Articles Comments

IHCS » Press Release, Publication » Peduli dengan Perubahan Iklim

Peduli dengan Perubahan Iklim

Diskusi peduli perubahan iklimOleh : Gunawan (Ketua Eksekutif IHCS)

Akibat pemanasan global (global warming) yang berdampak pada perubahan iklim (climate change), petani sudah tidak lagi mampu memprediksi musim (pranoto mongso). Akibat perubahan iklim, gelombang laut makin, mengakibatkan nelayan membatasi aktivitasnya sehingga hasil tangkapan menjadi menurun. Bahkan karena terjadinya badai laut telah menyebabkan beberapa nelayan di beberapa tempat mengalami kecelakaan laut.

Respon Pemerintah

Bagi Pemerintah RI, dampak Perubahan iklim  meliputi: peningkatan suhu; peningkatan muka air laut; perubahan curah hujan; dampak perubahan iklim berpengaruh pada pencapaian target pembangunan.  Untuk itu respon dari Pemerintah RI atas kejadian perubahan iklim berupa: Pertama. Meratifikasi konvensi internasional; Kedua. Menjadi tuan rumah UNFCCC (COP 13); Ketiga. Menyusun dokumen National Development Plan: Indonesia Responses to Climate Change; Keempat. Roadmap Pengarusutamaan Perubahan Iklim ke dalam Perencanaan Pembangunan Nasional; Kelima. Menjadikan isu perubahan iklim menjadi prioritas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah 2010.

Skema pembiayaan untuk perubahan iklim-pun beraneka-macam. Karena APBN (termasuk Hibah dan pinjaman luar negeri) tidak cukup, Pemerintah RI kemudian membentuk trust fund, yaitu ICCTF (Indonesia Climate Change Trust Fund) yang menampung dana untuk progam maupun proyek. Selain itu masih ada skema pembiayaan, misalnya REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), pasar karbon, public private partnership, csr, dll

Ada beberapa prioritas dalam kebijakan perubahan iklim. Pertama. Sektor Energi (Energi terbarukan dan Efisiensi energi); Kedua. Sektor Kehutanan dan Gambut (Afforestation and reforestation; Pengelolaan Kehutanan Berkelanjutan; REDD; Konservasi dan Pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan

Selain itu ada juga progam Resilience window yang berupa Sistem Informasi Perubahan Iklim Pertanian, Wilayah Pesisir , Kelautan dan Perikanan, Sumber Daya air

Lahirnya Pola Baru Konflik Agraria

Kebijakan perubahan iklim di kKawasan hutan di Indonesia kemudian menimbulkan konflik agraria jenis baru. Penyebab konflik dapat dilihat dari penguasaan negara atas kawasan hutan, lalu memberikan izin pengusahaan kepada swasta, tanpa memperhatikan klaim kepemilikan masyarakat adat atau lahan garapan petani di kawasan tersebut.

Padahal banyak kasus, petani menggarap lahan di kawasan hutan karena hutan ditelantarkan perusahaan penerima izin pengusahaan dari Kementerian Kehutanan. Namun petani kesulitan untuk mendapatkan legalitas penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan dari negara. Dengan alasan konservasi hutan, sebagai bagian dari kebijakan negara tentang mitigasi perubahan iklim yang didanai internasional, negara kemudian memberikan kepada perusahaan, ijin untuk konservasi. Yang terjadi adalah kebijakan mitigasi perubahan iklim melahirkan pola baru perampasan tanah, air, dan benih di atas pola klasik konflik agraria di wilayah hutan.

Belajar dari banyak kasus kerusakan hutan oleh perusahaan. Justru petani dan masyarakat adat yang terbukti bisa memadukan kedaulatan pangan dan kelestarian hutan. Namun pemerintah lebih memilih kebijakan mitigasi perubahan iklim yang sarat modal dan melibatkan perusahaan swasta serta funding internasional.

Pemerintah harus memperkuat adaptasi perubahan iklim, di mana petani dan nelayan berkreasi dalam merespons perubahan iklim. Justru petani pemulia benih yang berkreasi menciptakan benih yang pro-ekosistem dan murah didiskriminasikan dan dikriminalkan dengan Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman.

Di perairan pesisir juga muncul nelayan kecil tidak bisa mengakses perairan pesisir yang masuk kawasan konservasi

Kepedulian Kita

Pertama. Membantu petani produsen pangan dalam beradaptasi dengan perubahan iklim, melalui dukungan bagi sekolah lapang perubahan iklim dan pembelaan serta pemajuan para petani pemulia benih;

Kedua. Membantu perencanaan untuk  memadukan kelestarian lingkungan, kedaulatan pangan dan perlindungan hak masyarakat adat serta petani penggarap di kawasan hutan melalui agroforestry landreform;

Ketiga. Membantu nelayan kecil, nelayan masyarakat tradisional dan nelayan masyarakat adat sebagai tulang punggung konservasi di perairan pesisir

(Hy/Ink)

Filed under: Press Release, Publication

Comments are closed.