Articles Comments

IHCS » News » Kementerian Perdagangan dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia dinilai bersikap tak adil.

Kementerian Perdagangan dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia dinilai bersikap tak adil.

 


Ketua Eksekutif IHCS Gunawan

Kementerian Perdagangan dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia dinilai bersikap tak adil.  Lantaran pemerintah dan KPPI cepat merespon  saat perusahaan-perusahaan  terigu meminta agar terigu asal Turki dikenakan pajak safe guard.  


Tetapi tindakan serupa tidak pernah terjadi saat petani menjerit akibat membanjirnya  impor beras, buah, dan lain-lain yang dihasilkan petani luar.

Penilaian itu disampaikan Anggota Kelompok Kerja Khusus Dewan Ketahanan Pangan yang juga Ketua Eksekutif Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Gunawan, dalam siaran pers, Senin (26/11).

Dijelaskannya, permintaan soal safeguard  dari pengusaha terigu, terjadi karena menganggap ada lonjakan impor dari Turki. Sehingga mereka merasa dirugikan.

“Padahal pihak Turki membantahnya,” kata Gunawan.

Lagipula, kata Gunawan, perusahaan atau  produsen terigu nasional, juga menggunakan gandum dari bahan impor yang tidak ditanam di Indonesia.

Menurutnya, yang perlu dilakukan pemerintah harusnya justru mendukung petani atau mereka yang bekerja di pedesaan yang menjadi produsen tepung pengganti terigu berbahan gandum.

“Yaitu tepung yang  bersumber dari sumber daya lokal seperti singkong, sagu, ganyong  dan lain-lain,” ujarnya.

Sebab menurutnya itu justru lebih menunjang kedaulatan pangan dalam rangka percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.

Karena untuk sekarang ini, menurutnya, jangan sampai terjadi kelangkaan dan kenaikan harga terigu.  “Jadi pemerintah tidak semata-mata memperhatikan pertimbangan-pertimbangan  dari sisi pengusaha saja, tapi juga menjadi pelajaran untuk  tema yang lain,” kata dia.

Dia mencontohkan, saat Upah Minimum Provinsi atau UMP ditetapkan naik. Ramai-ramai pihak pengusaha dan sejumlah kalangan mengeluarkan kritik. Mereka mengatakan bahwa  bahwa kenaikan upah buruh akan memicu inflansi, perpindahan modal dan pabrik. Serta makin sempitnya lapangan kerja.

Padahal kata Gunawan, pandangan itu malah keliru. Sebab upah buruh menurutnya hanya salah satu komponen produksi yang jumlahnya lebih kecil dibandingkan biaya siluman.

“Biaya siluman inilah yang menciptakan produksi biaya tinggi yang berdampak pada ketidakpastian investasi,” kata dia.

Selain itu, pembukaan lapangan kerja menurutnya juga tidak bisa hanya mengandalkan sektor industri saja. Yang kemudian mengandalkan upah buruh sebagai keunggulan komparatif seperti di masa Orde Baru.

Tapi upaya itu bisa dilakukan dengan redistribusi sumberdaya produktif lewat  pembaruan agraria dan penguatan UMKM. “Itu harusnya jadi momentum bagi pemerintah berpihak pada rakyatnya,” kata Gunawan.

 

http://m.skalanews.com

Filed under: News

Comments are closed.