Articles Comments

IHCS » News » Kriminalisasi Petani Oleh Tim Aparat Gabungan POLHUT Dan POLDA Jambi

Kriminalisasi Petani Oleh Tim Aparat Gabungan POLHUT Dan POLDA Jambi

Ridwan Darmawan ( Lawyer IHCS ) Bersama Para Petani Jambi

Di tengah proses penyelesaian konflik agraria yang masi berjalan, upaya para petani terhadap perjuangan hak ekonomi, social dan budaya(EKOSOB) kriminalisasi dan pelanggaran Hak Asasi petani setelah Mesuji Lampung , Bima NTB dan Ogan ilir Sulsel, masi saja terjadi, Hal ini menambah daftar panjang pelanggaran Hak Asasi petani. Laporan terakhir dari anggota SPI Jambi menyatakan bahwa,

Kamis, 18/10/2012 pagi hari tepat pukul 08.30 wib. Di saat para petani sedang asyik gotong royong membangun jembatan yang memang menjadi kebutuhan petani untuk hilir mudik untuk mempermudah jalur yang setiap hari di lewati. Di saat mereka lagi asyik bekerja tiba-tiba di kejutkan dengan kedatangan puluhan POLHUT dari tim SPORC bersenjata laras panjang lengkap, Dua orang tak di kenal menggunakan SEBO (penutup muka), dan 4 orang Brimob menggunakan senjata laras panjang, tanpa memperlihatkan surat dan perihal tentang apa, mereka dengan Arogansinya melakukan penangkapan kepada para petani yang berada di situ. Berdasarkan laporan para petani juga para aparat pun melakukan kekerasan dengan membabi buta tak ayal para petani pun banyak yang lari untuk menghindari kebringasan para aparat, Bahkan para aparat pun melakukan pengejaran dan menyerangnya.

Nasib sial di alami Iwan (40 thn), terjangan aparat telak mengenai dadanya hingga terasa sesak nafas dan sampai sekarang masi merasakan sakit, Nasib serupa juga di alami Sarimarbun (30 thn) beliau di borgol dan tergantung di atas pintu hingga (dua) jam. Ibu-ibu dan anak-anak yang melihat kebringasan aparat pun menangis dan berteriak histeris, bahkan anak dari pak jumanto yang berusia 9 dan 13 tahun mengalami shock sebab keganasan para aparat, tak seharusnya mereka melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum terlebih tindakan mereka di lihat anak-anak kecil yang pasti akan membekas dalam benak dan ingatan mereka. Para petani juga tak bisa melakukan perlawanan apa-apa karena kekuatan yang tidak seimbang, Bahkan para aparat pun membawa puluhan alat-alat pertanian dan 1 buah senso kecil. Sikap aparat yang seharusnya menjadi pelindung dan memberi rasa aman kepada warga Negara tak di jalankan sepenuhnya bahkan melalui PT. REKI aparat telah menjadi kaki tangan untuk bersikap AROGAN, menggunakan pendekatan hukum dan keamanan dengan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap petani.

Tiga belas petani berhasil di bawah oleh aparat gabungan ke posko PT. REKI(Restorasi Ekosistem Konservasi Indonesia), Beruntung ada (dua) petani yang kabur dan melaporkan kejadian ini kepada kawan-kawan-nya. Tetapi sebelas petani yang tersisa pun langsung di gelandang ke kantor BKSDA jambi.

Jumat,19/10/2012 berdasarkan laporan kedua petani yang kabur, tepat jam 09.00 wib massa SPI sungai bahar mendatangi posko PT. REKI sungai jerat untuk menayakan keberadaan para petani yang di tangkap aparat tim gabungan, Namun massa tidak menemui keberadaan teman-teman mereka.

Pukul 11.00 wib Wakapolres Batanghari Trisno Eko Santoso beserta anggota mendatangi posko PT. REKI sungai jerat dan meminta keterangan terkait kejadian tanggal 18/10. Apa yang di dapat Wakapolres Batanghari dari keterangan PT. REKI ternyata tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.  Massa SPI pun akhirnya meninggalkan pendudukan posko PT. REKI karna permintaan Wakapolres Batanghari dan di saksikan langsung oleh karyawan PT. REKI (Oni Supriono).

Sabtu,20/10/2012 pukul 09.00 wib Sembilan petani yang di tangkap di lepaskan namun tidak untuk Jumantak dan Sardi dengan alasan illegal logging mereka berdua masi di tahan di Mapolda Jambi.

SPI PUSAT pun mengirim surat kepada Kepala Kepolisian Daerah(KAPOLDA) Jambi dengan (dua) tuntutan

  1. Membebaskan 2 orang petani anggota SPI yang masi di tahan polisi daerah(Polda) jambi dan menghentikan segala bentuk kriminalisasi serta tindakan provokasi premanisasi untuk menghormati upaya penyelesaian konflik agrarian yang sedang berjalan. Baik melalui dinas kehutana kab. Batanghari , Provinsi Jambi sampai Kementrian Kehutanan RI.
  2. Pemerintah harus segera membentuk TIM penyelesaian konflik Agraria di provinsi Jambi, yang di hadapi petani di wilaya kawasan hutan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosialbagi petani.


Disamping mengirim Surat, Pihak DPP SPI pun melakukan kunjungan lapangan dan sekaligus membawa seorang Pengacara yang juga Wakil Ketua IHCS, Ridwan Darmawan ke Provinsi Jambi, selama di Jambi, Ridwan dan Tim dari DPP SPI yang dikomandani Agus Rully Ardiansyah sebagai pejabat teras SPI melakukan beberapa kunjungan, diantaranya bertemu dengan Tim Penyidik Polisi Hutan Provinsi Jambi, berkunjung ke Polda Jambi untuk menjenguk dan memberikan support kepada kedua petani yang masih di tahan,yakni Jumanta dan Sardi, serta bertemu dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi. Sedianya Tim juga akan mengunjungi 2 (Dua) Tahanan lain di LP. Batanghari yang sedang di proses peradilannya akibat didakwa telah melakukan penyanderaan pada beberapa karyawan REKI April lalu.  Akan tetapi karena waktu yang mepet Tim lebih memilih terjun ke Lapangan konflik langsung di Sungai Bahar, Jambi.

Jika ditelusuri, lahan konflik yang telah berlangsung sejak Tahun 2002 lalu itu membentang sejauh kira-kira 10 – 15 ha, banyak pihak yang telah melakukan aktifitas di hutan tersebut, sekitar 10 -12 ha, para petani menanam Sawit dilahan konflik tersebut, tetapi tanah yang digarap oleh Petani SPI semua ditanami pohon Karet dan tumpang sari palawija untuk menopang kehidupan sehari-hari petani. Penebangan pohon-pohon dilakukan petani sekedarnya saja hanya untuk kebutuhan pembukaan lahan pertanian baru, bukan untuk tujuan illegal logging yang bertujuan untuk mencari keuntungan semata dari kegiataan penebangan pohon/hutan, setelah itu ditinggalkan begitu saja, kalaupun kayunya digunakan, sebatas untuk membangun pondok-pondok tempat tinggal petani yang menggarap lahan dan keluarganya.

Tetapi anehnya, para petani kecil inilah yang ditangkap dan digelandang ke ranah hukum oleh aparat Polhut dan Polda Jambi, sementara para PERAMBAH HUTAN sesungguhnya yakni para pelaku Illegal logging tidak pernah ditangkapi atau diadili, senada dengan itu, informasi yang beredar luas dimasyarakat, bahwa para pelaku penanam Sawit di areal bukaan awal hutan tersebut, adalah hanyalah pekerja/buruh, selebihnya logistik, bibit dan segala tetek bengeknya ada yang mensuplay, bahkan ditenggarai seorang petinggi polisi atau militer, satunya lagi seorang Notaris di Jambi. Apakah terhadap hal tersebut telah juga dilakukan penertiban hukum??. Sungguh ketidakadilan telah dirasakan para petani di Sungai Bahar terasa berlipat-lipat, ketidakadilan yang terjadi didepan matanya, juga ketidakadilan yang telah dirasakan oleh para petani tersebut terkait ketimpangan struktur penguasaan agraria, yang mendorong mereka melangkah berjuang mendapatkan sejengkal lahan untuk penghidupan dan kehidupannya serta anak cucunya. Ironi di Negeri Agraris.

 

Autor : Husnul Yaqin

Filed under: News

Comments are closed.