Articles Comments

IHCS » Uncategorized » IHCS MENDESAK PEMERINTAH MEMPERHATIKAN DOKUMEN BARU MENGENAI PELANGGARAN HAM SISTEMATIS Tahun 1965.

IHCS MENDESAK PEMERINTAH MEMPERHATIKAN DOKUMEN BARU MENGENAI PELANGGARAN HAM SISTEMATIS Tahun 1965.

PRESS RELEASE

IHCS MENDESAK PEMERINTAH MEMPERHATIKAN DOKUMEN BARU MENGENAI PELANGGARAN HAM SISTEMATIS Tahun 1965.

Beberapa waktu lalu badan nirlaba NSA (National Security Archive) dan NDC (National Declassification Center) beserta satu  lembaga pemerintah AS bernama NARA (National Archives and Records Administration) telah mempublikasikan dokumen ketika terjadi pembunuhan massal pada tahun 1965 yang dikenal dengan Gerakan 30 September atau G 30S PKI. Dokumen-dokumen tersebut menyebutkan bahwa ada upaya menyingkirkan dan memberangus kelompok kiri yang diwakili PKI dan yang sejalan dengan Presiden Soekarno. Konflik berdarah  yang terjadi pada tahun 1965 memang tidak bisa terlepas dari persaingan Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Efek terhadap konstelasi politik tersebut menyeret Indonesia ke dalam pusaran perpolitikan dunia. Pasca peristiwa Gerakan30 September yang telah merenggut nyawa para Jendral AD dan jutaan masyrakat lndonesia menjadikan situasi politik di Indonesia menjadi semakin pelik.

Dokumen-dokumen yang telah dirilis tersebut menyebutkan ada upaya pihak yang mendukung dan memanfaatkan kekisruhan yang terjadi di Indonesia pasca kejadian Gerakan30 September. Begitu banyak terjadi pembunuhan di Indonesia (lebih banyak terjadi di daerah-daerah yang dikuasai basis komunis).Beberapa daerah tersebut seperti di Sumatera Utara, Pulau Jawa, serta Bali yang tingkat rasio pembunuhan sangat tinggi. Dengan diungkap dan publikasi dokumen oleh tiga lembaga tersebut, seharusnya Pemerintah musti menyakapi hal ini.Bahwa ada pelanggaran HAM sistematis yang terjadi pasca peristiwa Gerakan 30 September.

Indonesian Human Rights Committteee For Social Justice (IHCS) menganggap bahwa dokumen-dokumen tersebut  sangat penting dan sudah seharusnya bahan-bahan tersebut menjadi masukan berarti bagi Pemerintah Indonesia dalam mengungkap ataupun meluruskan sejarah yang terjadi pasca peristiwa Gerakan 30 September. Peristiwa pembunuhan massal yang terjadi merupakan pelanggaran HAM berat yang harusnya menjadi prioritas dalam agenda penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)  pemerintah Indonesia saat ini.

IHCS mengutuk keras peristiwa Gerakan 30 September yang telah mengakibatkan hilangnya nyawa terhadap para Jendra dan juga  juataan korban lainnya. Namun IHCS juga menuntut pemerintah Indonesia juga harus melihat bahwa pasca Gerakan 30 September telah terjadi penghilangan pasca nyawa yang jumlahnya mencapai  ratusan ribu-jutaan orang rakyat Indonesia dan jutaan  orang  rakyat Indonesia yang ditahan tanpa proses peradilan.

Dengan dibukanya dan dipublikasikan dokumen tersebut, maka IHCS mendesak  agar  Pemerintah untuk mengkaji dokumen-dokumen tersebut tuntuk mengusut pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1965, terlepas dari kepentingan politik apapun. Dan hasil kajian tersebut diumumkan kepada publik agar masyarakat mengetahui dengan baik dan benar peristiwa mengenai peristiwa  berdarah 30 September 1965.

Gerakan 30 September juga membawa dampak diabaikannya pasal 33 UUD 1945  dan Undang-Undang pokok Agraria (UUPA) 1960 sehingga progam reforma agrarian tidak dijalankan dan terjadinya perampasan tanah secara massif. UUPA 1960 tidak digunakan oleh rezim militer Orde Baru dan digantikan dengan UU Pokok Kehutanan dan UU Pokok Pertambangan sebagai Legalisasi Penguasaan Asing atas kekayaan alam di Indonesia.

 

Jakarta, 25  Oktober 2017

David Sitorus

KetuaEksekutif IHCS

Contact Person :

  1. 021-79172380
  2. 081317066828

Filed under: Uncategorized

Comments are closed.