Articles Comments

IHCS » News, Press Release » Somasi Terbuka Di Hari Tani

Somasi Terbuka Di Hari Tani

S O M A S I    T E R B U K A

Ditujukan Kepada :

  1. KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA
  2. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
  3. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
  4. PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

 

KAMI TIM ADVOKASI RAKYAT UNTUK REFORMA AGRARIA SEJATI yang berdomisili hukum di Jl. Pancoran Barat II No.38A, Jakarta Selatan, adalah advokat pembela hak asasi petani dan masyarakat tak bertanah.

Bahwa berdasarkan Sensus Pertanian tahun 2013, perusahan pertanian semakin bertambah banyak akan tetapi rumah tangga petani banyak yang hilang. hasil Sensus Pertanian Tahun 2013 menyebutkan jumlah keluarga tani selama sepuluh tahun terakhir susut 5,04 juta keluarga. Jumlah perusahaan pertanian bertambah 1.475 perusahaan dan jumlah petani gurem terus meningkat.

Bahwa pada saat yang bersamaan, penguasaan tanah skala besar yang melampaui batas kewajaran terlihat dari kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) pengusaha perkebunan dan kehutanan. Hingga rentang Desember 2000, pemegang HGU berjumlah 1.887 buah, dengan total luas penguasaan tanah perkebunan 3.358.072 hektar. Atau rata-rata sebuah perusahaan perkebunan menguasai tanah seluas 1.780 hektar. Data tersebut memberikan gambaran bahwa penguasaan tanah skala besar begitu dominan dalam penguasaan tanah perkebunan. Data ini masih belum sepenuhnya mencerminkan penguasaan tanah yang sesungguhnya terjadi di lapangan, karena tidak semua pengusaha perkebunan memiliki HGU, karena ada yang mengembangkan perkebunan dengan berdasarkan persetujuan prinsip.

Bahwa ternyata pemberian Surat Keputusan HGU dalam banyak kasus tidak mampu untuk melindungi tujuan sebesar besar kemakmuran rakyat yang ditunjukkan dengan adanya ketimpangan penguasaan tanah, konflik pertanahan, tanah terlantar, kegagalan Kemitraan.

Bahwa kawasan hutan di Indonesia menimbulkan konflik agraria jenis baru. Penyebab konflik dapat dilihat dari penguasaan negara atas kawasan hutan, lalu memberikan izin pengusahaan kepada swasta, tanpa memperhatikan klaim kepemilikan masyarakat adat atau lahan garapan petani di kawasan tersebut.

Bahwa banyak kasus, petani menggarap lahan di kawasan hutan karena hutan ditelantarkan perusahaan penerima izin pengushaan dari Kementerian Kehutanan. Namun petani kesulitan untuk mendapatkan legalitas penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan dari negara. Dengan alasan konservasi hutan, sebagai bagian dari kebijakan negara tentang mitigasi perubahan iklim yang didanai internasional, negara kemudian memberikan kepada perusahaan, konsensi untuk konservasi.

Bahwa sepanjang kekuasaan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden SBY), sejak tahun 2004 hingga sekarang, telah terjadi 618 konflik agraria di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan areal konflik seluas 2.399.314,49 hektar, dimana ada lebih dari 731.342 KK harus menghadapi ketidakadilan agraria dan konflik berkepanjangan.

Bahwa ketidak-berpihakan pemerintah kepada masyarakat yang tengah berkonflik, tindakan intimidasi dan kriminalisasi, serta pemilihan cara-cara represif oleh aparat kepolisian dan militer dalam penanganan konflik dan sengketa agraria yang melibatkan kelompok masyarakat petani dan komunitas adat telah mengakibatkan 941 orang ditahan, 396 mengalami luka-luka, 63 orang diantaranya mengalami luka serius akibat peluru aparat, serta meninggalnya 44 orang di wilayah-wilayah konflik tersebut selama periode 2004 – 2012. Bahkan, sebagaimana disebutkan di atas, dalam tiga tahun terakhir ini (2010 – 2012) grafik kejadian konflik agraria di tanah air terus menunjukkan peningkatan.

Bahwa masih banyak rakyat Indonesia yang belum mendapatkan akses perumahan yang layak dan jaminan kepastian tanah bagi pedagang kaki lima, Di sisi lain kasus penggusuran rumah rakyat dan pedagang kaki lima di banyak tempat.

Bahwa pada tahun 2006, tahun 2007, tahun 2008, dan tahun 2010, Presiden SBY pernah menyampaikan janji-janjinya terkait redistribusi tanah. Presiden SBY adalah presiden yang menjanjikan pelaksanaan Reforma Agraria dalam buku dan iklan kampanyenya kepada rakyat. Di tahun 2007, pemerintahan ini pernah berjanji melaksanakan Reforma Agraria melalui Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Hal tersebut haruslah dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Republik Indonesia, sebagai pihak yang terkait langsung dengan objek yang dijanjikan oleh Presiden SBY. Faktanya, seperti kita ketahui bersama, pemerintahan ini sampai sekarang belum memenuhi janji tersebut sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi UUD 1945, Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, serta peraturan perundangan lainnya.

Bahwa fungsi-fungsi dari Hak Menguasai Negara (HMN) yang harus dilaksanakan oleh Presiden SBY, Pimpinan DPR RI, beserta Kepala BPN dan Menteri Kehutanan adalah melakukan pengurusan, pengaturan, dan pengawasan pertanahan untuk melindungi cita-cita sebesar besar kemakmuran rakyat. Sebagaimana termakhtub dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 menyatakan:

“…… sepanjang menyangkut tanah, maka atas dasar adanya kepentingan yang dilindungi oleh konstitusi itulah dibuat kebijakan nasional di bidang pertanahan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan kemakmuran rakyat, di antaranya berupa pendistribusian kembali pemilikan atas tanah dan pembatasan pemilikan luas tanah pertanian, sehingga penguasaan atau pemilikan tanah tidak terpusat pada sekelompok orang tertentu. Inilah yang antara lain dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) dan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Pembatasan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431). Dengan adanya pembatasan dan pendistribusian demikian berarti sumber ekonomi akan tersebar pula secara lebih merata dan pada akhirnya akan tercapai tujuan pemerataan kemakmuran rakyat.

Bahwa sepanjang pemerintahan Presiden SBY, Kepala BPN dan Menteri Kehutanan, tidak bisa menjalankan agenda landreform dan konflik pertanahan tidak bisa dihentikan. Terlihat dengan jelas ketimpangan penguasaan tanah, masifnya konflik pertanahan, dan tidak berjalannya agenda landreform merupakan bentuk pelanggaran atas kewajiban hukum mereka.

Bahwa dengan tidak berjalannya agenda landreform, telah bertentangan juga dengan kewajiban hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menghimpun aspirasi masyarakat demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Bahwa DPR RI tidak membuat produk hukum sesuai amanat Konstitusi dan UUPA 1960 dalam rangka menjalankan landreform demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pimpinan DPR RI juga telah lalai melakukan tindakan-tindakan hukum sesuai dengan kewenangan yang di miliki untuk memastikan jalannya agenda landreform sesuai amanat UUD 1945, UUPA 1960, serta perundangan lainnya, sehingga telah menciderai rasa keadilan masyarakat.

Bahwa dapat disimpulkan Presiden SBY tidak melaksanakan janjinya untuk menjalankan reforma agraria melalui redistribusi tanah bagi petani, Kepala BPN dan Menteri Kehutanan juga tidak berhasil menyediakan obyek tanah yang bisa diredistribusikan dan menyelesaikan konflik pertanahan di wilayah perkebunan dan kehutanan. Sementara DPR RI tidak menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah dan fungsi legislatif untuk melahirkan undang-undang pelaksana reforma agraria.

Bahwa berdasarkan itu, Kepala BPN, Menteri Kehutanan,  dan Pimpinan DPR RI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan penguasa karena tidak menjalankan kewajiban menjalankan reforma agraria yang merupakan mandat konstitusional, mandat hukum, dan mandat HAM negara

Bahwa Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini kami—————————————————————————————— M  E  N  S  O  M  I  R ———————————————

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dan Menteri  Kehutanan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, agar dalam tenggang waktu waktu 60 X 24 Jam sejak somasi ini di bacakan untuk melakukan tindakan-tindakan konkrit berupa:

1. Membuat kebijakan landreform sesuai mandat UUPA 1960 dan aturan turunannya khususnya Himpunan Peraturan tentang landreform;

2. Segera melaksanakan redistribusi tanah sebagaimana yang telah dijanjikan;

3. Segera hentikan konflik pertanahan dengan cara membentuk lembaga khusus penyelesaian konflik pertanahan; dan

4. Menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia melalui sekurang-kurangnya 5 Media cetak nasional dan sekurang-kurangnya 5 media elektronik nasional serta sekurang-kurangnya di dua media jejaring sosial.  Yang isinya sebagai berikut:

Kami, Presiden Republik Indonesia, Pimpinan DPR RI, Kepala BPN, dan Menteri Kehutanan, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaian kami dalam menjalankan amanat Negara untuk mencapai cita-cita demi kemakmuran rakyat seutuhnya dengan tidak menjalankan landreform.

Dengan ini kami berjanji kepada masyarakat Indonesia menjalankan agenda landreform dalam waktu sesingkat-singkatnya.

 

Apabila dalam tenggang waktu tersebut di atas, tidak ada itikad baik dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Menteri  Kehutanan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Pimpinan Dewan Perwakilan Republik Indonesia untuk melaksanakan somasi ini, kami akan mengajukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berupa Gugatan Warga Negara (citizen law Suit) Terhadap Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Menteri  Kehutanan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Pimpinan Dewan Perwakilan Republik Indonesia, dan pihak-pihak lain yang di anggap bertanggung-jawab secara hukum, serta melakukan tindakan hukum lainnya yang dianggap perlu.

Demikian somasi ini, untuk diperhatikan bagi Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Menteri  Kehutanan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Pimpinan Dewan Perwakilan Republik Indonesia untuk segera dilaksanakan.

 Jakarta, 24 September 2013

 TIM ADVOKASI RAKYAT UNTUK REFORMA AGRARIA SEJATI

Bogs Hari Tani

Filed under: News, Press Release

Comments are closed.