Articles Comments

IHCS » Archive

Resolusi Konferensi Nasional Reforma Agraria bagi Pemerintahan Jokowi-JK

Resolusi Konferensi Nasional Reforma Agraria bagi Pemerintahan Jokowi-JK

Resolusi Konferensi Nasional Reforma Agraria bagi Pemerintahan Jokowi-JK Oleh: Yohanes Bidaya   Indonesian Human Right Committee for Social Justice (IHCS) yang tergabung dalam Panitia Bersama Konferensi Nasional Reforma Agraria telah menyelenggarakan Konferensi Nasional Reforma Agraria untuk Kemandirian Bangsa. Konferensi yang berlangsung pada tanggal 22-23 September 2014 di Jakarta ini dihadiri oleh 272 peserta yang berasal dari wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Peserta konferensi ini berlatar belakang para pemimpin rakyat dan aktivis gerakan rakyat yang memperjuangkan dan mendukung reforma agraria, para akademisi … Read entire article »

Filed under: Indoagraria, News, Publication

RUU Advokat Sangat Merugikan

RUU Advokat Sangat Merugikan

Husnul Yaqin – IHCS Jakarta, 24 September – Kelompok advokat yang menamakan (Amuk RUU Advokat)  Aliansi Advokat Muda Korban RUU Advokat bersama Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menolak pengesahan RUU Advokat. Koordinator Amuk RUU Advokat, Arif Suherman yang sekaligus Lawyer IHCS (Indonesian Human Rights Committe For Social Justice) menjelaskan bahwa “Dalam bab V RUU Advokat saat ini mengatur atau menerapkan Multi Bar Association, hal tersebut menciptakan standar ganda yang berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum,” Rabu (24/9/2014). Lawyer Muda … Read entire article »

Filed under: News

Membedah Tanggung Jawab Pemerintah dalam Konstitusi

Membedah Tanggung Jawab Pemerintah dalam Konstitusi

Yohanes – IHCS Rabu, 03 September 2014 – Kelompok petani organik dan para pelajar yang tergabung dalam jaringan FIELD dan Sabalad Komunitas Belajar, menggelar acara Musyawah Produsen Pangan Skala Kecil Pangandaran dan Peserta Temu Lapangan Petani Ekologis di Saung Sabalad dusun Cikubang, Desa Cintakarya, Kecamatan Parigi – Kabupaten Pangandaran. Acara ini mengusung tema: “Jalan Menuju Kedaulatan Masyarakarat atas Pangan”. Acara ini dihadiri oleh perwakilan pelajar dan kelompok petani organik dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten … Read entire article »

Filed under: Indoagraria, News

Siaran Pers: TIM ADVOKASI WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Siaran Pers: TIM ADVOKASI WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Siaran Pers TIM ADVOKASI WAJIB BELAJAR 12 TAHUN  Pendidikan adalah proses pemanusiaan dan pembudayaan. Ki Hajar Dewantara berpandangan bahwa pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia secara manusiawi. Kegiatan pendidikan sebagai proses pemanusiaan berarti pendidikan mengembangkan dan memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik secara integral. Sedangkan sebagai proses pembudayaan, pendidikan menanamkan nilai-nilai kehidupan. Nilai merupakan esensi dari kebudayaan. Kebudayaan umumnya menunjuk pada perilaku manusia yang merujukan pada sistem nilai yang ada di masyarakat. Dengan demikian, pendidikan dalam konteks pembudayaan … Read entire article »

Filed under: Press Release

Saatnya Petani Menulis Sejarahnya Sendiri…!!!

Saatnya Petani Menulis Sejarahnya Sendiri…!!!

Yohanes – IHCS Minggu, 31 Agustus 2014 – Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) menyambut baik acara Dialog Petani dengan Pemerintah Kabupaten dan Field Day Sekolah Lapangan Pemuliaan Tanaman melalui Musyawarah Kabupaten Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI) Indramayu dan Temu Lapangan Petani dan Nelayan Kabupaten Indramayu yang diselenggarakan oleh jaringan Kelompok Tani, Forum Petani dan Nelayan (SNI, FIELD, FOR PANEN, IPPHTI Indramayu). Acara yang berlangsung di Desa Jengkok, Kecamatan Kertasemaya – Kabupaten … Read entire article »

Filed under: Indoagraria, News

Mengukur Indikator Hak Atas Pangan

Mengukur Indikator Hak Atas Pangan

Yohanes Bidaya – IHCS Jakarta, 28 Agustus 2014 – Komnas HAM menggelar pertemuan khusus bersama dengan  IHCS (Indonesian Human Rights Committee For Social Justice) dan Bina Desa  dalam rangka mengukur indikator hak atas pangan yang sering kali diabaikan oleh pemangku kebijakan dalam pengambilan keputusan. Dalam pelbagai diskursus, IHCS mendapati ketidakjelasan peraturan pemerintah yang mengatur hak atas pangan dengan adanya paradigma pemerintah yang mencapur-adukkan konsepsi antara ketahanan pangan, kedaulatan pangan dan kemandirian pangan dalam pemenuhan hak-hak ekosob … Read entire article »

Filed under: Indoagraria, News