Articles Comments

IHCS » News, Press Release » Bebaskan Para Pejuang Agraria dan Jalankan Reforma Agraria Sekarang Juga

Bebaskan Para Pejuang Agraria dan Jalankan Reforma Agraria Sekarang Juga

SIARAN PERS
Koalisi Nasional Reforma Agraria Anti Kriminalisasi Pejuang Agraria

Kekerasan aparat kepolisian dan tindakan premanisme yang menimpa para pejuang agraria di Kabupaten Indramayu 25-29 Agustus 2013 kemarin. Adalah cermin kongrit yang mengambarkan betapa buruknya, tindakan Negara dalam melindungi hak-hak rakyat khususnya hak atas tanah.

Konteks peristiwa itu dipicu pembangunan Waduk Bubur Gadung, ternyata merampas tanah rakyat. Lebih dari 200 hektar lahan garapan petani di Desa Loyang, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Lokasi pembanguan waduk tersebut lebih dari ratusan KK dan disitu terdapat 30 KK anggota STI.

Selama proses pembangunan, telah terjadi okupasi tanah rakyat demi kepentingan pembanguan waduk berlangsung dengan cepat, tidak transparan, tidak partisipastif dengan melibatkan masukan warga dan sehingga merugikan ratusan kepala keluarga yang memiliki lahan garapan yang sudah mereka kelola lebih dari 30 tahun itu.

Kontek itulah yang mendorong STI sebagai organisasi tani melakukan solidaritas untuk melindungi hak para anggotanya di desa Loyang. Namun solidaritas perjuangan sesama anggota STI itu justru dihadapi oleh aparat kepolisian dengan tindakan represif dan barbar. Sehingga jatuh korban langsung dari peristiwa itu 30 orang (Petani, Mahasiswa, termasuk Sekjend Serikat Petani Indramayu yang sekaligus adalah DN KPA Wilayah Jabar Banten, Muhammad Rozak) telah ditangkap kepolisian setempat.

Tidak hanya itu kendaraan-kendaraan milik petani juga dirusak oleh petugas kepolisian (Brimob) dan preman. Pihak Polres Indramayu pun merespon tuntutan petani namun tidak semua pejuang yang ditahan itu dibebaskan, yang masih ditahan bahkan dipindahkan ke Tahanan Polda Jabar adalah: M. Rojak (Sekjend STI/DN KPA Jabar – Banten), Watno (Anggota STI/Pimpinan Basis Suka Slamet), Wajo (Anggota STI/Pimpinan Basis Bojong Raong), Hamzah Fansuri (Deputi Sekjend STI), Rohman (Anggota STI).

Perlu diketahui pertama; pejuang tani tersebut dipindahkan dengan alasan yang dibuat oleh pihak kepolisian resort Indramayu, takut akan terjadi pengerusakan kantor polres oleh para anggota STI. Kedua; mereka berlima dikenakan Pasal-Pasal KUHP 160 Tentang Penghasutan, 170 Tentang Pengerusakan dan 187 Tentang Peristiwa yang menyebabkan kebakaran hebat.

Pada sisi lain, pembangunan bendungan/waduk  dalam konteks sejatinya lebih banyak  meminggirkan rakyat karena kedepan kehilangan sumber mata pencaharian. Perampasan tanah atau lahan-lahan produktif tentu mengalami pemiskinan, karena dalam berbagai pengalaman para pemilik lahan-lahan produktif yang tanahnya digunakan areal bendungan tidak selalu mendapat jaminan akan memperoleh sumber penghasilan atau pekerjaan yang baru. Begitu pula bagi masyarakat yang memanfaatkan sungai sebagai sumber penghidupan tentu akan terkena dampak dari proyek ini.

Perampasan tanah bagi pembangunan bendungan juga berdampak secara sosial-budaya. Pembangunan bendungan akan mengakibatkan hilangnya sejarah, budaya, serta nilai-nilai  yang telah dikembangkan masyarakat secara turun-temurun dan tak ternilai harganya. Selain itu, bagi masyarakat yang kampung tempat tinggalnya diambil untuk ditenggelamkan bagi bendungan tentu akan menimbulkan persoalan hilangnya tempat tinggal bagi mereka.

Kriminalisasi Pejuang di Indramayu adalah Trend Konflik dan Dinamika Kebijakan  Agraria Saat Ini.

Konflik agraria yang terjadi di indramayu, tidak bisa dilepaskan dalam konteks dinamika konflik agraria yang pernah di Indonesia sejak kekuasaan orde baru saat ini di akhir kekuasaan rezim SBY. Sebab karakter utamanya secara umum, masih relatif sama yakni pendekatan kekerasan dengan cara yang cenderung barbar sebagai instrumen untuk meredam gejolak perlawanan kaum tani yang berjuang.

Metode barbar dalam penangganan konflik agraria semakin mendapat landasanya, dengan diadakanya MoU BPN-POLRI-TNI tentang penanggulangan konflik agraria, Bahkan diperhebat lagi pada 28 Januari 2013 Presiden SBY mengeluarkan Inpres 2/2013 tentang Kamnas (Keamanan Nasional) yang kemudian disambut oleh dua institusi yakni, TNI dan Polri dengan menandatangani MoU (Memorandum of Understanding/Surat Kerjasama) tentang Kamnas.

Mengutip penjelasan Kapolri yang juga dibenarkan oleh Kabag Penum Polri Kombes Pol Agus Riyanto (28/1) isi MOU itu kerjasama TNI/Polri dalam perbantuan apabila menghadapi unjuk rasa, mogok kerja, konflik sosial, kriminal bersenjata dan kegiatan masyarakat lain yang diprediksi memiliki kerawanan, sebetulnya sudah dilaksanakan sekarang lebih di implementasikan,” jelasnya.

Dalam konteks munculnya alat legal dalam bentuk UU PKS dan Inpres sampai MoU tentang Kamnas terlihat jelas rute konsolidasi ekonomi politik rezim dalam menjaga arus penanaman modal dengan mengesampingkan kesehjateraan rakyat. Disisi lain, rezim siap memberangus gejolak perjuangan dari organisasi rakyat yang ada. Karena memang watak asli negara kapitalis beserta aparatusnya adalah anti pembebasan umat manusia dari belenggu penindasan.

Kasus-kasus yang muncul dalam konflik agraria selama 8 bulan terakhir di tahun 2013, khususnya saat kaum tani melakukan pendudukan lahan (reklaiming tanah yang dirampas perusahaan/institusi negara) maka Polisi/TNI bisa  memobilisasi pasukanya dalam jumlah besar atas nama menjaga keamanan dan ketertiban nasional, namun justru datangnya aparat kepolisian ke lokasi konflik agraria. Tindakan yang kerap dilakukan oleh aparat kepolisian kepada para petani yakni; kriminalisasi, intimidasi, penembakan, perusakan rumah milik warga dan sarana umum di kampung juga tak luput dari prilaku barbar aparat.

Pada periode itu, kita bisa melihat kebrutalan aparat sekaligus belajar dari sederetan konflik agraria dimana kedatangan pasukan organik kepolisian (Brimob) yang juga di Beck-up TNI, dalam masalah Konflik agraria di Sambawa, di Konawe Utara Sulawesi Tenggara (antara masyarakat adat dengan PT PBI), Muara Enim (PTPN VII Unit Beringin dengan petani penggarap)  Ogan Ilir – Sumsel (PTPN VII dengan petani penggarap), Cilawu-Garut (PTPN VIII dan Petani), Serdang Bedagai-Sumut (PT NPK Vs Petani) serta  puluhan konflik agraria di tahun 2013.

Modus umum yang selalu dilakukan oleh aparat kepolisian dalam penanganan konflik agraria selama ini adalah kriminalisasi dalam bentuk penangkapan dengan tuduhan pasal-pasal pidana seperti 160, 170, 365 dan 406  KUHP. Tiga modus itu selalu sasaranya pada pimpinan (Ketua/Sekretaris) organisasi tani dengan vonis hukuman maksimal 7-12 tahun.

Sementara itu, modus susulanya adalah intimidasi dan sudah barang tentu jika perjuangan semakin mengeras, tidak jarang politik bumi hangus dan tindakan brutal dalam bentuk penembakan kepada petani pejuang di lahan klaim selalu dilakukan oleh kepolisian. Rata-rata kejadian itu banyak di luar Jawa, khususnya pedalaman Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara yang secara faktual jauh dari radar media massa serta jaringan gerakan rakyat yang senasib seperjuangan.

Kami melihat saling hubungan antara modus pertama, kedua dan politik bumi hangus yang selalu digunakan oleh aparat kepolisian dalam berbagai penangganan konflik agraria ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Sikap Kepolisian/TNI dalam merespon aksi perjuangan tani menuntut hak-nya ternyata lebih banyak membela kepentingan perusahaan. Kami yang tergabung dalam koalisi ini melihat POLRI /TNI tersebut belum tuntas merubah wataknya yang anti demokrasi.

Kami juga menegaskan semenjak infrastructure summit berlangsung lahirlah Perpres 36/2005 jo Perpres 65/2006, tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Pembangunan. Serta UU 25/2007 Tentang Penanaman Modal yang menjadi payung semua kebijakan hukum dibidang investasi. Kemudian disusul National Summit November 2009  dan Kebijakan MP3EI 2011 yang tidak kalah akomodatifnya kepada pasar dan pemodal.

Lebih parah lagi, setelah Nasional Summit, ADB dan World Bank lewat BPN dan Bappenas, mengusulkan ke DPR  untuk menyetujui UU 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. Tentu dengan terbitnya salah satu produk hukum di bidang pertanahan itu, semangatnya berlawanan secara diametral dengan  Reforma Agraria yang sejati harapan rakyat khusunya kaum tani miskin dan tak bertanah.

Oleh karena itu kami dari Koalisi Nasional Reforma Agraria Anti Kriminalisasi Pejuang Agraria, mendesak kepada Kapolda Jabar dan Kapolri:

  1. Bebaskan 5 pejuang agraria Serikat Tani Indramayu yang masih di tahan di Polda Jawa Barat.
  2. Hentikan intimidasi dan teror kepada Serikat Tani Indramayu
  3. Tinjau ulang MoU TNI – Polri tentang Kamnas
  4. Cabut MoU BPN-POLRI-TNI tentang penanggulangan konflik agraria

Mendesak Presiden SBY untuk:

  1. Segera Menjalankan Reforma Agraria secara Nasional
  2. Menyelesaikan Konflik agraria
  3. Membentuk kelembagaan khusus di bawah Presiden memiliki kewenangan untuk penanganan dan penyelesaikan konflik agraria.
  4. Tinjau ulang proyek-proyek MP3EI yang sudah banyak merampas tanah rakyat dan sekaligus pro pasar.

 

Jakarta, 5 September 2013

Koalisi Nasional Reforma Agraria Anti Kriminalisasi Pejuang Agraria

Konsorsium Pembaruan Agraria, Aliansi Petani Indonesia, Serikat Tani Nasional, Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air, HUMA, Sawit Wacth, IHCS, ELSHAM,  Federasi Perjuangan Buruh Indonesia, Serikat Mahasiswa Indonesia, Front Perjuangan Pemuda Indonesia, PBHI Jakarta, RMI, WALHI, JKPP, Persatuan Perjuangan Indonesia.

 

 

 

Filed under: News, Press Release

Comments are closed.