Articles Comments

IHCS » News, Perkebunan, Press Release, Publication, Uncategorized » RUU Perkelapasawitan kembali masuk Prolegnas di tahun 2018

RUU Perkelapasawitan kembali masuk Prolegnas di tahun 2018

Siaran Pers Bersama

Sawit Watch, Madani, IHCS, SPKS, JKPP dan SPI

“RUU Perkelapasawitan kembali masuk Prolegda di tahun 2018”

Jakarta, 19 Desember 2017, RUU Perkelapasawitan, yang kehadirannya merupakan inisiatif dari DPR kini kembali masuk dalam jajaran Prolegnas di tahun 2018. Prosesnya pun terus bergulir di gedung DPR-RI. Namun perjalannya RUU ini tidak lah mulus, terdapat banyak penolakan terhadap inisiatif RUU ini disepanjang tahun 2017 dari berbagai pihak, tentunya sejumlah alasan mendasar.

Banyaknya pasal-pasal dalam RUU ini yang tumpang tindih dengan RUU lainnya seperti UU Perkebunan, copy paste dari UU Perkebunan, tidak berpihak pada petani kecil serta banyaknya pasal yang menguntungkan/memihak kalangan pengusaha menjadi rentetan alasan mendasar untuk menolak keberadaan RUU ini.

Respon penolakan terhadap RUU Perkelapasawitan bukan hanya berasal dari kalangan CSO saja, namun sejumlah kementerian turut memberikan respon senada. Bahkan beberapa fraksi di DPR itu sendiri turut menyatakan hal demikian.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam RAKER harmonisasi RUU Perkelapasawitan dengan Baleg dan Kementerian terkait lainnya (Kementan, Kemenkumham, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan) telah menyatakan bahwa tidak ada substansi baru yang perlu dituangkan dalam bentuk ketentuan undang-undang, selain itu para pemangku kepentingan kelapa sawit meyampaikan bahwa hal-hal yang mendesak dapat difasilitasi dengan produk di bawah undang-undang.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. Walaupun Kementerian Hukum dan HAM belum menyampaikan posisi/pandangannya dalam RAKER harmonisasi RUU tersebut. Telah terlihat jelas bahwa Pemerintah menyampaikan keberatannya dalam pembahasan RUU Perkelapasawitan ini, secara substansial. Sementara DPR masih terus mengelak dengan didasari alasan-alasan umum bahwa kelapa sawit merupakan komoditas strategis dan hal-hal lain terkait pengembangan industri kelapa sawit.

Inda, Direktur Eksekutif Sawit Watch mengatakan bahwa, “  Harmonisasi yang dilakukan oleh Baleg dalam RDPU hendaknya mengakomodir masukan dari semua stakeholder, tidak hanya golongan tertentu.” Seperti diketahui bersama, kesimpulan hasil raker bersama kementerian terkait tidak mencatat bahwa masukan dari Pemerintah akan dipertimbangkan. “Hal ini seolah hanya menjadi formalitas supaya sesuai dengan alur proses penyusunan RUU saja,” tambah Inda.

###

 

Nara Hubung:

  1. Maryo Saputra (Sawit Watch) 085228066649
  2. David Sitorus, SH., MH (Ketua Eksekutif IHCS) 081317066828
  3. Marsel Andry (SPKS) 081314605024
  4. Andi Mutaqqin (ELSAM) 08121996984

Filed under: News, Perkebunan, Press Release, Publication, Uncategorized

Comments are closed.