Articles Comments

IHCS » News » Konfrensi Nasional Undang-Undang Pangan

Konfrensi Nasional Undang-Undang Pangan

Foto by Husnul

Foto by Husnul

Rabu,09/01/13 Bertepat di Hotel Maharani Jl.Mampang Raya No.8 jakarta selatan, Konferensi diikuti sejumlah organisasi, diantaranya, Indonesian Human Right Committe for Social Justice (IHCS), Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KruHa), Solidaritas Perempuan (SP), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Aliansi Petani Indonesia (API), Field, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Indonesia Global Justice (IGJ), FPPI, SBIB. Koalisi yang dibangun oleh sejumlah organisasi itu berkomitmen untuk melanjutkan advokasi hak atas pangan yang memang sudah digagas sejak tahun 2006.

Karna Undang-undang tentang pangan yang baru saja disahkan Pemerintah dan DPR, minggu ini, dinilai penuh kontradiksi, tak jelas, serta diyakini takkan mampu mengangkat harkat dan nasib petani nelayan kecil.

Ridwan Darmawan dari IHCS menjelaskan, lahirnya UU ini dianggap kurang di titik wacana. Sebelumnya, IHCS dan kelompok LSM lainnya telah membuat draft dan disampaikan kepada pemerintah. Menurutnya, ada dua tahap yang dilakukan pemerintah melalui UU Pangan ini. Melakukan industri nasional dan setelah tidak mencukupi dibutuhkan impor.

“Konsepsi ketahanan, kemandirian, kedaulatan pangan. Dulu masing-masing mengkritisi, tapi UU ini malah menggabungkan. UU ini jadi kerana impor,” ungkap Ridwan.

Ayip Abdullah, Manager advokasi dan jaringan KRKP mengatakan, UU ini masih mengatur soal industri pangan pada bagian konsumsi. Mulai dari syarat, tata cara dan pemasaran produk pangan diatur.

Senada dengan Ayib Abdullah, Gunawan, direktur IHCS mengatakan, UU tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diusung oleh pemerintah sendiri.

Persoalan ini dimulai karena menimbang menyatakan pangan pemenuhannya bagian dari HAM yg dijamin UUD 45.

Perbedaan ini terlihat antara keinginan pemerintah menggunakan konsep kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Padahal dari dua sisi tersebut sangat berbeda.

“Kedaulatan pangan berarti seluruh kebijakan menguntungkan petani. Sedangkan dalam konsep ketahanan pangan ini berbasis mekanisme pasar,” ujarnya Minggu (21/10/2012).

IHCS sendiri akan melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. “Jika ini tetap dipertahankan maka dengan bisa inkonstitusional,(HY)

 

Filed under: News

Comments are closed.