Articles Comments

IHCS » Archive

WHY PEOPLE’S TRIBUNAL? TO KILL A MYTHIC BIRD OF POLICIES

WHY PEOPLE’S TRIBUNAL? TO KILL A MYTHIC BIRD OF POLICIES

People’s Tribunal, always appears when the national authority is not able to provide justice to the victims of human rights violation in the past. AHRC forms “People’s Tribunal” for militarism cases and food shortage. The tribunal is responsible to do research to find and evaluate evidence from human rights violation. People own this court and not the state because the victims have the right to express the truth without the government’s will to admit people’s complaints. … Read entire article »

Filed under: News, Press Release

Somasi Terbuka Di Hari Tani

Somasi Terbuka Di Hari Tani

S O M A S I    T E R B U K A Ditujukan Kepada : KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA   KAMI TIM ADVOKASI RAKYAT UNTUK REFORMA AGRARIA SEJATI yang berdomisili hukum di Jl. Pancoran Barat II No.38A, Jakarta Selatan, adalah advokat pembela hak asasi petani dan masyarakat tak bertanah. Bahwa berdasarkan Sensus Pertanian tahun 2013, perusahan pertanian semakin bertambah banyak akan tetapi rumah tangga petani banyak yang hilang. … Read entire article »

Filed under: News, Press Release

Bebaskan Para Pejuang Agraria dan Jalankan Reforma Agraria Sekarang Juga

SIARAN PERS Koalisi Nasional Reforma Agraria Anti Kriminalisasi Pejuang Agraria Kekerasan aparat kepolisian dan tindakan premanisme yang menimpa para pejuang agraria di Kabupaten Indramayu 25-29 Agustus 2013 kemarin. Adalah cermin kongrit yang mengambarkan betapa buruknya, tindakan Negara dalam melindungi hak-hak rakyat khususnya hak atas tanah. Konteks peristiwa itu dipicu pembangunan Waduk Bubur Gadung, ternyata merampas tanah rakyat. Lebih dari 200 hektar lahan garapan petani di Desa Loyang, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Lokasi pembanguan waduk tersebut lebih dari ratusan KK dan disitu terdapat 30 KK anggota STI. Selama proses pembangunan, telah terjadi okupasi tanah rakyat demi kepentingan pembanguan waduk berlangsung dengan cepat, tidak transparan, tidak partisipastif dengan melibatkan masukan warga dan sehingga merugikan ratusan kepala keluarga yang memiliki lahan garapan yang sudah mereka kelola lebih dari 30 tahun itu. Kontek itulah yang mendorong STI sebagai … Read entire article »

Filed under: News, Press Release