pelajar yang tergabung dalam jaringan FIELD dan Sabalad Komunitas Belajar, menggelar acara Musyawah Produsen Pangan Skala Kecil Pangandaran dan Peserta Temu Lapangan Petani Ekologis di Saung Sabalad dusun Cikubang, Desa Cintakarya, Kecamatan Parigi – Kabupaten Pangandaran. Acara ini mengusung tema: “Jalan Menuju Kedaulatan Masyarakarat atas Pangan”. Acara ini dihadiri oleh perwakilan pelajar dan kelompok petani organik dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Pangandaran.

Dalam acara ini, IHCS (Indonesian Human Rights Comittee for Social Justice) melakukan advokasi pendampingan kelompok petani dan pelajar agar memiliki kesadaran hukum yang berlandaskan konstitusi. Pada kesempatan itu, Gunawan selaku Ketua IHCS (Indonesian Human Rights Comittee for Social Justice) memaparkan pandangannya tentang tanggung jawab pemerintah dalam konstitusi, yaitu: mengatur, mengawasi dan mengelola sumber-sumber kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Gunawan menegaskan, bahwa: “pasal 33 UUD 1945 tidak boleh memisahkan Hak Menguasai Negara dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Lebih lanjut, Gunawan membedah tanggung jawab Pemerintah Daerah berdasarkan amanat yang terkandung dalam perundang-undangan. Gunawan menjelaskan, bahwa: “berdasarkan amanat UU Penataan Ruang, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menetapkan Kawasan Budidaya, Pedesaan dan Lahan Pertanian Pangan Abadi; Berdasarkan amanat UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menambah lahan (ekstensifikasi), mencegah alih fungsi lahan, dan memberdayakan petani; Berdasarkan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan jaminan lahan, kepastian harga, jaminan bantuan keuangan (bantuan gagal panen, unit khusus pertanian di Bank, dan asuransi pertanian) melalui Peraturan Daerah”. Tutup Gunawan.

 

(Ink/Hyq)

 

Filed under: Indoagraria, News

Comments are closed.