Articles Comments

IHCS » Agenda » FGD Kelembagaan Pangan

FGD Kelembagaan Pangan

Logo IHCS

IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice)

IHCS, Undang-Undang Pangan yang baru memandatkan dibentuknya lembaga pangan yang berada di bawah Presiden. Seharusnya, hal ini akan memerlukan review atas kelembagaan-kelembagaan terkait pangan. Misalnya Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian Republik Indonesia (BKP RI),  Badan Urusan Logistik (Bulog), Dewan Ketahanan Pangan dan lainnya.

Selama ini Dewan Ketahanan Pangan-lah yang langsung dipimpin oleh Presiden mengkoordinasikan kabinet, gubernur dan bupati.

Di dalam kelembagaan pangan organisasi masyarakat memiliki keterwakilan di dalam Kelompok Kerja Khusus Dewan Ketahanan Pangan Republik Indonesia (Pokjasus DKP RI). Oleh karenanya organisasi masyarakat perlu mempergunakan saluran di dalam Dewan Ketahanan Pangan guna mengintervensi pembentukan kelembagaan pangan baru.

Latar Belakang

Salah satu mandat dari Undang-Undang Pangan yang baru adalah dibentuknya lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pangan, yang mana pembentukan lembaga tersebut akan dilakukan melalui Peraturan Presiden.

Tentunya Peraturan Presiden tentang lembaga pangan tersebut dalam upaya penyusunan perlu melakukan evaluasi atas kelembagaan negara terkait pangan, sebut saja Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, BPPOM (Badan Pengawan Peredaran Obat dan Makanan), BULOG (Badan Urusan Logistik), DKP (Dewan Ketahanan Pangan), Staf Khusus Presiden Bidang Pangan dan lain-lain serta berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Perdagangan, BPN (Badan Pertanahan Nasional), Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan lain-lain.

Dewan Ketahanan Pangan adalah lembaga negara non struktural yang salah satu fungsinya adalah memberikan masukan kepada Presiden, tentu memiliki peran strategis dalam memberi masukan kepada Presiden dalam penyusunan Perpres tersebut.

Pokjasus (Kelompok Kerja Khusus) di dalam lembaga DKP, yang anggotanya merupakan representasi dari organisasi masyarakat, kemudian bisa memainkan peran penting dalam mengartikulasikan kepentingan-kepentingan masyarakat atas lembaga pangan tersebut sekaligus mensinergiskan dengan Dewan Ketahanan Pangan yang juga dibentuk dengan Peraturan Presiden.

 

Maksud dan Tujuan Acara 

  1. Konsolidasi Pokjasus DKP, Sekretariat DKP RI (BKP Kementan RI) dan organisasi Masyarakat guna memberikan pandangan awal tentang Lembaga Pangan.
  2. Advokasi Pembentukan Lembaga baru yang menangani pangan.
  3. Adanya konsep awal tentang  lembaga pangan.

 

Waktu dan Tempat

Acara di selenggarakan pada:

Hari/Tanggal            : Rabu, 06 Februari 2013

Pukul                         : 11.30 – 16.00 WIB

Tempat                      : Hotel Maharani (Jl. Mampang Prapatan Raya No. 8 Jakarta)

 

Komite Eksekutif
Indonesian Human Rights Committee For Social Justice

Gunawan
Ketua

Filed under: Agenda

Comments are closed.