Articles Comments

IHCS » News » Negara Harus Lindungi Petani

Negara Harus Lindungi Petani

“Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pemberdayaan Petani semestinya mengadopsi deklarasi hak-hak asasi petani.”

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pemberdayaan Petani semestinya mengadopsi deklarasi hak-hak asasi petani. Ketua Ekskutif Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Gunawan mengatakan, “Petani mempunyai beberapa kerentanan yang harus mendapat perlindungan khusus dari negara.”

Dia menyebut kerentanan tersebut meliputi kerentanan politik, ekonomi, pelanggaran HAM, iklim dan pangan.

Namun sayangnya, RUU P3 yang dibahas DPR dan pemerintah sejak 2012 dianggap belum cukup mengakomodir persoalan petani. Termasuk petani sebagai produsen pangan, subyek landreform dan petani sebagai korban konflik agraria dan kelompok miskin di pedesaan.

“Dalam menyusun  RUU P3 seharusnya DPR dan pemerintah mengadopsi Deklarasi Hak Asasi Petani yang disusun oleh ormas tani, LSM pembela petani dan gerakan mahasiswa bersama Komnas HAM pada tahun 2001 dalam acara Konferensi Nasional Pembaruan Agraria dan Hak Asasi Petani,” ujarnya.

Menurut Gunawan konferensi tersebut  selain melahirkan Deklarasi Hak Asasi Petani juga mengusulkan pembentukan Komisi Nasional untuk  Penyelesaian Konflik Agraria. “IHCS sendiri bersama La Via Campesina yakni organisasi internasional mendorong Konvensi Internasional Hak Asasi Petani melalui mekanisme di PBB,”ujarnnya.

Naskah Deklarasi Hak Asasi Petani saat ini menjadi lampiran laporan tentang Krisis Pangan yang disusun oleh Komite Penasehat Dewan HAM PBB yang pada sidang Dewan HAM  PBB bulan September lalu negara-negara anggota merekomendasikan perlunya deklarasi tentang Peasant Rights meski di tolak Amerika dan sejumlah negara Eropa.”

Gunawan berharap RUU P3  dapat mendorong pembaruan hukum dengan melakukan singkronisasi dengan undang-undang lainnya. Dia menyebut, undang-undang yang berlaku selama ini, seperti UU Sistem Budidaya Tanaman justru melanggar hak asasi petani dan dipergunakan untuk mendiskriminasikan petani pemulia benih.  Sementara UU Pengadaan Tanah, UU Perkebunan, UU Kehutanan dan  UU Sumber Daya Air dipergunakan untuk merampas hak petani atas tanah dan air.

sumber : http://www.vhrmedia.com/new/berita_detail.php?id=532#.UNCE9baccrg.twitter

Filed under: News

Comments are closed.