Articles Comments

IHCS » News » Negara harus lindungi hak buruh!

Negara harus lindungi hak buruh!

Setiap 10 Desember, hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia dirayakan. Berkaitan dengan moment tersebut, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) menyatakan peran negara tidak boleh hilang dalam perlindungan hak-hak buruh.

Negara harus memastikan pengusaha memenuhi hak-hak buruh dan mencegah dilibatkannya TNI dalam perselisihan hubungan industrial.

“Meski buruh bekerja kepada pengusaha, bukan berarti tidak ada kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak buruh yang berupa pemenuhan hak atas jaminan sosial, yang tidak hanya pada hak atas kesehatan, tetapi juga hak atas perumahan,”ujar Ketua Eksekutif Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Gunawan dalam keterangan resminya yang diterima Sindonews, Minggu (9/12/2012).

Disamping itu, kata dia, diperlukan pemahaman yang utuh dari penyelenggara negara, baik itu eksekutif, legislatif dan yudikatif tentang tanggung-jawab serta kewajiban negara dalam penghormatan, perlindungan sekaligus pemenuhan HAM.

Dirinya menambahkan, UUD 1945 memberikan mandat kepada negara agar keuangan negara dan kekayaan alam bisa dipertanggungjawabkan dan bisa untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itulah, ujar dia, perintah konstitusi bagaimana negara melakukan realisasi progresif pemenuhan HAM.

Oleh karenanya, lanjut dia, pemberian konsensi sumber-sumber agraria oleh negara kepada swasta tidak boleh mengakibatkan terhalanginya negara dalam perlindungan dan pemenuhan HAM, serta harus membawa kebaikan bagi APBN dan kemakmuran rakyat.

“Tetapi kini yang justru terjadi konsensi-konsensi di bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan dan air mengakibatkan hilangnya negara, tidak membawa kebaikan bagi APBN, konflik agraria dengan kekerasan dan ketidakadilan sosial,”tuturnya.

Oleh karenanya, sambung dia, diperlukan kebijakan negara tentang reforma agraria lewat redistribusi tanah, renegosiasi kontrak tambang, perlindungan wilayah perikanan nelayan, pengakuan hak ulayat dan sebagainya guna melindungi dan memenuhi HAM.

“Negara harus mendukung Hak Asasi Petani menjadi konvensi internasional melalui mekanisme di PBB (UN), dimana dalam sidang Dewan HAM PBB telah merekomendasikan perlunya Deklarasi Hak Asasi Petani,” katanya.

Lebih jauh dia mengatakan, negara juga mesti memberi kepastian RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani memang sebagai perlindungan khusus bagi petani sebagai produsen pangan, subyek land-reform dan korban konflik serta ketidakadilan agraria.

 

Sumber: http://m.sindonews.com/read/2012/12/09/15/695834/negara-harus-lindungi-hak-buruh

 

Filed under: News

Comments are closed.