Articles Comments

IHCS » News » UMKM pangan harus dilindungi dari kisruh perdagangan terigu

UMKM pangan harus dilindungi dari kisruh perdagangan terigu

Tindakan pengamanan perdagangan(safeguard) atas impor terigu tiaklah mengacu kepada undang-undang pangan

Gunawan

ketua IHCS (Indonesian Human Rights Committee For Social Justice)

Dalam konteks keanekaragaman konstitusi pangan, terigu adalah hal yang tidak terpisahkan dalam konsumsi pangan masyarakat Indonesia. Selain itu, terigu juga persoalan hidup dan matinya produsen makanan skala kecil. Pada 1999 konsumsi 17,9 gram/hari per kapita dan melonjak  tajam menjadi 51,2 gram/hari per kapita atau 19 kg/tahun per kapita.

Oleh karena itu, produsen nasional terigu dapat berkembang dan memperolah keuntungan yang besar. Perusahaan-perusahaan dapat memonopoli produksi dan distribusi terigu mengingat harus mempergunakan mekanisme impor, di sebabkan gandum sebagai bahan dasar terigu tidak ditanam di Indonesia.

Bila terjadi permasalahan perdagangan antara perusahaan-perusahaan dari Negara pengekspor terigu dengan perusahaan-perusahaan nasional importer gandum,, jika pemerintah tidak mengambil langkah yang tepat, maka berpotensi terjadi kelangkaan dan kenaikan harga terigu yang akan membawa dampak terhadap konsumen produsen makanan olahan sekala kecil dan ketahanan pangan.

Sesunguhnya dalam menciptakan kedaulatan pangan, Indonesia memiliki potensi guna mencukupi ketersediaan tepung pengganti terigu yang bersumber dari sumber daya local. Namun, praktis upaya ini hanyadi lakukan produsen-produsen skala kecil yang kurang mendapatkan dukungan dari pemerintah dan pengusaha nasional.

Untuk menghadapi krisis pangan dewasa ini, pemerintah harus merealisasikan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya local. Dalam konteks terigu berarti mempercepat dan memperkuat alternatif tepung yang berbahan bukan terigu dan nongandum. Namun, dalam kondisi sekarang ini harus dijaga keseimbangan impor terigu dan produksi  perusahaan terigu nasional dalam rangka mencukupi ketersediaan terigu.

Di dalam Undang-Undang pangan baru, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1996 tentang pangan, impor pangan di mungkinkan dengan syarat dua hal.

Pertama, produksi dalam negeri tidak mencukupi dan / tidak di produksi didalam negeri(pasal 36). Kedua berdampak negative terhadap keberlanjutan usaha tani. Peningkatan produksi kesejahteraan petani, nelayan pembudidaya ikan , dan pelaku usaha pangan dan mikro kecil(pasal 39).

Mengingat persoalan terigu kemudian bukan soal industri dan perdagangan semata, tetapi juga terkait dengan ketersediaan pangan, pemerintah juga harus merujuk kepada Undang-Uundang Pangan. Ini karena ada kasus safeguard terigu, pemerintah memiliki kewajiban mencega agar persoalan antarperusahaan eksportir dan importis terigu tidak manghalangi akses masyarakat terhadap terigu, khususnya produsen pangan olahan skala kecil dan konsumen.

Dalam skema yang luas dalam jangka pendek dan jangka panjang, pemerintah harus bisa menjaga keseimbangan antara impor terigu, produksi terigu nasional yang dilakukan perusahaan pengembang an tepung nonterigu yang di kembangkan masyarakat selama produksi dalam negeri tepung nonterigu belum kuat dan tersedia secara luas.

 

Penulis adalah anggota kelompok kerja khusus dewan ketahanan pangan RI (pokjasus DKP RI)

Filed under: News

Comments are closed.