Articles Comments

IHCS » Press Release » Siaran Pers: TIM ADVOKASI WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Siaran Pers: TIM ADVOKASI WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Siaran Pers

TIM ADVOKASI WAJIB BELAJAR 12 TAHUN 

Pendidikan adalah proses pemanusiaan dan pembudayaan. Ki Hajar Dewantara berpandangan bahwa pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia secara manusiawi. Kegiatan pendidikan sebagai proses pemanusiaan berarti pendidikan mengembangkan dan memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik secara integral. Sedangkan sebagai proses pembudayaan, pendidikan menanamkan nilai-nilai kehidupan. Nilai merupakan esensi dari kebudayaan. Kebudayaan umumnya menunjuk pada perilaku manusia yang merujukan pada sistem nilai yang ada di masyarakat. Dengan demikian, pendidikan dalam konteks pembudayaan berarti pengembangan peserta didik menjadi manusia berbudaya.

Kegiatan pendidikan secara teori menyebutkan sebagai proses alami yang terjadi dari dalam diri manusia dan sebagian menilai pendidikan sebagai proses pembentukan dari luar diri manusia melalui tekanan eksternal. Pengembangan potensi kemanusiaan dan nilai-nilai budaya dengan demikian dapat berkembang secara alamiah dalam diri peserta didik maupun dapat berkembang melalui pembiasaan dari lingkungan eksternal.

Pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Kegiatan pendidikan menjadi medium yang memfasilitasi tersedianya kondisi dan suasana bagi proses belajar dan pembelajaran. Pendidikan sebagai proses kegiatan yang berbeda dengan proses belajar.

Sekolah merupakan sistem kelembagaan sosial yang menjalankan proses pendidikan yang terstruktur. Di era sekarang, eksistensi sekolah sangat penting sebagai instrumen sosial dalam proses pendidikan dan pengembangan sumberdaya manusia. Sekolah memegang peran dominan dalam transformasi pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan hidup. Sekolah menurut Reimer yakni lembaga yang menghendaki kehadiran penuh kelompok-kelompok umur tertentu dalam ruang-ruang kelas yang dipimpin oleh guru untuk mempelajari kurikulum-kurikulum yang bertingkat. Kelompok umur sekolah antara lain, 0-5 tahun (usia PAUD), 6-12 tahun (usia anak SD), 13-15 tahun (usia anak SMP), 16-18 tahun (usia anak sekolah menengah (SMA). Selebihnya usia mengikuti pendidikan tinggi.

Bagi bangsa Indonesia, hak memperoleh pendidikan adalah hak konstitusional warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menjamin hak warga negara untuk memperoleh pendidikan sebagaimana tercantum pada Pasal 28C ayat 1 dan Pasal 31 ayat 1. Dalam Pasal 28C ayat 1 dinyatakan, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia.” Selanjutnya, Pasal 31 ayat (1) disebutkan, “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”

Undang-Undang Dasar 1945 dalam memberikan jaminan hak pendidikan sekaligus  memberikan tanggung jawab terhadap warga negara untuk berpendidikan atas dasar prinsip equalitiy and responsibility. Tanggung jawab warga negara dalam pendidikan yaitu kewajiban warga negara minimal berpendidikan dasar (Pasal 31 ayat 2). Kewajiban mengikuti pendidikan dasar yang dibebankan kepada warga negara merupakan rekayasa sosial pemerintah (negara) dalam menciptakan tatanan sosial kebangsaan yang bermartabat melalui instrumen hukum.

Wajib belajar (Wajar) sebagai suatu kewajiban untuk belajar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Wajar adalah kewajiban yang dibebankan kepada warga negara Indonesia berusia 7-15 tahun. Dalam istilah pembangunan pendidikan di Indonesia, Wajar merupakan program wajib belajar seperti program Wajar 6 tahun yaitu wajib bersekolah dasar dan Wajar 9 tahun yaitu wajib belajar pada tingkat sekolah dasar (SD) dan SMP.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dasar. Di samping itu, mewajibkan pula kepada pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dasar. Pasal 31 ayat (2) menyebutkan bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Kewajiban mengikuti pendidikan dasar merupakan kewajiban yang dibebankan kepada warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun atau usia SD sampai SMP.

Padahal, sesuai perkembangan jaman dan kebutuhan akan kualitas SDM manusia Indonesia ke depan dihubungkan dengan bonus demografi yang dipunyai Indonesia, wajar 9 tahun sudah tidak relevan lagi, sehingga kebutuhan akan landasan hokum bagi Program Wajar 12 Tahun menjadi penting. Untuk itulah kami dari TIM ADVOKASI WAJAR 12 TAHUN (terdiri dari 10 Lembaga dan 6 Individu) mendaftarkan Permohonan Judicial Review UU Sisdiknas Pasal 6 ayat (1) terhadap Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

 

Jakarta, 5 September 2014

TIM ADVOKASI WAJAR 12 TAHUN

IHCS, NEW Indonesia (P3M, ASPPUK, LAKPESDAM NU, YAYASAN AULIA, YAYASAN INSAN SEMBADA, YAYASAN PEMBINAAN ANAK dan REMAJA INDONESIA, ASOSIASI PUSAT PENGEMBANGAN SUMBERDAYA WANITA, PERHIMPUNAN PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT, YAYASAN CERDAS BANGSA, Dra, Fadilah Achmad, Achmad Ikrom, Aip Saripudin, Saidah El Adawiyah, Nana Setiana, S.Ag, Nur Febriani, S.Km)

 

Contact Person:
Abdul Waidl (New Indonesia) : 0812 80 82 1339
Arif Suherman (IHCS) : 0852 6906 0402

 

(Ink/Hyq)

Filed under: Press Release

Comments are closed.