Articles Comments

IHCS » Indoagraria, News » Mengukur Indikator Hak Atas Pangan

Mengukur Indikator Hak Atas Pangan

Yohanes Bidaya – IHCS

Ketua Eksekutif IHCS - Gunawan bersama Komisioner Komnas HAM

Ketua Eksekutif IHCS – Gunawan bersama Komisioner Komnas HAM

Jakarta, 28 Agustus 2014 – Komnas HAM menggelar pertemuan khusus bersama dengan  IHCS (Indonesian Human Rights Committee For Social Justice) dan Bina Desa  dalam rangka mengukur indikator hak atas pangan yang sering kali diabaikan oleh pemangku kebijakan dalam pengambilan keputusan. Dalam pelbagai diskursus, IHCS mendapati ketidakjelasan peraturan pemerintah yang mengatur hak atas pangan dengan adanya paradigma pemerintah yang mencapur-adukkan konsepsi antara ketahanan pangan, kedaulatan pangan dan kemandirian pangan dalam pemenuhan hak-hak ekosob masyarakat Indonesia. Karena itu, pemerintah pada praktiknya sering kali mengalami kesulitan dalam membedakan yang mana itu pelaku pangan dan yang mana itu produsen pangan. Selain itu, tidak ada pasal pidana pelanggaran pangan, yang ada hanya pengamanan/keamanan pangan. Untuk itu, pemerintah sebagai institusi negara yang paling bertanggung jawab perlu melakukan pemisahan antara regulator dan operator yang menangani pemenuhan hak atas pangan melalui badan/kelembagaan yang ada. Demikian dikemukakan oleh Gunawan selaku Ketua Eksekutif IHCS. 28/08/2014

Dalam pertemuan ini, Gunawan menegaskan bahwa kedaulatan pangan lebih luas konsepnya dari pada ketahanan pangan. Kedaulatan pangan harus dipandang sebagai unsur yang mandiri dan inheren dalam harkat martabat manusia. Sedangkan ketahanan pangan hanya sebagai jalan untuk mewujudkan kemandirian pangan. Lebih lanjut, Gunawan mengemukakaan bahwa di negara-negara maju seperti Eropa, kesinambungan pangan dapat diukur berdasarkan kekuatan pendapatan negara. Dalam konteks Indonesia, kedaulatan pangan hanya dapat dicapai melalui agenda reforma agraria. Adapun standar yang dapat dijadikan indikator dalam mengukur hak atas pangan tersebut haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang mengacu pada Komentar Umum Kovenan Internasional tentang Hak EKOSOB, seperti: State of Obligation (obligation of conduct, obligation of resort) yang mengatur kewajiban negara untuk: melakukan realisasi secara berkala (realisasi progresif), maximum of available recources, core minimum obligations, Maastricht Guidelines dan Linberg Principle.

Disamping itu, Gunawan juga menambahkan bahwa yang paling penting dalam mengukur indikator pemenuhan hak atas pangan antara lain: adanya ketersediaan pangan yang mencakup retribusi produksi, kecukupan nutrisi, keamanan pangan, jaminan ketersediaan, keberterimaan berdasarkan kebudayaan, dan keterjangkauan pangan. Karena itu, pemerintah dalam membangun kedaulatan pangan yang berkelanjutan dapat melakukan beberapa hal, diantaranya yaitu: menjamin ketersediaan lahan, kecukupan produksi dalam negeri, menjamin cadangan pangan, mengatur impor pangan, dan mengatur pemerataan akses distribusi pangan.

(Hyq/Ink)

 

Filed under: Indoagraria, News · Tags: , ,

Comments are closed.