Articles Comments

IHCS » Press Release » [id] Mahkamah Konstitusi Harus Percepat Penanganan Perkara Uji Materi APBN-P 2011 dan Lakukan Terobosan Hukum Demi Melindungi Hak Konstitusional Rakyat

[id] Mahkamah Konstitusi Harus Percepat Penanganan Perkara Uji Materi APBN-P 2011 dan Lakukan Terobosan Hukum Demi Melindungi Hak Konstitusional Rakyat

APBN yang semestinya bisa dijadikan sebagai instrumen untuk mensejahterakan rakyat, justru lebih banyak dialokasikan untuk aparat birokrasi dan “dana politik praktis”. Kondisi ini tidak lepas dari mengguritanya praktek mafia anggaran dan fenomena jual beli pasal di kalangan DPR seperti yang dinyatakan Ketua Mahkamah Konstitusi. Alhasil, skema keuangan negara sama sekali tidak mencerminkan amanat konstitusi yang memandatkan agar APBN dikelola dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sebut saja, APBN-P 2011. Anggaran yang semestinya dialokasikan untuk pemenuhan hak-hak dasar warga negara, justru lebih banyak terserap untuk penganggaran yang jauh dari kebutuhan rakyat. Sebut saja, anggaran untuk sektor kesehatan. Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang APBN-P, kesehatan hanya dianggarkan sejumlah 1,94%, jauh di bawah batas minimum yang diperintahkan Undang-Undang Kesehatan, yaitu sekurang-kurangnya 5% dari APBN. Di sisi lain, Partai Politik yang selama ini cenderung tidak mempunyai persentuhan dengan kepentingan rakyat, justru mendapat alokasi anggaran yang luar biasa besar, yaitu sejumlah Rp. 500 milyar per Parpol setiap tahunnya.

Tak berhenti di situ. Terdapat kecenderungan adanya proses “nego anggaran” untuk semua daerah. Sehingga, tidak mengagetkan jika daerah yang memiliki indeks kemiskinan tinggi atau dengan jumlah penduduk miskin tinggi justru mendapatkan alokasi anggaran lebih sedikit.

Kerangka legal-konstitusional

Langkah advokasi anggaran yang telah tertuang dalam Undang-Undang APBN, mekanisme judicial review adalah salah satu alternatif yang bisa dipilih apabila disinyalir kuat bahwa keuangan negara dalam penyusunan dan penggunaannya bertentangan dengan mandat “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Untuk itu, setelah APBN-P 2011 disahkan pada bulan Agustus lalu, sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam “Koalisi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat” telah mengajukan gugatan judicial review Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi.

Hanya saja, upaya legal-konstitusional melalui judicial review ini terancam gagal di tengah jalan dikarenakan soal masa berlaku Undang-Undang APBN yang terbatas. Pasalnya, kebijakan APBN memiliki masa berlaku kurang dari setengah tahun (sekitar lima bulan), sementara proses beracara di Mahkamah Konstitusi seringkali memakan waktu lebih dari satu tahun.

Fakta ini juga telah terjadi tahun lalu. Gugatan judicial review terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2010 tentang APBN-P 2010 (Perkara Nomor 57/PUU-VIII/2010) diputus Tidak Dapat Diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena kadaluarsa (habis masa berlakunya).

Celakanya, dalam konteks judicial review APBN-P 2011, putusan yang sama sangat mungkin terulang. Betapa tidak, ketika proses perkara di Mahkamah Konstitusi masih di tahap Pemeriksaan Pendahuluan, ternyata Undang-Undang APBN 2012 telah disahkan DPR RI pada awal bulan November ini. Sehingga, apabila sampai akhir Desember belum ada proses yang tuntas di Mahkamah Konstitusi, gugatan terhadap APBN-P 2011 akan kembali Tidak Dapat Diterima.

Kondisi ini tentu sangat merugikan masyarakat karena hak-hak konstitusional warga negara untuk menempuh langkah legal-konstitusionalnya terbentur pada tidak adanya mekanisme khusus dalam rangka menyelesaikan persoalan formil tersebut. Berbeda dengan sengketa Pilkada yang telah ada aturan tentang batas waktu maksimal penanganan perkara, keberhasilan judicial review Undang-Undang APBN akan sangat ditentukan oleh sejauh mana tekanan publik untuk mempercepat penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi. Padahal, dampak dari inkonstitusionalitas APBN jauh lebih merugikan kehidupan masyarakat, ketimbang akibat sengketa Pilkada.

Untuk itulah, sudah sepatutnya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya melihat huru-hara politik dalam pertimbangan prioritas penanganan perkara, akan tetapi juga membaca dampak kerugian konstitusional yang lebih strategis akibat adanya APBN yang inkonstitusional. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga harus mampu melakukan terobosan hokum dengan menyusun aturan formil penanganan uji materi Undang-Undang APBN yang mempunyai limitasi masa berlaku.

Hal tersebut di atas sangat signifikan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu upaya memberikan tafsir konstitusional bagaimana operasionalisasi Pasal 23 UUD 1945 dilaksanakan dengan landasan keuangan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jakarta, 17 November 2011

Koalisi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat:

Gunawan, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)
Yuna Farhan, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA)
Ah. Maftuchan, Prakarsa Masyarakat untuk Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Alternatif (PRAKARSA)
Abdul Waidl, Komisi Anggaran Independen (KAI)
Agus Setia Budi, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M)
Firdaus, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK)
Ridaya La Ode Ngkowe, Publish What You Pay (PWYP)
Dani Setiawan, Koalisi Anti Utang (KAU)

Update proses judicial review Undang-Undang APBN-P 2011
Setelah melalui dua kali sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 26 September dan 13 Oktober lalu, sidang perkara ini masuk pada tahap mendengarkan keterangan Pemerintah, DPR, dan Ahli/Saksi yang digelar pada hari Kamis, tanggal 17 November 2011.

Adapun Ahli dari Pihak Pemohon antara lain terdiri dari: Prof. Ahmad Erani, Prof Ana Erliyana, DR. Revrisond Baswir, DR. Dian Puji Simatupang, dan pakar HAM, Henry Simarmata.

Kontak Person:
Ridwan Darmawan: 081514284109, Ucok Sky Khadafi: 08121000774,
Ah. Maftuchan: 08179421052, Abdul Waidl: 08159878729, Ridaya La Ode Ngkowe: 08128037964, Dani Setiawan: 08129671744, Firdaus: 0818944921

Filed under: Press Release

Comments are closed.