Articles Comments

IHCS » Archive

Waspada Kehadiran Korporasi Asing

Waspada Kehadiran Korporasi Asing

Jakarta, 29 januari 2013, Indonesian Human Rights Committee fo Social Justice (IHCS) mempermasalahkan keterlibatan korporasi besar bermasalah seperti Cargill dan Monsanto, dalam Pertemuan Tingkat Menteri Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) dalam kerangka program Kemitraan pada Kebijakan Ketahanan Pangan (Policy Partnership on Food Security/PPFS). Tahun ini, Indonesia kembali mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah dari PPFS. Acara bertajuk 1st Senior Officials’ Meeting (SOM) APEC akan berlangsung pada tanggal 25 Januari – 7 Februari 2013 di Jakarta. IHCS melihat, kehadiran pihak … Read entire article »

Filed under: News

Pandangan IHCS dan Organisasi Masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Pandangan IHCS dan Organisasi Masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Latar Belakang Hak atas Pangan adalah hak yang tidak terpisahkan dari martabat manusia yang inheren, serta tidak bisa ditinggalkan dalam pemenuhan hak asasi manusia lainnya yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hak ini juga tidak bisa dipisahkan dari keadilan sosial, membutuhkan pembuatan kebijakan ekonomi lingkungan dan sosial yang layak, baik dalam skala nasional maupun internasional, yang ditujukan untuk menghapuskan kemiskinan serta pemenuhan seluruh Hak Asasi Manusia bagi semua.[1] Instrumen internasional yang mengatur secara komprehensif … Read entire article »

Filed under: Press Release

SBY Tak Tegas Beri Reward and Punishment

Fakta lemahnya enam kementerian dalam menyerap anggaran menunjukkan bahwa selama ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kurang tegas menerapkan reward and punishmentterhadap para pembantunya di kabinet. Wakil Ketua Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Bidang Politik dan Jaringan Ridwan Darmawan menyatakan, reward and punishment akan menjadi motivasi para menteri yang orientasinya optimalisasi kinerja. “Sekarang yang terjadi para menteri tetap nyaman karena toh tidak ada sanksi bila kinerjanya kurang maksimal,” pandang Ridwan. Keenam kementerian yang dinilai buruk melakukan penyerapan anggaran pada 2012 adalah Kemenpera, Kemenpora, Kementerian ESDM, Kementerian PDT, Kemenparekraf, serta Kemenko Kesra. Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/news/sby-tak-tegas-beri-reward-and-punishment … Read entire article »

Filed under: News

Konfrensi Nasional Undang-Undang Pangan

Konfrensi Nasional Undang-Undang Pangan

Rabu,09/01/13 Bertepat di Hotel Maharani Jl.Mampang Raya No.8 jakarta selatan, Konferensi diikuti sejumlah organisasi, diantaranya, Indonesian Human Right Committe for Social Justice (IHCS), Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KruHa), Solidaritas Perempuan (SP), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Aliansi Petani Indonesia (API), Field, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Indonesia Global Justice (IGJ), FPPI, SBIB. Koalisi yang dibangun oleh sejumlah organisasi itu berkomitmen untuk melanjutkan advokasi hak atas pangan yang memang sudah digagas sejak tahun 2006. Karna … Read entire article »

Filed under: News

IHCS: Tangkap Aktor Intelektual Premanisme di Kantor Hatta Rajasa!

Aparat kepolisian harus mengungkap dan menangkap aktor intelektual aksi premanisme di kantor kantor Koordinator Bidang Perekonomian pimpinan Hatta Rajasa yang menghajar para mahasiswa sedang berdemo meminta polisi tidak diskriminasi menangani kasus Rasyid Rajasa. Demikian dikatakan Ketua Eksekutif Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Gunawan kepada itoday, Jumat (4/1). “Polisi harus menyelidiki dan menangkap preman yang melakukan kekerasan terhadap aksi damai dan aktor intelektual di belakang aksi premanisme,” kata Gunawan. Menurut Gunawan, dalam aksi damai di kantor Hatta Rajasa itu yang paling tanggung jawab adalah aparat kepolisian. “Aparat kepolisian harus melindungi kebebasan mengemukan pendapat publik dengan tidak melakukan tindakan represif terhadap aksi damai tersebut dan melakukan tindakan pengamanan terhadap pihak lain yang mencoba menghalang-halangi kebebasan tersebut,” ujarnya. Selain itu, Gunawan juga meminta aparat kepolisian tidak melakukan diskriminasi hukum terhadap kasus yang menjadi tuntutan mahasiswa … Read entire article »

Filed under: News