Articles Comments

IHCS » News » Kasus Century, KPK Keliru Perlakukan Wapres Boediono sebagai Warga Negara Istimewa

Kasus Century, KPK Keliru Perlakukan Wapres Boediono sebagai Warga Negara Istimewa

JAKARTA, PedomanNEWS – Ketua KPK, Abraham Samad dinilai keliru apabila KPK tidak berani menyidik Wakil Presiden RI Boediono terkait kasus Bank Century dengan alasan yang bersangkutan adalah warga negara istimewa.

Wakil Ketua Indonesian Human Right Committee for Social Justice ( IHCS) Ridwan Darmawan mengatakan, berdasarkan konstitusi tidak ada istilah warga negara istimewa.

“Hemat saya, tidak ada istilah warga negara istimewa di negeri ini, utamanya persamaan orang di depan hukum. Semua orang haruslah sama perlakuannya didepan hukum, tanpa kecuali. Itulah esensi dari prinsip HAM yang berlaku Universal “equality before the law”,” ujar Ridwan kepada PedomanNEWS.com, Jakarta, Selasa (20/11) malam.

Menurutnya, menjadi asas penting dalam kerangka negara hukum modern. Lebih lanjut kemudian setelah di amandemen, UUD 45 Pasal 27 ayat (1) menegaskan “semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum”.

“Artinya, tidak ada perbedaan apalagi warga negara Istimewa di republik ini,” tegasnya.

Ia menjelaskan, mengenai Pasal 7B UUD 45 yang dijadikan alasan Samad, hal itu adalah Pasal mengenai mekanisme proses impeacment terhadap Presiden & Wapres yang merupakan kewenangan DPR dan MK.

Jika Presiden/Wapres diduga melakukan pelanggaran Hukum: pengkhiatan thdp negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela lainnya, atau tdk lagi memenuhi syarat sbgai presiden/wapres.

“Pasal 7B itu haruslah dipandang sebagai mekanisme bagi DPR (mekanisme politik). Dan itu berlaku bagi Presiden/Wapres yang sedang berkuasa, kemudian melakukan kejahatan-kejahatan yang disebutkan pasal 7A tadi, sementara untuk kasus Boediono terkait kasus Century, dilakukan (jika) diduga, sebelum Boediono menjadi Wapres, yakni sebagai Gubernur BI,” terangnya. Untuk itu, lanjutnya, KPK harusnya berani periksa Boediono. “Soal mekanisme politik, serahkan kepada DPR,” tandasnya.

http://www.pedomannews.com

Filed under: News

Comments are closed.