Articles Comments

IHCS » Agenda, Indoagraria, News, Perkebunan, Press Release, Publication, Uncategorized » TIDAK PERLUNYA RUU PERKELAPA SAWITAN

TIDAK PERLUNYA RUU PERKELAPA SAWITAN

TIDAK PERLUNYA RUU PERKELAPA SAWITAN

(INDONESIAN HUMAN RIGHTS COMMITTEE FOR SOCIAL JUSTICE )

Pada tanggal 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi  melakukan pembacaan putusan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi  mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan Serikat Petani Kelapa Sawit, Serikat Petani Indonesia, Aliansi Petani Indonesia, Sawit Wacth, Bina Desa dan Field dengan kuasa hukum dari Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) .

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi keputusan bersejarah dalam sejarah perkebunan di Indonesia, karena diharapkan akan menjadi pintu pembuka reforma agraria di kawasan perkebunan, khususnya dalam persoalan tanah, perbenihan, dan kriminalisasi terhadap petani.

Adapun pokok dari putusan mahkamah Konstitusi Tersebut

  1. Hak Atas Benih Petani Pekebun

Mahkamah Konstitusi dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujiaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman,  menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3), Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Perkebunan bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional.

Putusan ini membawa dampak petani pekebun yang merupakan perseorangan petani kecil tidak perlu izin ke Pemerintah dalam rangka pencarian dan pengumpulan sumberdaya genetik, melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul, dan mengedarkan varietas hasil pemuliaan ke komunitasnya.

 2. Perusahaan Wajib Punya Hak atas Tanah

Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 42 Undang-Undang Perkebunan bertentangan dengan UUD 1945. Konsekuensi dari putusan ini adalah Perusahaan Perkebunan harus memiliki hak atas tanah dan izin usaha perkebunan. Tidak boleh hanya punya salah satu. Di dalam prakteknya memang ada banyak perusahaan hanya punya izin, sedangkan hak atas tanahnya, baik yang berupa Hak Guna Usa untuk lahan budidaya dan Hak Guna Bangunan untuk lahan pengolahan, seperti pabrik, tidak dimilikinya. Bahkan ada juga perusahaan yang izinya bermasalah tapi tetap beroperasi dan ada juga HGUnya yang habis tapi berkonflik dengan penduduk sekitar dalam persoalan tanah bekas HGU tersebut.

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini maka perusahaan perkebunan perfomanya harus benar benar baik, sehingga memperoleh izin dan perolehan tanahnya dilakukan dengan benar sehingga status tanahnya clean and clear. Yang kemudian memenuhi syarat memperoleh hak atas tanah

3. Perlindungan Hak Masyarakat Adat

Kepastian hukum atas hak atas tanah masyarakat ada juga makin kuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi, karena dengan diputuskannya pasal 55 Undang-Undang Perkebunan inkonstitusional bersyarat. Maka kesatuan masyarakat hukum adat yang mengerjakan tanah ulayatnya sendiri tidak bisa dikriminalkan dengan Pasal 55 Undang-Undang Perkebunan. Kesatuan masyarakat hukum adat yang mengerjakan tanah ulayatnya tidak bisa dikategorikan setiap orang tidak sah melakukan perbuatan di lahan perkebunan.

Putusan atas Pasal 55 Undang-Undang Perkebunan berkonsekuensi terhadap Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan. Pasal pemidanaan ini juga inkonstitusional bersyarat, artinya tidak bisa dipergunakan kepada kesatuan masyarakat hukum adat yang mengerjakan tanah ulayatnya sendiri.

Pertanyaanya bisakan pendapat dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diterapkan untuk petani yang bukan kesatuan masyarakat hukum adat, ketika lahan perkebunan perusahaan hak atas tanahnya bermasalah karena ada klaim masyarakat di sana, atau ketika HGUnya habis dan masyarakat mendudukinya karena ada klaim pemilikan dari masyarakat.?

4. Kemitraan Usaha Perkebunan

Memang Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Perkebunan bertentangan dengan UUD 1945. Pola kerja sama usaha perkebunan sebagaimana disebutkan pasal 57 ayat (2) yaitu berupa penyedia sarana produksi; produksi; pengolahan dan pemasaran; kepemilikan saham; dan jasa pendukung lainnya. Namun menurut pendapat Mahkamah Konstitusi, bahwa pasal 57 ayat (2) UU Perkebunan mengatakan bahwa kemitraan tersebut tidak menutup peluang pola kerja sama untuk hal hal lain di luar yang disebutkan dalam Pasal 57 ayat (2) UU Perkebunan.

Selain itu Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pola kerja sama tergantung pada kesepakatan pihak-pihak yang akan bekerjsama atau bermitra, dan kedua belah pihak berpegang pada dokumen kesepakatan dan aturan yang sama Selama ini praktek pola kerja sama atau kemitraan usaha perkebunan hanyalah pola inti-plasma, dan apa yang disebutkan dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkebunan, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah pola inti plasma, dan di dalam undang-undang tersebut juga menyebutkan alternatif di luar pola inti-plasma.

Dengan Mahkamah Konstusi berpendapat bahwa alternatif pola kemitraan tetap terbuka menjadi harapan baru dalam menentukan pola kemitraan yang melindungi hak-hak petani pekebun. Apalagi jika dokumen kesepatan dan aturan juga jelas, karena di dalam prakteknya sering tidak jelas atau bahkan tidak ada atau petani pekebun tidak mengetahui dokumen kesepakatan kerja sama atau kemitraan tersebut.

5. Berkekuatan Hukum Mengikat

Guna menjalan putusan Mahkamah Konstitusi  sudah seharusnya Pemerintah melakukan penyesuaian dalam hal pengaturan, pengurusan dan pengelolaan perkebunan. Merupakan tugas sejarah dan konstitusional Pemerintah kepada Rakyat dan Republik Indonesia, untuk mempergunakan kewenangan yang diamanahkan rakyat, guna mewujudkan keadilan sosial melalui reforma agraria di perkebunan

Terkait RUU Perkelapasawitan

Komisi IV DPR  yang mengusulkan RUU Perkelapasawitan menyatakan ada 3 (tiga) alasan utama pentingnya RUU Perkelapasawitan ini, yakni: 1) Di bidang sosial ekonomi, ingin memastikan kesejahteraan petani. Karena dalam RUU ini memprioritaskan PMDN. Sehingga ada serangkaian, insentif agar kelapa sawit menjadi maju; 2) Meningkatkan profesionalitas seluruh sektor di kelapa sawit, dari hulu hingga hilir; 3) Di bidang Hukum, agar RUU Perkelapasawitan ini jadi jalan keluar terhadap carut marutnya perizinan, sehingga memberikan jalan keluar khusus bagi perkebunan illegal. Seperti misalnya perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan atau beroperasi tanpa HGU.

Berkaitan dengan pembahasan RUU Perkelapasawitan ini, terdapat beberapa hal penting yang perlu dicermati.

Pertama:  Mengenai kesejahteraan petani khususnya pekebun mandiri, uraian Pasal demi pasal yang ada tidak mencerminkan apa yang disampaikan Komisi IV DPR RI. Pasal yang menyebut atau mengatur secara khusus tentang petani atau yang disebut sebagai pekebun hanya ada di pasal 29, yang menyebutkan beberapa kemudahan akses lahan bagi pekebun. Hal itu pun masih perlu diturunkan dalam Peraturan Pemerintah (PP), sehingga operasionalisasinya akan sangat bergantung pada kapan pembentukan PP dilakukan. Pasal lain yang menyebutkan tentang pekebun, hanya membahas tentang kemitraan dengan perusahaan perkebunan. Proses dan tata cara mensejahterakan petani ternyata hanya menjadi “janji” yang mungkin susah terealisasi.

Kedua, bertolak belakang dengan perlakuan kepada pekebun, RUU Perkelapasawitan ini memberikan perlakuan istimewa terhadap perusahaan perkebunan. Hal mana dapat dilihat pada Pasal 18 ayat (4), beberapa privilege yang diberikan diantaranya: 1) pengurangan pajak penghasilan badan melalui pengurangan penghasilan bersih sampai jumlah tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu; 2) pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri; 3) pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu; 4) pembebasan atau penangguhan pajak pertambahan nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu; 5) keringanan pajak bumi dan bangunan, khususnya pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu; dan 6) bantuan pemasaran produk melalui lembaga atau instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga, patut dipertanyakan motif dari Komisi IV DPR RI, apakah benar-benar ingin mensejahterakan petani, atau hanya memfasilitasi perusahaan-perusahaan perkebunan illegal yang beroperasi tanpa izin atau bahkan merambah hutan menjadi perusahaan yang legal.

Ketiga, RUU Perkelapasawitan nampak sekali dijadikan instrumen memutihkan keterlanjuran atau memberi celah perusahaan-perusahaan untuk dapat beroperasi di areal gambut, hal mana terlihat pada Pasal 23 RUU tersebut. Ini merupakan perlawanan terhadap upaya Negara dalam melindungi ekosistem gambut, yang juga menegasikan keberadaan PP No. 57 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. PP Perlindungan gambut menyatakan bahwa setiap orang dilarang membuka lahan baru sampai ditetapkannya zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya pada areal ekosistem gambut untuk tanaman tertentu. Dan jika RUU Perkelapasawitan disahkan menjadi Undang-undang maka pemulihan gambut yang ditargetkan  Presiden Jokowi mencapai 2,4 juta hektar pun takkan terwujud.

Keberadaan RUU Perkelapasawitan justru membuat regulasi ini makin carut marut, karena RUU ini melegalkan tindakan pelanggar hukum di areal gambut

Alasan tidak diperlukannya RUU Perkelapasawitan:

  • terdapat 41 pasal yang sama dengan UU perkebunan No.39 tahun 2014
  • 13 dari 17 bab dalam RUU sudah diatur dalam UU Perkebunan UU39/2014, UU tentang penanganan konflik sosial UU 7/2012, dan UU tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup UU 32/2009

 

  • Menko Perekonomian :

Dari 17 Bab dan 116 pasal RUU hanya terdapat 1 Bab (6%) yang berbeda secara signifikan dengan UU yang sudah ada, terdapat 2 bab (12%) yang sedikit berbeda, sementara 14 bab (82%) tidak ada perbedaan yang signifikan. Sehingga tidak ada substansi baru yang perlu dituangkan dalam bentuk ketentuan undang-undang.

Menteri Pertanian

  • Pada saat ini pengaturan terhadap budidaya dan usaha di bidang perkelapasawitan tidak hanya di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, namun juga sangat erat kaitannya dengan beberapa undang-undang yang substansi pengaturannya mencakup beberapa hal.
  • Dari berbagai peraturan tersebut, substansi peraturan perundang-undangan yang ada sudah cukup komprehensif mengatur aspek-aspek perkebunan dari hulu sampai hilir, namun memang diakui persoalannya adalah masih lemahnya dalam penegakan hukum

 

Minimnya Partisipasi Publik.

Dalam hal partisipasi publik, menurut pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara pengujian UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam adalah salah satu tolak ukur sebesar-besar kemakmuran rakyat. RUU Perkelapasawitan tidak mengakamodir partisipasi masyarakat khususnya petani pekebun dalam penyusunan Rencana Induk Perkelapawitan. Peluang partisipasi petani pekebun hanya muncul di penyusunan rencana strategis, itupun dalam kapasitas diajak berkoordinasi sebagai pemangku kepentingan lain di bidang perkelapasawitan.

Tanpa partipasi masyarakat, maka perencanaan kelapa sawit tidak bisa dipertanggungjawabkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi berpendapat, bahwa tidak ada peran rakyat dalam perencanaan, merupakan pembungkaman hak masyarakat, berpotensi pelanggaran hak publik di kemudian hari, perlakuan yang membedakan, mengabaikan hak-hak masyarakat untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif.

Kesimpulan :

Jika dibaca keseluruhan, sebenarnya hampir tidak ada norma baru yang ditawarkan dalam RUU tersebut apalagi yang ditujukan untuk menjawab persoalan perkelapasawitan yang ada saat ini. Lebih banyak aturan-aturan tersebut justru akhirnya mengaburkan upaya yang dilakukan pemerintah saat ini.

Usaha memperbaiki carut marut perizinan perkebunan kelapasawit-pun tidak akan dapat dilakukan karena kompleksnya permasalahan yang terjadi dalam sektor perkebunan kelapa sawit, dan banyaknya regulasi terkait sektor perkebunan, seperti UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Pokok Agraria.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut di atas, kami berpendapat bahwa  usaha memperbaiki carut marut perizinan perkebunan kelapasawit-pun tidak akan dapat dilakukan karena kompleksnya permasalahan yang terjadi dalam sektor perkebunan kelapa sawit, dan banyaknya regulasi terkait sektor perkebunan, seperti UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Pokok Agraria.

Berdasrakan hal terebut diatas maka:

  1. Apabila target sasaran pembangunan perkebunan kelapa sawit adalah perusahaan-perusahaan llegal dan perambah hutan, maka Badan Legislasi DPR RI harus menghentikan pembahasan RUU Perkelapasawitan;
  2. Pemerintah sebagai pihak yang juga akan membahas RUU Perkelapasawitan ini dengan DPR-RI, harus menyatakan penolakannya atas inisiatif dilanjutkannya pembahasan RUU Perkelapasawitan.

 

Kontak Person
Ketua Eksekutif IHCS (David Sitorus, SH., MH – 081317066828)

Filed under: Agenda, Indoagraria, News, Perkebunan, Press Release, Publication, Uncategorized

Comments are closed.