Articles Comments

IHCS » Press Release » Pandangan IHCS dan Organisasi Masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Pandangan IHCS dan Organisasi Masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Logo IHCS

Latar Belakang

Hak atas Pangan adalah hak yang tidak terpisahkan dari martabat manusia yang inheren, serta tidak bisa ditinggalkan dalam pemenuhan hak asasi manusia lainnya yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hak ini juga tidak bisa dipisahkan dari keadilan sosial, membutuhkan pembuatan kebijakan ekonomi lingkungan dan sosial yang layak, baik dalam skala nasional maupun internasional, yang ditujukan untuk menghapuskan kemiskinan serta pemenuhan seluruh Hak Asasi Manusia bagi semua.[1] Instrumen internasional yang mengatur secara komprehensif adalah Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang sudah disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Kewajiban umum Indonesia sebagai Negara Pihak adalah untuk mengambil langkah-langkah termasuk, khususnya langkah-langkah legislasi untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia, untuk merealisasikan secara penuh hak atas pangan dan juga untuk memastikan tidak adanya diskriminasi.[2] Kovenan Ekosob telah mengadopsi suatu kerangka analitis untuk deskripsi kewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas pangan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2013 telah menetapkan 11 prioritas pembangunan, di mana Ketahanan Pangan menjadi prioritas ke-5 dan masuk ke dalam isu strategis peningkatan daya tahan ekonomi. Dalam RKP 2013, disebutkan bahwa Pemerintah akan meningkatkan sektor pertanian dengan memperkuat ketahanan pangan nasional dalam rangka mencapai sasaran surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014 serta meningkatkan produksi berbagai komoditi pangan lainnya, diversifikasi pangan dan stabilisasi harga pangan dalam negeri, serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.

RKP 2013 juga menggambarkan penurunan sejumlah produksi pangan, di antaranya padi, jagung, kedelai, dan tebu. Penurunan tersebut, menurut Pemerintah diakibatkan oleh perubahan iklim dan menyusutnya lahan produktif. Tidak tercapainya peningkatan produksi pangan mendorong naiknya harga pangan di pasar dalam negeri. Harga beras cenderung terus meningkat. Sementara stabilitas harga kedelai dijaga dengan mengimpor demi menjaga ketercukupan kebutuhan dalam negeri.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mendorong keberlanjutan produksi pangan diantaranya (i) penyediaan air irigasi melalui peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, (ii) pengendalian alih fungsi tanah pertanian untuk menjamin keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan, (iii) menjamin ketersediaan pupuk dan benih bersubsidi, (iv) penyediaan dan pemberian informasi terkait kondisi perairan laut untuk kelaikan penangkapan ikan kepada nelayan, (v) pemberian bantuan kapal penangkap ikan dengan ukuran yang lebih bersar, (vi) perbaikan saluran tambak dan penanaman mangrove, (vii) penyediaan alternatif pekerjaan di darat, (viii) bantuan bahan pangan (sembako), serta (ix) fasilitasi asuransi bagi nelayan.

Bagi Pemerintah, persoalan pangan di Indonesia adalah soal: (i) distribusi bahan pangan antar wilayah yang terkendala dengan kondisi geografis dan iklim, (ii) aksesibilitas masyarakat miskin terhadap bahan pangan yang sangat rentan karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pangan, (iii) kerentanan penduduk terhadap rawan pangan akibat ancaman kegagalan produksi dan terhambatnya distribusi, dan (iv) proses diversifikasi pangan yang berjalan lambat.

Salah satu langkah yang dirumuskan oleh Pemerintah dalam mengatasi persoalan pangan adalah dengan membenahi regulasi yang terkait dengan pangan. Satu diantara regulasi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang telah disahkan oleh DPR

Pada hari Kamis, 18 Oktober 2012, setelah pekerjaan berat dan berliku akhirnya DPR RI sahkan RUU Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan. Saat ini menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Beragam tanggapan datang dari masyarakat, pemerintah dan kalangan lainnya, intinya berharap agar kondisi pangan secara nasional bisa lebih baik lagi dan terpenuhinya kedaulatan pangan serta  hak atas pangan rakyat.

Untuk itulah pada 9 Januari 2013 dilaksanakan Konferensi Nasional Undang-Undang Pangan, sebagai upaya untuk menyatukan pandangan dan sikap  terhadap Undang-Undang Pangan yang baru, apa saja yang perlu dibawa ke Uji Materi dan apa saja yang perlu diintervensi.

 

Dalam konferensi Nasional Pangan ini ada beberapa catatan berikut ini:

 1. Standar dan Indikator Hak Atas Pangan yang tidak Jelas

Undang-Undang Pangan yang baru ini, di dalam Menimbang menyatakan pangan pemenuhannya bagian dari HAM yang dijamin UUD 1945. Namun di dalam Mengingat, tidak menyebut Undang-Undang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan di dalam Ketentuan Umum tidak ada definisi hak atas pangan. Artinya Undang-Undang Pangan tidak jelas standar dan indikator Hak atas Pangan, sehingga di dalam batang tubuhnya ada banyak kewajiban negara dan hak warga negara terkait pangan tidak diatur.

 

Pengakuan pangan sebagai hak tersebut tidak diikuti dengan menjadikan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) sebagai landasan yuridis. Padahal Kovenan Ekosob ini merupakan instrumen internasional yang mengatur hak atas pangan secara komprehensif dan sudah disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Kovenan Ekosob mewajibkan negara untuk menjamin semua orang di wilayahnya dapat mengakses bahan pangan pokok minimum yang memadai, layak dan aman secara gizi, untuk menjamin bebas dari kelaparan.[3]

Undang-Undang Pangan memang mengakui pangan sebagai hak warga negara dan menjamin pemenuhannya, namun tidak menegaskan mekanisme kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak atas pangan rakyatnya. Tiadanya mekanisme tanggung gugat yang memungkinkan untuk meminta pertanggungjawaban negara jika kewajiban negara tersebut gagal dilakukan. Padahal dalam pendekatan hak atas pangan mekanisme tanggung gugat menjadi keharusan sebagai alat untuk mengontrol dan memastikan terpenuhinya hak atas pangan.

Dalam Pasal 46 Undang-Undang Pangan yang mengatur soal Keterjangkauan Pangan tidak mengadopsi ketentuan yang ada dalam Kovenan Ekosob, yaitu bahwa keterjangkauan pangan haruslah meliputi keterjangkauan secara fisik dan ekonomi yang keduanya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah. UU Pangan tidak mencantumkan secara eksplisit mengenai keterjangkauan fisik dan ekonomi masyarakat terhadap pangan secara berkelanjutan.

Padahal dalam konsiderans disebutkan bahwa “Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Aspek kewajiban Negara untuk memenuhi hak atas pangan warga negaranya justru tidak diatur dalam undang-undang ini. Karena tidak adanya konsep hak atas pangan dalam undang-undang ini maka tidak ada juga mekanisme tanggung gugat Negara jika Negara gagal memenuhi hak atas pangan rakyatnya.

Sebagai contoh misalnya dalam Pasal 46 UU ini mengatur mengenai Keterjangkauan Pangan. Sesuai pasal 11 Konvensi Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, mengenai hak atas pangan, keterjangkauan pangan haruslah meliputi keterjangkauan secara fisik dan ekonomi, yang keduanya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Namun dalam undang-undang ini tidak dicantumkan secara eksplisit mengenai keterjangkauan fisik dan ekonomi masyarakat terhadap pangan secara berkelanjutan.

 

2. Gagalnya Memahami Konsep dan Paradigma Kedaulatan Pangan

Undang-undang  Pangan baru berasas kedaulatan dan ketahanan, padahal konsep kedaulatan pangan adalah kritik terhadap konsep ketahanan pangan, karena kedaulatan pangan berbasis pada petani dan nelayan sedangkan ketahanan pangan berbasis mekanisme pasar. Konsep Hak atas Pangan lebih luas dibanding konsep ketahanan pangan, yaitu dari sekedar pilihan kebijakan menjadi pendekatan berbasis hak.

Pada akhirnya, konsep ketahanan pangan ini telah menegasikan para petani pangan, dalam hal ini produsen pangan utama. Petani “dipaksa” oleh sistem dan paradigma yang berorientasi pada keuntungan dan berorientasi uang. Akhirnya, petani dikondisikan untuk masuk kedalam pasar produk pertanian yang tanggap terhadap perkembangan harga. Untuk kasus Indonesia, karena harga cash crops– seperti tanaman perkebunan –lebih menguntungkan maka pemerintah lebih mendorong pada pengembangan tanaman cash crops untuk mencapai pertumbuhan ekspor setinggi-tingginya. Petani terpaksa mengikuti keinginan sistem yang sudah berorientasikan pasar. Akibatnya, petani/pelaku pertanian yang kuat dan bermodal sajalah yang bisa bertahan, semantara yang lemah semakin kehilangan aksesnya terhadap alat-alat produksi seperti tanah, air, benih, teknologi dan pasar.

Konsep ketahanan pangan yang diterapkan baik di dunia maupun di Indonesia semata berusaha menjamin pangan murah, lewat segala cara terutama lewat impor pangan dalam mekanisme liberalisasi pangan. Kebijakan pangan Indonesia yang saat ini telah sangat bergantung pada impor menyebabkan negeri ini berada pada posisi yang sangat sulit. Betapa disayangkan bahwa tingginya kebutuhan pangan dalam negeri malah digunakan sebagai peluang untuk membuka liberalisasi pangan lebar-lebar. Padahal Indonesia sebagai negara agraris yang besar sesungguhnya memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, bahkan memasok bagi kebutuhan global.

Untuk menjawab krisis pangan dan pertanian yang terjadi di dunia, pada tahun 1996 La Via Campesina menyusun konsep Kedaulatan Pangan sebagai counter proposal atas konsep Ketahanan Pangan yang disusun FAO dalam World Food Summit di Roma untuk mendorong pemenuhan pangan melalui produksi lokal. Kedaulatan pangan adalah konsep pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Artinya, kedaulatan pangan sangat menjunjung tinggi prinsip diversifikasi pangan sesuai dengan budaya lokal yang ada. Kedaulatan pangan juga merupakan pemenuhan hak manusia untuk menentukan sistem pertanian dan pangannya sendiri yang lebih menekankan pada pertanian berbasiskan keluarga—yang berdasarkan pada prinsip solidaratas–bukan pertanian berbasiskan agribisnis—yang berdasarkan pada profit semata. Jika ketahanan pangan menjadi alat dari paradigma developmentalism, maka kedaualtan pangan adalah alat bagi paradigma pembangunan yang berkeadilan sosial.

Dalam realisasinya, kedaulatan pangan akan terwujud jika petani sebagai penghasil pangan memiliki, menguasai dan mengkontrol alat-alat produksi pangan seperti tanah, air, benih dan teknologi— terlaksananya Reforma agraria. Hal ini sejalan dengan pembangunan pedesaan yang disokong oleh sektor pertanian untuk memperkuat kondisi pangan lokal, baru setelah itu dibangun sektor non pertanian yang tetap berbasiskan pada sektor pertanian dengan pengelolaan  sistem ekonomi pedesaan yang mandiri dan berkelanjutan dan berdasarkan perekonomian rakyat.

Dalam hal distribusi, kedaulatan pangan tidak menegasikan perdagangan, namun, perdagangan diselenggarakan apabila kebutuhan pangan individu hingga negara telah terpenuhi. Sementara itu, penentuan harga  dipastikan harga yang layak dengan sistem perdagangan alternatif yang melindungi hak kedua belah pihak baik itu produsen ataupun konsumen. Untuk bisa mewujudkan semua itu, pemerintah  dituntut untuk menyediakan program-program pelayanan yang mendukung produksi untuk kepentingan domestik dan   aktivitas pasca panen termasuk jaminan  harga dengan memberikan subsidi  yang layak untuk menjamin martabat hidup petani. Lebih lanjut, pembangunan infrastruktur sebagai penunjang dalam mempercepat perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan politik pedesaan seperti jalan-jalan utama, listrik, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, irigasi dan  air bersih harus dilakukan sebagai sarana pendukung keseluruhan proses pembangunan pedesaan yang berdaulat pangan.

Undang-Undang Pangan memaksakan untuk menyatukan konsep kedaulatan dan ketahanan pangan. Dalam Politik Pangan Indonesia yang dimuat pada website Sekretariat Negara, Pemerintah Indonesia menyampaikan komitmennya untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berbasis kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. Hal ini tentunya menggelikan, mengingat sejatinya kedaulatan pangan sendiri merupakan kritik atas ketahanan pangan yang tidak mampu menjawab persoalan pangan yang terjadi.

Konsep ketahanan pangan cenderung mementingkan ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility) dan keamanan (security) pangan tanpa memedulikan bagaimana pangan diproduksi (how to produce) dan bagaimana pangan diperoleh (how to get). Artinya suatu negara boleh menggantungkan pemenuhan pangannya terhadap negara lain melalui mekanisme impor. Pada akhirnya konsep ketahanan pangan ini telah menegasikan para produsen pangan dan memaksa mereka untuk mengikuti keinginan sistem yang berorientasi pasar.

Sementara konsep kedaulatan pangan berupaya memenuhi hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan dapat diterima secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Artinya kedaulatan pangan sangat menjunjung tinggi diversifikasi pangan sesuai dengan budaya lokal yang ada. Kedaulatan pangan juga merupakan pemenuhan hak manusia untuk menentukan sistem pertanian dan pangannya sendiri yang lebih menekankan pada pertanian keluarga. Dalam realisasinya, kedaulatan pangan akan terwujud jika produsen pangan memiliki, menguasai, dan mengkontrol alat-alat produksi pangan seperti tanah, air, benih dan teknologi. Syarat lainnya adalah terlaksananya reforma agraria. Jika melihat Undang-Undang Pangan maka ada sejumlah persoalan yang menghambat terpenuhinya syarat-syarat tersebut. Diantaranya:

  1. Adanya perlakuan yang sama antara produsen pangan kecil seperti petani dan nelayan dengan pelaku usaha pangan yang bisa mencakup agribisnis/food estate juga. Hal ini bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 4 (penyelenggaraan pangan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Pangan); ataupun Pasal 17 (kewajiban Pemerintah/Pemerintah Daerah melindungi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Pelaku Usaha Pangan).

 

Sementara dalam Pasal 18, Pemerintah diharuskan untuk menghapus segala kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing. Undang-Undang Pangan ini tentunya menurunkan daya saing para produsen pangan kecil jika harus dihadapkan dengan perusahaan pangan besar. Faktanya hingga saat ini, kebijakan dan fasilitasi Pemerintah dalam hal menguatkan kapasitas nelayan tradisional dalam kegiatan paska tangkap (pengolahan) masih sangat minim.

  1. Pasal 14 ayat (2) UU Pangan menyatakan bahwa impor pangan dimungkinkan dalam hal produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi. Namun dalam Rencana Kerja Pemerintah 2013, Pemerintah sendiri memperlihatkan fakta empiris kecenderungan produksi pangan dalam negeri yang terus menurun. Tidak ada jangka waktu yang menegaskan berapa lama kebutuhan pangan dalam negeri dicukupi oleh pangan impor. Sepanjang tahun 2012, kebijakan impor ikan menjadi tren utama kebijakan pangan perikanan Indonesia. Setidaknya sampai kuartal 2012, ada tujuh komoditas tuna impor. Padahal tuna adalah kekayaan laut yang tersebar di perairan Indonesia. Demikian juga dengan gurita, cumi-cumi dan udang yang masih terus diimpor. Kebijakan impor makin tidak relevan karena berimplikasi negatif terhadap arah kebijakan perdagangan dan penguatan kemandirian ekonomi perikanan nasional. Ekspor digenjot, kuota impor justru melonjak drastis. Lebih ironis lagi, ekspor masih didominasi oleh ikan mentah dan segar yang notabene menjadi kebutuhan produksi dan konsumsi dalam negeri. Sebaliknya, produk perikanan yang diimpor tidak hanya berbentuk hasil olahan, melainkan juga bahan baku yang sejatinya dapat ditemui di perairan Indonesia.

 

Di sisi lain, Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa “Dalam hal ketersediaan pangan untuk kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan sudah tercukupi, kelebihan produksi pangan dalam negeri dapat digunakan untuk keperluan lain”. Penjelasan Undang-Undang ini mengartikan “untuk keperluan lain” sebagai penggunaan kelebihan produksi pangan selain untuk konsumsi. Diantaranya untuk pakan, bahan baku energi, industri dan/atau ekspor. Disini jelas terlihat upaya Pemerintah untuk melegitimasi pengembangan bahan bakar nabati (agrofuel) yang tentunya akan membutuhkan banyak lahan untuk dikonversi menjadi perkebunan-perkebunan monokultur. Jika ini terjadi, tentunya akan menyebabkan terjadinya praktek perampasan tanah secara massif dan pelanggaran hak petani. Serta akan semakin membuka akses bagi perusahaan-perusahaan besar.

Lebih lanjut mengenai impor pangan yang lebih khusus diatur dalam Pasal 36 ayat (1), impor pangan tidak hanya dibatasi pada situasi rawan/krisis pangan, tapi juga pada pangan yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Hal ini akan menimbulkan persaingan antara pangan produk lokal dengan pangan produk impor.

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Pangan disebutkan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dan peraturan impor pangan yang tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, kesejahteraan petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan mikro dan kecil. Namun, petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan mikro dan kecil sebagai kelompok yang akan terkena dampak tidak diperhitungkan sebagai pihak yang harus dimintakan pendapatnya oleh Pemerintah sebelum melakukan impor pangan agar impor pangan yang dilakukan tidak berdampak negatif.

 

  1. Tidak dicantumkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokok-Pokok Agraria sebagai landasan yuridis, pun ketentuan-ketentuan didalamnya tidak memuat soal pembaruan agraria sebagai langkah yang penting untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Meskipun dalam RKP 2013, Pemerintah sudah menyatakan bahwa persoalan menyusutnya lahan produktif menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya produksi pangan, namun ternyata Pemerintah tidak melihat bahwa akar persoalannya adalah tidak terlaksananya reforma agraria yang sejati.

 

  1. Pasal 89 jo Pasal 141 memuat ancaman kriminalisasi karena mensyaratkan keamanan dan mutu pangan yang harus dicantumkan dalam label kemasan pangan. Jika tidak sesuai, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 miliar. Ini adalah ancaman kriminalisasi bagi rakyat pengolah pangan skala kecil, termasuk perempuan nelayan. Faktaya, hampir 50 persen perempuan dari keluarga nelayan terlibat dalam kegiatan perikanan yang utamanya dalam kegiatan pengolahan dan penjualan hasil tangkapan/budidaya ikan. Selama ini, belum ada dukungan/fasilitasi yang mencukupi untuk perempuan nelayan dalam meningkatkan kapasitas nelayan dan perempuan nelayan dalam kegiatan paska tangkap yang seharusnya menjadi kewajiban Pemerintah. Hal ini menjadikan perempuan nelayan rentan terhadap aturan ini. Aturan ini hanya akan menguntungkan pelaku usaha pangan dengan kepemilikan modal besar.

 

 3. Perlakuan sama dengan kerentanan yang berbeda

Di dalam Ketentuan Umum juga tidak dipisahkan antara  pelaku usaha pangan yang kecil dengan yang besar. Harusnya dibedakan antara pelaku usaha pangan besar dengan produsen pangan lainnya. Karena memberlakukan hal sama pada pihak yang berbeda atau menyuruh petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan kecil bersaing dengan perusahaan pangan raksasa adalah bentuk dari diskriminasi. Dengan membedakannya menjadi jelas bagi pemerintah mana yang harus dilindungi dan diberdayakan serta mana yang harus dibatasi. Padahal selama ini perusahaan pangan akibatkan perampasan tanah, air dan benih serta kenaikan harga pangan. Demikian juga dalam pasal 17, pemerintah mengkategorikan pelaku usaha pangan dengan petani, nelayan dan pembudidaya ikan sebagai produsen pangan, dimana Pemerintah berkewajiban melindungi serta memberdayakannya. Namun undang-undang ini tidak membedakan antara pelaku usaha pangan besar dengan produsen pangan kecil seperti petani dan nelayan. Ini kontradiktif dengan pasal 18 yang menyebutkan pemerintah berkewajiban untuk menghilangkan kebijakan yang berdampak penurunan daya saing. Justru undang-undang ini membuat daya saing semakin menurun. Bagaimana mungkin petani dan nelayan disuruh bersaing dengan perusahaan pangan besar?

 

 4. Kelembagaan Pangan yang dapat mewujudkan Kedaulatan Pangan

Mengenai Bab XII tentang Kelembagaan Pangan, tidak dijelaskan bagaimana bentuk Lembaga Pemerintah yang menangani bidang pangan ini, apakah berbentuk Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK). Yang menjadi soal apakah dibentuknya lembaga setingkat kementerian dapat mengatasi masalah pengelolaan pangan yang seperti benang kusut, karena pangan merupakan isu lintas sektor yang melibatkan banyak pihak. Belajar dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) yang mengurusi soal pangan di bawah Kementerian Pertanian, tidak bergigi untuk mendorong dan mengkoordinasikan semua pihak yang terlibat dalam mengurusi soal pangan di negeri ini. Karena itu konsep soal kelembagaan pangan ini harus dipikir secara masak-masak oleh Pemerintah, apalagi undang-undang ini mengamanatkan dalam Pasal 151, Lembaga Pemerintah yang menangani bidang pangan harus telah terbentuk paling lama tiga tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

 

 5. Rekayasa Genetika dan Perlindungan Keanekaragaman hayati Indonesia

Bab VII Bagian Keempat undang-undang ini mengatur tentang Pangan Produk Rekayasa Genetik. Secara tidak langsung Pemerintah mengakui bahwa pangan produk hasil rekayasa genetika diperbolehkan untuk diproduksi dan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia. Serikat Petani Indonesia (SPI) menyatakan pangan rekayasa genetik tidak boleh dikembangkan di Indonesia. Pertama, dari aspek keamanan pangan. Belum ada satu penelitian pun yang menjamin bahwa pangan rekayasa genetik 100 persen aman untuk di konsumsi. Malah dari beberapa riset akhir-akhir ini, pangan hasil rekayasa genetika menjadi penyebab berbagai penyakit. Kedua, dari aspek lingkungan. Di beberapa negara yang mencoba menanam benih rekayasa genetik terjadi polusi genetik. Lahan-lahan yang bersebelahan dengan tanaman rekayasa genetik berpotensi untuk tercemar oleh gen-gen hasil rekayasa genetik. Sehingga petani di sebelahnya yang menanam tanaman non rekayasa genetik bisa dituduh melanggar hak cipta karena dinilai telah membajak hak cipta perusahaan benih, padahal persilangan tersebut dilakukan oleh alam.

Selain itu, tanaman rekayasa genetik berpotensi merusak keseimbangan lingkungan di sekitarnya. Hama dan penyakit tanaman akan lari ke ladang-ladang konvensional sehingga mau tidak mau petani tersebut harus beralih menjadi pengguna benih rekayasa genetik yang harganya mahal. Yang terakhir, aspek pengusaan ekonomi. Berdasarkan pengalaman petani di berbagai negara dan juga para petani yang pernah menjadi korban percobaan kapas rekayasa genetik di Sulawesi Selatan, gembar-gembor benih yang dikatakan tahan terhadap serangan hama dan produktivitasnya tinggi hanya omong kosong. Malah petani di Sulsel yang beralih ke benih genetik mengalami kerugian besar akibat ketergantungan penyediaan benih. Tiba-tiba harga benih melambung tinggi dan susah dicari, sementara itu petani sendiri tidak bisa mengembangkan benih secara swadaya karena teknologinya sarat modal. Hal ini menyebabkan kerugian yang besar dipihak petani dan mereka mulai membakar ladang-ladang kapas mereka dan segera beralih ke produk non transgenik. Petani hanya dijadikan objek untuk semata-mata keuntungan dagang saja.

Terkait juga Pasal 123 undang-undang ini yang mengatur mengenai orang asing dapat melakukan penelitian pangan untuk kepentingannya di wilayah Negara Republik Indonesia menjadi suatu permasalahan tersendiri. Hal ini dapat membuat sumber-sumber keanekaragaman hayati lokal dapat berpindah ke tangan orang asing, apalagi dalam pasal 124 Pemerintah memfasilitasi dan memberikan pelindungan hak atas kekayaan intelektual terhadap hasil penelitian dan pengembangan Pangan serta Pangan Lokal unggulan, sehingga produk pangan hasil penelitian dan pengembangan Pangan serta Pangan Lokal yang dilakukan oleh orang asing dapat dipatenkan. Seharusnya penelitian dan pengembangan pangan dilakukan oleh Negara dan disandarkan pada semangat mendorong pengembangan teknologi pertanian sederhana tepat guna yang bisa diterapkan dengan mudah oleh produsen pangan kecil seperti petani, nelayan dan peternak dengan memperhatikan dan mendorong pengetahuan masyarakat dan potensi lokal.

 

6. Reforma Agraria

Jelas  tidak diaturnya Reforma Agraria sebagai realisasi pemenuhan hak atas pangan dan tidak ada mekanisme tanggung-gugat jika terjadi pelanggaran Hak atas Pangan. Dalam undang-undang ini juga tidak memasukkan  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dalam konsiderannya, padahal Indonesia sekarang menjadi negara pengimpor pangan terbesar di dunia dan seharusnya pasal 2 UUPA No. 5/1960 tentang Hak Menguasai Negara dan pasal 9 UUPA No.5/1960 tentang tanah untuk kepentingan rakyat menjadi penting dalam konsiderans, karena pembaruan agraria sebagai realisasi hak atas pangan sangat penting mengingat semakin sempitnya kepemilikan lahan untuk produksi pangan.

 

7. Ketersediaan, Importasi dan Bantuan Pangan

Dalam pasal 15 ayat 2 undang-undang ini disebutkan “dalam hal Ketersediaan Pangan untuk kebutuhan konsumsi dan cadangan Pangan sudah tercukupi, kelebihan Produksi Pangan dalam negeri dapat digunakan untuk keperluan lain.” Dalam penjelasan undang-undang ini yang dimaksud dengan “untuk keperluan lain” adalah penggunaan kelebihan Produksi Pangan selain untuk konsumsi, antara lain, untuk pakan, bahan baku energi, industri, dan/atau ekspor. Terlihat disini pemerintah menyiapkan dalam undang-undang ini penggunaan pangan untuk bahan baku energi sebagai landasan hukum pengembangan agrofuel. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya praktek perampasan tanah secara masif dan pelanggaran hak asasi petani. Dalam roadmap pembangunan Pemerintah, pengembangan agrofuel pada tahun 2025 mencapai 22,26 juta kiloliter. Hal itu artinya membutuhkan banyak lahan untuk dikonversi menjadi perkebunan-perkebunan monokultur. Dan, pengelolaan perkebunan dalam ukuran seperti itu hanya dimungkinkan oleh perusahaan-perusahaan besar saja. Lebih lanjut lagi, perluasan perkebunan monokultur menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Jutaan hektar hutan tropis dialihfungsikan menjadi perkebunan monokultur. Ratusan ribu ton pupuk kimia, herbisida dan pestisida ditaburkan di atas lahan-lahan tersebut yang mengakibatkan hilangnya keragaman hayati, kesuburan tanah, dan menyebarkan berbagai racun kimia. Sementara itu, perluasan perkebunan monokultur yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar telah menyingkirkan petani kecil dan masyarakat pedesaan dari kehidupannya. Perampasan tanah terjadi di desa-desa sekitar hutan yang dijadikan areal perkebunan. Konflik pun kerap terjadi antara perusahaan perkebunan dengan petani kecil dan masyarakat pedesaan yang menyebabkan terusirnya petani-petani kecil dari lahannya.

Masalah lain yang kami lihat dalam undang-undang ini adalah mengenai impor. Dalam Pasal 36 ayat 1 disebutkan Impor Pangan hanya dapat dilakukan apabila Produksi Pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Seharusnya kata “tidak dapat diproduksi didalam negeri” diganti dengan untuk mengatasi masalah pangan atau krisis pangan. Hal ini untuk menjamin produk impor pangan tidak menyebabkan persaingan dengan pangan produk lokal. Dan dalam Pasal 39 disebutkan Pemerintah menetapkan kebijakan dan peraturan Impor Pangan yang tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, kesejahteraan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil. Namun tidak ada kontrol dari masyarakat tentang kebijakan dan peraturan Impor Pangan ini. Seharusnya Pemerintah berkonsultasi (hearing) dengan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil sebelum melakukan Impor Pangan agar Impor Pangan yang akan dilakukan tidak berdampak negatif.

 

8. Tidak adanya Perspektif Pangan Perikanan

Nelayan sebagai produsen pangan telah diakui dalam Undang-Undang Pangan, namun tidak secara spesifik mengatur dan memberikan perlindungan terhadap nelayan sebagai produsen pangan. Identifikasi nelayan yang diatur dalam Undang-Undang Pangan tidak sesuai dengan konteks situasi nelayan nasional yang mayoritas hingga 90 persen adalah nelayan kecil dan tradisional. Sehingga diperlukan upaya perlindungan dan pemberdayaan yang khusus seperti perlindungan wilayah tangkap dari ancaman pencemaran, pengrusakan alam dan alat tangkap yang merusak, serta perlindungan kesejahteraan nelayan dari masalah ekonomi dan dampak perubahan iklim.

 

9. Tidak Memiliki Perspektif Keadilan Gender

Undang-Undang Pangan tidak menjadikan UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan sebagai landasan yuridisnya. Meski teks Konvensi CEDAW tidak mencantumkan secara eksplisit soal hak atas pangan, namun prinsip-prinsip yang ada dalam Konvensi CEDAW penting untuk menjamin hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia dalam persoalan pangan. Konvensi CEDAW menggunakan pendekatan Kesetaraan Substantif, Non-Diskriminasi, dan Kewajiban Negara.

 

Prinsip kesetaraan substantif menghendaki adanya pendekatan substantif/korektif yang tidak hanya berfokus pada perlakuan yang sama di hadapan hukum, tapi kesetaraan dalam arti de jure dampak actual atau yang nyata dari hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesetaraan substantif mempertimbangkan dan berfokus pada keragaman, perbedaan, ketidakberuntungan dan diskriminasi yang dialami oleh perempuan akibat budaya patriarkhi. Pendekatan ini berusaha mengembangkan “perlakuan yang berbeda” terhadap perempuan dalam rangka mengejar ketertinggalan yang dialaminya karena pembedaan masa lalu dan yang dialami perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Untuk mencapai hal ini dibutuhkan pemahaman terhadap asumsi-asumsi yang mendasari pembedaan antara laki-laki dan perempuan yang berkisar dari norma-norma budaya prasangka, kepercayaan yang keliru hingga struktur politik.

 

Dalam Ketentuan Umum, definisi mengenai petani ataupun nelayan sebagai produsen pangan tidak disebutkan laki-laki dan perempuan. Peran perempuan disimplifikasi dan seolah-olah menjadi bagian yang secara otomatis mendapat tempat dan manfaat yang sama dengan laki-laki. Salah satu dampaknya adalah seringkali dalam proses pengambilan keputusan, perempuan sudah dianggap cukup terwakili oleh kerabatnya yang laki-laki. Sehingga ia tidak bisa mengartikulasikan apa yang menjadi kepentingannya. Dampak lainnya adalah pengalaman dan pengetahuan perempuan tidak menjadi rujukan dalam sistem pengelolaan pangan.

 

Mungkin saja Undang-Undang Pangan tidak dimaksudkan untuk meniadakan penikmatan hak perempuan, tapi berpotensi punya pengaruh atau dampak yang merugikan perempuan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Undang-Undang Pangan merupakan peraturan yang diskriminatif. Diskriminasi tidak langsung (indirect discrimination) terhadap perempuan ini terjadi karena UU Pangan disusun berdasarkan kriteria yang netral gender, menggunakan standar laki-laki, dan tidak memperhitungkan aspek-aspek pengalaman kehidupan/kebutuhan/kepentingan perempuan.

 

Pasal 12 Konvensi CEDAW menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada perempuan hamil dan menyusui atas ketercukupan nutrisi. Sedangkan pada Pasal 14 menjamin hak perempuan pedesaan atas tanah, air, pinjaman dan layanan lainnya, jaminan sosial serta kondisi hidup yang layak. Bagi anak-anak. Pasal 25 Konvensi Hak Anak mengatur soal hak atas standar kesehatan tertinggi yang didapatkan dan Pasal 27 tentang standar hidup, yang mana keduanya memasukkan pangan dan nutrisi didalamnya.

 

 


Tim Perumus

Ahmad Ya`kub

Arieska Kurniawaty

Gunawan

 

 

Filed under: Press Release

Comments are closed.