Articles Comments

IHCS » Archive

Negara Harus Lindungi Petani

“Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pemberdayaan Petani semestinya mengadopsi deklarasi hak-hak asasi petani.” Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pemberdayaan Petani semestinya mengadopsi deklarasi hak-hak asasi petani. Ketua Ekskutif Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Gunawan mengatakan, “Petani mempunyai beberapa kerentanan yang harus mendapat perlindungan khusus dari negara.” Dia menyebut kerentanan tersebut meliputi kerentanan politik, ekonomi, pelanggaran HAM, iklim dan pangan. Namun sayangnya, RUU P3 yang dibahas DPR dan pemerintah sejak 2012 dianggap belum cukup mengakomodir persoalan petani. Termasuk petani sebagai produsen pangan, subyek landreform dan petani sebagai korban konflik agraria dan kelompok miskin di pedesaan. “Dalam menyusun  RUU P3 seharusnya DPR dan pemerintah mengadopsi Deklarasi Hak Asasi Petani yang disusun oleh ormas tani, LSM pembela petani dan gerakan mahasiswa bersama Komnas HAM pada tahun 2001 dalam acara Konferensi Nasional Pembaruan Agraria dan Hak Asasi Petani,” ujarnya. Menurut … Read entire article »

Filed under: News

Negara harus lindungi hak buruh!

Setiap 10 Desember, hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia dirayakan. Berkaitan dengan moment tersebut, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) menyatakan peran negara tidak boleh hilang dalam perlindungan hak-hak buruh. Negara harus memastikan pengusaha memenuhi hak-hak buruh dan mencegah dilibatkannya TNI dalam perselisihan hubungan industrial. “Meski buruh bekerja kepada pengusaha, bukan berarti tidak ada kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak buruh yang berupa pemenuhan hak atas jaminan sosial, yang tidak hanya pada hak atas kesehatan, tetapi juga hak atas perumahan,”ujar Ketua Eksekutif Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Gunawan dalam keterangan resminya yang diterima Sindonews, Minggu (9/12/2012). Disamping itu, kata dia, diperlukan pemahaman yang utuh dari penyelenggara negara, baik itu eksekutif, legislatif dan yudikatif tentang tanggung-jawab serta kewajiban negara dalam penghormatan, perlindungan sekaligus pemenuhan HAM. Dirinya menambahkan, UUD 1945 memberikan mandat … Read entire article »

Filed under: News

UMKM pangan harus dilindungi dari kisruh perdagangan terigu

Tindakan pengamanan perdagangan(safeguard) atas impor terigu tiaklah mengacu kepada undang-undang pangan Gunawan ketua IHCS (Indonesian Human Rights Committee For Social Justice) Dalam konteks keanekaragaman konstitusi pangan, terigu adalah hal yang tidak terpisahkan dalam konsumsi pangan masyarakat Indonesia. Selain itu, terigu juga persoalan hidup dan matinya produsen makanan skala kecil. Pada 1999 konsumsi 17,9 gram/hari per kapita dan melonjak  tajam menjadi 51,2 gram/hari per kapita atau 19 kg/tahun per kapita. Oleh karena itu, produsen nasional terigu dapat berkembang dan memperolah keuntungan yang besar. Perusahaan-perusahaan dapat memonopoli produksi dan distribusi terigu mengingat harus mempergunakan mekanisme impor, di sebabkan gandum sebagai bahan dasar terigu tidak ditanam di Indonesia. Bila terjadi permasalahan perdagangan antara perusahaan-perusahaan dari Negara pengekspor terigu dengan perusahaan-perusahaan nasional importer gandum,, jika pemerintah tidak mengambil langkah yang tepat, maka berpotensi terjadi kelangkaan dan kenaikan harga … Read entire article »

Filed under: News

Polisi Didesak Selidiki Identitas Warga Ukraina

JAKARTA – Indonesian Human Rights Committee for Social Justice meminta Kepolisian Resort Manokwari melakukan pengecekan identitas terhadap warga Ukraina yang ditangkap di Papua, Wanipenko Shapirenko. Direktur IHCS bidang politik dan jaringan, Ridwan Darmawan, menilai verifikasi identitas itu perlu dikakukan untuk menguji apakah warga Ukraina itu hanya sekadar wisatawan atau memang mata-mata asing. “Saya kira di proses penyelidikan harus dicek apakah orang ini wartawan, wisatawan, atau mata-mata,” kata pria yang aktif di Jaringan Solidaritas Nasional untuk Papua saat dihubungiOkezone, Minggu (2/12/2012). Namun, Ridwan menduga kehadiran warga ukraina itu untuk memberikan solidaritas kemanusiaan kepada Warga Papua. Ridwan mengatakan Organisasi Papua Merdeka memang punya jaringan internasional cukup kuat yang mendukung perjuangan mereka. “Dalam konteks solidaritas, hadirnya orang Ukraina di lapangan itu bisa jadi siasat OPM agar memperoleh publikasi dan menjadi opini dunia,” terangnya. Seperti diketahui, Wanipenko Shapirenko … Read entire article »

Filed under: News