Articles Comments

IHCS » News » Sekilas tentang Blok Gunung Paseh

Sekilas tentang Blok Gunung Paseh

Blok Gunung Paseh adalah kawasan tanah perkebunan yang mencakup; Gunung Panjang, Gunung Merak, Gunung Peti, Gunung Hanjuang, Gunung Boled, Cidadap, Gunung Bihbul, Legok Deris, dan Gunung Ela.  Yang merupakan bekas hak Erfacht PT & Land (sebuah perusahaan Inggris yang berkedudukan di London) yang bergerak dibidang tanaman karet.

Sejak tahun 1942, Para petani telah mengelola Blok Gunung Paseh dalam arti menguasai, menggunakan, mengolah, dan memanfaatkan tanah tersebut. Dari keseluruhan kegiatan tersebut, lahan yang ditempati para petani diusahakan untuk wilayah pemukiman dan pertanian.

Pengorbanan yang dilakukan para petani baik secara moril dan materiil, yang dulunya menjadi lahan kritis dan gersang dengan tingkat kesuburan sangat rendah, menjadi tanah yang tertata dan terpelihara dan banyak ditumbuhi berbagai jenis tanaman yang tentunya sangat banyak orang yang  berminat dan ingin menguasai lahan yang sudah petani tanami sejak dulu.

Para petani telah menerima pemberian hak milik, hal ini diperkuat dengan adanya surat keputusan redistribusi lahan kepemilikan yang terima petani pada tahun 1964 dan tahun 1967. Surat kepemilikan pertama Nomor 175/D/VIII/53/1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Inpeksi Agraria Propinsi Jawa-Barat. Yang kedua adalah surat Nomor LR 55/D/VIII/53/1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Agraria Kabupaten Subang.

Sejumlah SK Redistribusi yang telah dikeluarkan, diantaranya ada yang sudah diproses menjadi sertifikat hak milik. Sedangkan bagi yang belum disertifikasi kebanyakan disebabkan oleh karena SK Redistribusi pada tahun 1975 ditarik oleh “Oknum” Aparat Desa pada waktu itu dengan dalih akan diproses menjadi sertifikat, bahkan tidak sedikit masyarakat yang telah mengeluarkan biaya untuk hal itu. Hingga banyak masyarakat, hampir 90% kehilangan SK Redistribusi tersebut, kemudian bertepatan dengan itu, muncul sertifikat Hak Guna Pakai dengan Nomor II dan Nomor 1 Tahun 1985.

Kemudian pada tahun 1985, Pemda Kabupaten Subang dan Kantor Pertanahan Kabupaten Subang telah mengeluarkan sertifikat Hak Guna Pakai terhadap tanah yang kami tempati. Hak Guna Pakai tersebut diberikan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang berkedudukan di Bogor.

Bahwa proses penerbitan sertifikat Hak Guna Pakai tersebut diatas tidak melalui tahapan prosedur yang benar, dengan melihat fakta dilapangan yaitu:

–  Tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat;
–  Petani tidak diminta pendapatnya; dan
–  Petani tidak pernah melepaskan haknya atas pengelolaan tanah/pemutihan.

Sehingga IHCS menilai sertifikat itu “Cacat Hukum”.

Bahwa dari seluas 1.089,100 M2 sesuai yang tercatat pada sertifikat yang diberdayakan oleh pihak Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, hanya  +- 10 ha saja. Sisanya ditelantarkan dan disewakan seperti :
– Pada tahun 2000 sampai dengan 2001 disewakan pada PT. Indofood untuk ditanami laja.
–  Pada tahun 2003 disewakan pada PT. Moreli Makmur untuk ditanami nanas.
– Pada tahun 2013 +- 5 hektare disewakan kepada perorangan untuk ditanami pohon jabon sampai saat ini dan kontraknya masih terus diperpanjang.

Bahwa telah terjadi penipuan oleh pihak Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian pada tahun 1999, yang membuat perjanjian sewa tanah yang dimanipulasi judulnya menjadi surat perjanjian penggarap. Setiap penggarap wajib bayar cuke (sewaan) sesuai luas tanah, tetapi disaat disewakan kepada pihak ke-3 sebagaimana tersebut diatas membayar cuke pohon dan tanaman keras ditebang habis tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, apalagi ganti rugi. Indikasinya adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian telah memakai masyarakat untuk melakukan pengolahan lahan sehingga pada saat audit terhadap tanah terlihatnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian telah mengerjakan lahan. Masyarakat petani hanya bisa berbuat apa-apa (surat perjanjian penggarapan dan kwitansi pembayaran sewa tanah terlampir).

Bahwa berdasarkan kenyataan diatas, tanah petani yang telah diredistribusikan menjadi Hak Milik Atas Tanah oleh Pemerintah Republik Indonesia, secara sepihak dikemudian hari telah diterbitkan Hak Guna Pakai atas tanah oleh pemerintah setempat. Berdasarkan hal itu maka kami menyatakan bahwa tanah kami telah diserobot oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Pun Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian telah menelantarkan sebagian besar lahan, menyalahgunakan peruntukan atas tanah, bahkan telah menyewakan tanah tersebut kepada pihak lain. Sehingga peruntukan tanah berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan telah dilanggar oleh pihak Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Para petani juga telah menempuh berbagai upaya untuk memiliki tanah kembali, secara sah menurut Undang-Undang yang berlaku.  Berikut cara-cara yang sudah ditempuh oleh petani:

  1. Mengirimi surat yang ditujukan kepada Pemerintah, DPRD, dan Kepala Dinas/instansi Kabupaten Subang.
  2. Rapat-rapat dengan anggota DPRD Kabupaten Subang Komisi I Tanggal 9 November 2010 bertempat di Blok. Bunder.
  3. Dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Subang Tanggal 17 Januari 2013 yang dihadiri oleh oleh Dinas/instansi terkait dan perwakilan para kelompok Tani Bina Usaha Tani Mandiri yang kesimpulannya pihak Balitsa menawarkan tiga poin sebagai berikut:
    1. Para petani tidak mempersalahkan status tanah.
    2. Apabila dikemudian hari pemerintah dalam hal ini Balitsa dan Balitnak memerlukan tanah,  maka petani bersedia menyerahkan tanah yang selama ini dikelolanya.
    3. Kerjasama antar petani dengan Kementerian Pertanian.

Para petani dengan tegas menolak secara tiga poin diatas.

 

Filed under: News

Comments are closed.