Articles Comments

IHCS » Press Release » Penanaman Modal Asing di Indonesia Juga Melanggar Hak-hak Buruh

Penanaman Modal Asing di Indonesia Juga Melanggar Hak-hak Buruh

Siaran Pers Mayday IHCS

Salam Demokrasi

Sesungguhnya kini, kebijakan industrial pemerintah masih mewarisi developmentalisme (pembangunanisme) Orde Baru, yaitu mengandalkan penanaman modal asing (PMA) dengan upah buruh murah sebagai keunggulan komparatif.

Kebijakan tersebut di atas kini berbarengan dengan langkah-langkah liberalisasi agraria, (kekayaan alam), liberalisasi industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak, – seperti pertambangan, perkebunan -, liberalisasi tenaga kerja melalui pasar bebas tenaga kerja yang berbasis buruh kontrak dan outsourching.

Praktek liberalisasi ini mengakibatkan lemahnya peran negara dalam perlindungan hak-hak buruh, sebagaimana dalam kasus-kasus perburuhan di perusahaan-perusahaan penanaman modal asing yang diadvokasi oleh IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice).

Dalam kasus PT. Total E&P Indonesie, perusahaan yang bergerak di bidang Minyak dan Gas (Migas) yang berkantor pusat di Prancis, Ir. Rommel Ginting merupakan pekerja yang dituduh telah membocorkan rahasia perusahaan, bahwa tuduhan yang tidak berdasar tersebut tidak terbukti di pengadilan yang kemudian berujung di PHK. Proses bipartit sampai dengan ke Pengadilan Hubungan Industrial (sampai dengan tahap Peninjauan Kembali) telah dilakukan, dimana Pengadilan memenangkan pihak pekerja, namun sampai dengan saat ini, pihak perusahaan belum membayarkan hak-hak yang seharusnya diterima oleh pekerja tersebut. Saat ini Ir. Rommel Ginting melalui Kuasa Hukumnya dari IHCS mengajukan Fiat Eksekusi ke Pengadilan Negeri Samarinda agar pengadilan mengeksekusi aset-aset perusahaan untuk membayarkan hak-hak pekerja. Selain mengajukan Fiat Eksekusi, langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu menyurati BP Migas, Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, ILO, dan menyurati kantor pusat Total di Perancis.

Dalam Kasus PT. Halliburton Drilling Systems Indonesia (PT. HDSI), perusahaan besar Minyak dan Gas (Migas) Amerika yang beroperasi di Indonesia, dilaporkan ke Pengawas Ketenagakerjaan oleh pekerjanya, Felicia Yuli, Pelaporan ini terkait penahanan Upah Proses Felicia sejak 4 Februari 2011. Perselisihan Hubungun Industrial antara pekerja (Felicia) dengan PT. Hallliburton dimulai sejak tahun 2010, dan kini kasusnya pada tahap Kasasi di Mahkamah Agung. Awalnya, 1 Januari 2010, Felicia yang sudah bergabung sejak tahun 2006 di bagian Logistik Ekspor Impor Halliburton Group, dimutasi ke bagian teknik yaitu sebagai Technical Well Design Asscociate (perencanaan pengeboran sumur minyak). Kemudian, 1 April 2010, Felicia direlokasi ke daerah operasional Duri – Riau dalam kapasitasnya sebagai Well Planner untuk proyek PT. HDSI di PT. Chevron Pasific Indonesia (PT. CPI) Duri. Mutasi ini tidak sesuai dengan keahlian Felicia dan ongkos kepindahan ke Duri pun tidak kunjung dilunasi sesuai ketentuan PKB dan kesepakatan, yaitu segala ongkos memindahkan barang-barang rumah tangga, ongkos memindahkan kendaraan pribadi, dan juga beberapa ongkos makan dan transportasi lainnya senilai +- Rp. 40 juta.

Dalam kasus PT. Torishima Guna Indonesia (PMA Jepang). Para buruh sudah bekerja lebih dari 3 tahun bahkan ada yang telah 8 tahun bekerja, tetapi tetap berstatus buruh kontrak (Pekerja Waktu Tidak Tentu/PWTT), selain itu buruh yang melakukan ibadah Sholat Jum’at harus menggantikan waktu yang dipergunakan ibadah tersebut, sedangkan penyelenggaran jaminan sosial tenaga kerjanya masih di bawah standar. Selain melakukan aksi mogok, para buruh telah mengadukan persoalanya ke Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Timur, Walikota Jakarta Timur dan Komnas HAM, kesemunya merekomendasikan kepada perusahaan agar para buruh tidak lagi diberikan status buruh kontrak. Namun bukannya memenuhi tuntutan buruh dan rekomendasi instansi pemerintahan dan institusi HAM nasional, perusahaan justru mempergunakan pekerja outsourcing untuk mengisi pekerjaan yang ditinggal buruh mogok dan mengeluarkan larangan buruh yang mogok memasuki areal perusahaan, bahkan para buruh yang melakukan aksi mogok kini telah di PHK.

Dalam melakukan advokasi, IHCS, selain menempuh mekanisme nasional, baik lewat mekanisme nasional HAM (Komnas HAM) dan mekanisme nasional penyelesaian perselisihan hubungan industrial (bipatrit, tripatrit/Kementerian Ketenagakerjaan, dan Pengadilan Hubungan Industrial), serta mekanisme pengawasan pertambangan migas (BP Migas, kasus Total). IHCS menempuh advokasi internasional, melalui mekanisme di PBB/UN, seperti pengaduan ke ILO (International Labour Organization), melaporkan ke perusahaan induknya di negara asal

Pada intinya, hak-hak buruh yang telah dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, tidak dijalankan oleh perusahaan, seperti hak untuk tidak diPHK secara pihak, hak untuk tetap dibayar upahnya selama proses hukum perselisihan hubungan industrial, hak untuk diangkat sebagai pekerja waktu tetap, hak untuk beribadah, hak atas jaminan sosial, hak untuk tidak melewati ketentuan waktu kerja. Ironinya negara gagal melindungi hak-hak buruh yang telah dilindungi oleh undang-undang dan tidak memberikan sangsi kepada perusahaan

Dalam uji materi 155 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diajukan oleh Ir. Rommel Ginting dan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dengan kuasa hukum dari IHCS, Mahkamah Konstitusi memutuskan upah proses harus tetap dibayarkan sampai dengan berkekuatan hukum tetap, artinya buruh yang diPHK harus tetap dipenuhi hak-haknya selama proses perselisihan hubungan industrial masih berlangsung.

Secara umum, dalam pemantauan dan penanganan kasus perburuhan IHCS, perselisihan hubungan industrial terjadi di perusahaan pertambangan, media, LSM, BUMN, perusahaan manufaktur, perusahaan garmen, buruh tani, buruh nelayan, pembantu rumah tangga, TKI

UUD 1945, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, telah memberikan mandat kepada negara khususnya pemerintah untuk menjalankan tanggungjawab dan kewajiban dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak kaum buruh.

Oleh karenanya negara wajib merealisasikan secara progresif tanggungjawab tersebut melalui:
Kewajiban negara di bidang Hak Ekosob adalah kewajiban yang bersifat positif, yaitu peranan negara tidak boleh absen, oleh karenannya negara harus mencegah pasar bebas tenaga kerja dan liberalisasi ekonomi yang berdampak hilangnya peran negara dalam melindungi dan memenuhi hak-hak kaum buruh.
Menghentikan kebijakan-kebijakan yang mengakibatkan deindustrialisasi dan deagrarianisasi yang mengakibatkan semakin besarnya pengangguran;
Melakukan pembaruan hukum dikarenakan Kantor Dinas Tenaga Kerja, Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung tidak sepenuhnya mampu mengatasi perselisihan hubungan industrial, bahkan kasus-kasus perselisihan yang telah diputus MA sekalipun tidak bisa dieksekusi, sehingga tidak ada kepastian hukum

Jakarta, 30 April 2012
Komite Eksekutif IHCS

Gunawan
Ketua Komite Eksekutif

Nb : Info lebih lanjut hubungi Kuasa Hukum Buruh
1. Kasus Total (Benidikty Sinaga, Direktur Lawyer Committee for Human Rights-IHCS; 0813 155 81 981);
2. Kasus Halliburton (Anton Febrianto, Lawyer Committee for Human Rights-IHCS; 0821 71 71 45 24)
3. Kasus Torishima Guna (Arif Suherman Lawyer Committee for Human Rights-IHCS; 0852 6906 0402)
4. Kasus kriminalisasi wartwan (Priadi Talman, Lawyer Committee for Human Rights-IHCS; 0852 95 59 48 48)
5. Pelaporan Internasional (Moch. Taufiqul Mujib), Wakil Ketua IHCS Bidang Hubungan Luar Negeri; 0813 2878 6651)

Indonesian Human Rights Committee for Social Justice
Jl. Mampang Prapatan No. 8A Jakarta Selatan
Tel : 021 3259 2007; Tel/Fax : 021 7949 207; Web : www.ihcs.or.id

Filed under: Press Release

Comments are closed.