Articles Comments

IHCS » Uncategorized » [id] Selesaikan Konflik Agraria dan Cabut Undang-Undang Pengadaan Tanah!

[id] Selesaikan Konflik Agraria dan Cabut Undang-Undang Pengadaan Tanah!

SIARAN PERS MEMPERINGATI HARI PERJUANGAN PETANI INTERNASIONAL & HARI HAK ASASI PETANI INDONESIA
“Selesaikan Konflik Agraria dan Cabut Undang-Undang Pengadaan Tanah!”

Pada bulan April ini, paling tidak, terdapat dua momen penting bagi perjuangan pembaruan agraria, yaitu, Hari Perjuangan Petani Internasional yang jatuh pada tanggal 17 April, dan Hari Hak Asasi Petani (HAP) Indonesia pada tanggal 20 April.

Sejarahnya, tanggal 17 April 1996 merupakan salah satu hari yang kelam bagi kaum tani di seluruh dunia. Saat itu terjadi tragedi di El Dorado dos Carajas, Brasil, di mana sembilan belas petani tak bertanah yang mempertahankan hak-hak mereka untuk memproduksi pangan dengan menuntut akses terhadap tanah dibunuh oleh polisi militer. Sejak peristiwa tersebut, tanggal 17 April diperingati sebagai Hari Perjuangan Petani Internasional.

Sementara, untuk Hari Hak Asasi Petani Indonesia merupakan kesepakatan dari konsolidasi seluruh gerakan tani dan aktivis pembaruan agraria dalam Konferensi Nasional Pembaruan Agraria untuk Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Asasi Petani di Cibubur Jakarta pada tahun 2001.
Konferensi Nasional ini menghasilkan naskah Deklarasi Hak Asasi Petani. Adapun hak-hak yang hendak dilindungi dalam deklarasi tersebut meliputi: (1) Kesetaraan hak perempuan dan laki-laki petani; (2) Hak atas kehidupan dan atas standar kehidupan yang layak; (3) Hak atas Tanah dan Teritori; (4) Hak atas Benih, Pengetahuan dan Praktek Pertanian Tradisional; (5) Hak atas Permodalan dan Sarana Produksi Pertanian; (6) Hak atas Informasi dan Teknologi Pertanian; (7) Kebebasan untuk Menentukan Harga dan Pasar untuk Produksi Pertanian; (8) Hak atas Perlindungan Nilai-nilai Pertanian; (9) Hak atas Keanekaragaman Hayati; (10) Hak atas Pelestarian Lingkungan; (11) Kebebasan Berkumpul, Berpendapat dan Berekspresi; (12) Hak untuk Mendapatkan Akses terhadap Keadilan.

Dua momentum tersebut masih relevan untuk diperingati karena masih kuatnya ketidakadilan agraria di Indonesia, di mana negara belum mengambil berperan dalam melindungi dan memenuhi hak-hak petani. Berbagai kasus konflik agraria sebagai akibat dari ketimpangan penguasaan struktur agraria berujung pada kekerasan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban hingga kini tidak pernah diselesaikan secara serius oleh pemerintah.

Berbagai kasus kekerasan akibat konflik agraria yang sempat menyita perhatian publik ini seakan menguap begitu saja. Sebelumnya, Komnas HAM dan beberapa institusi pemerintah menyatakan komitmennya akan mengusut tuntas sejumlah kasus akibat konflik agraria. Bahkan, pemerintah secara khusus sempat membentuk tim khusus untuk menyelidikinya. Namun, semua komitmen lembaga-lembaga negara dan institusi pemerintah hanyalah isapan jempol belaka.

Lebih parah lagi, pemerintah bersama DPR RI justru aktif mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang melegalkan perampasan tanah rakyat. Terkini, keluar Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Sejatinya, undang-undang ini merupakan tindak lanjut dari National Summit pada tanggal 29-31 Oktober 2009, yang tidak lain adalah pertemuan kalangan pengusaha bersama pemerintah, dengan tujuan utama menghilangkan pelbagai hambatan guna mempercepat pembangunan infrastruktur, sektor industri, dan lainnya.

Bersandar pada kondisi tersebut, di konteks pembaruan hukum, Indonesian Human Rights Committee for Social justice (IHCS) akan memperkuat perjuangan di dua ruang. Pertama, pembaruan hukum melalui aksi legal-konstitusional, semisal dengan uji materi undang-undang terkait agraria di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Adapun beberapa undang-undang yang akan di-uji materi dalam waktu dekat ini antara lain, Undang-Undag No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas; dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Kedua, pembaruan hukum melalui penyusunan konsep tandingan peraturan perundang-undangan terkait agraria. Pertarungan konsep ini menjadi penting setelah IHCS merefleksikan kerja-kerja advokasi, khususnya di Mahkamah Konstitusi. Pengalaman uji materi Undang-Undang Sumber Daya Air, Undang-Undang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah memberikan pelajaran tentang pentingnya basis wacana keadilan agraria yang kuat.
Untuk itulah, dalam rangka memperkuat kerja-kerja pembaruan hukum, IHCS akan meluncurkan program “Inisiatif Indonesia untuk Keadilan Agraria (Indoagraria)” sebagai sebuah ruang untuk mewadahi inisiatif para aktivis pembaruan agraria yang lahir dari dinamika advokasi konflik agraria dan perjuangan reforma agraria di Indonesia.
Melalui Indoagraria ini diharapkan juga mampu memperkaya perspektif dari Deklarasi Hak Asasi Petani yang dihasilkan dalam Konferensi Nasional Pembaruan Agraria dan Hak Asasi Petani di tahun 2001. Naskah Deklarasi inilah yang menjadi konsep dasar IHCS dalam mengadvokasi inisiatif RUU Perlindungan Hak Asasi Petani di DPR RI dan advokasi inisiatif Hak Asasi Petani sebagai salah satu instrument HAM di PBB.

Jakarta, 17 April 2012

Gunawan
Ketua Komite Eksekutif

Kontak Person:
Taufiqul Mujib (081328786651)
Ridwan Darmawan (081514284109)

***********************************************************

Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)
Jl. Mampang Prapatan XV/ 8A Tegal Parang – Jakarta Selatan
Indonesia 12790
Phone: +6221 32592007
Fax: +6221 7949207
Email: ihcs@ihcs.or.id
Website: www.ihcs.or.id

Filed under: Uncategorized

Comments are closed.