Articles Comments

IHCS » Press Release » [id] Pemerintah Tidak Punyai Orientasi Kerakyatan; APBN Terbukti Disusun Tidak untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat!

[id] Pemerintah Tidak Punyai Orientasi Kerakyatan; APBN Terbukti Disusun Tidak untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat!

Indikasi kuat bahwa APBN disusun tidak untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ini tampak jelas dalam keterangan pemerintah yang disampaikan dalam sidang uji materi Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang APBN-P Tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 November lalu. Dalam konteks anggaran kesehatan hanya dianggarkan sejumlah 1,94%, jauh di bawah batas minimum yang diperintahkan Undang-Undang Kesehatan, yaitu sekurang-kurangnya 5% dari APBN, pemerintah yang diwakili oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Hari Purnomo, mengatakan bahwa  hal itu adalah sebuah pilihan wajar, karena secara posisi hukum, kendati menurut hirarki perundang-undangan antara Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang APBN posisinya setara, namun Undang-Undang APBN bersifat lex specialist. Maka, berlaku teori hukum lex specialis derogat lex generali atau ketentuan hukum yang khusus mengenyampingkan ketentuan hukum yang umum. Lebih parah lagi, Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar penetapan anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN di luar gaji, tidak diatur dalam konstitusi dan tidak mengikat APBN demi memperluas ruang fiskal atau fiscal space dan kemudian memberikan fleksibilitas APBN.

Cara pandang tersebut memperlihatkan sesat pikir hukum dan mencerminkan skema arah ekonomi-politik dari pemerintah yang tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Kondisi ini jelas menunjukkan pengingkaran terhadap semangat konstitusi yang disusun sebagai upaya mengkoreksi struktur ekonomi warisan kolonial. Pun dalam rangka koreksi tersebut, konstitusi secara tegas menyatakan bahwa APBN harus bisa dijadikan sebagai instrumen untuk mensejahterakan rakyat.

Berdasarkan tersebut, maka sudah sepatutnya, Mahkamah Konstitusi harus segera membatalkan APBN-P 2011 dan memberikan rambu-rambu konstitusional sebagai rujukan penyusunan APBN di tahun-tahun berikutnya, sekaligus memberikan tafsir konstitusional bagaimana operasionalisasi Pasal 23 UUD 1945 dilaksanakan dengan landasan keuangan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga harus mampu melakukan terobosan hukum dengan menyusun aturan formil penanganan uji materi Undang-Undang APBN yang mempunyai limitasi masa berlaku.

Jakarta, 30 November 2011

Koalisi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat:

1. Gunawan, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)

2. Yuna Farhan, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA)

3. Ah. Maftuchan, Prakarsa Masyarakat untuk Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Alternatif (PRAKARSA)

4. Abdul Waidl, Komisi Anggaran Independen (KAI)

5. Agus Setia Budi, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M)

6. Firdaus, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK)

7. Ridaya La Ode Ngkowe, Publish What You Pay (PWYP)

8. Dani Setiawan, Koalisi Anti Utang (KAU)

Kontak Person:

Ridwan Darmawan: 081514284109, Ucok Sky Khadafi: 08121000774, Ah. Maftuchan: 08179421052, Abdul Waidl: 08159878729, Ridaya La Ode Ngkowe: 08128037964, Dani Setiawan: 08129671744, Firdaus: 0818944921

Filed under: Press Release

Comments are closed.