Articles Comments

IHCS » Archive

Pemerintah Selalu Rugikan Petani

Demo para petani (IST) Kementerian Perdagangan dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dengan cepat merespon permintaan perusahaan-perusahaan terigu untuk mengenakan pajak safeguard kepada terigu asal Turki. “Tetapi hal serupa tidak pernah terjadi ketika petani menjerit akibat terjadinya impor beras, buah, dan lain-lain yang dihasilkan petani,” kata Ketua Eksekutif Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Gunawan kepada itoday, Senin (26/11). Menurut Gunawan, padahal perusahaan-perusahaan produsen terigu bersumber dari bahan impor, karena mempergunakan gandum yang tidak ditanam di Indonesia. “Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memberikan dukungan kepada petani atau mereka yang bekerja di pedesaan yang menjadi produsen tepung pengganti terigu berbahan gandum,” ujarnya. Kata Gunawan, pemerintah tidak semata-mata perhatikan pertimbangan-pertimbangan pengusaha, menjadi pelajaran untuk tema yang lain. “Misalnya ketika UMP sudah ditetapkan naik, dari pihak pengusaha dan sejumlah kalangan lainnya mengeluarkan kritik bahwa kenaikan upah buruh … Read entire article »

Filed under: News

Sidang ke-3 Nomor :99/PUU-X/2012 Tentang Undang-Undang Sistem Budi Daya Tanaman

Salam Demokrasi, Kami atas Nama lembaga IHCS (Indonesian Human Rights Committe Social for Justice) Mengundang Pribadi dan Lembaga Untuk Hadir dalam Sidang Pleno  Perkara Nomor.99/PUU-X/2012 perihal pengujian Undang-Undang No 12Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Repulbik Indonesia Tahun 1945 yang di selenggarakan pada: Hari       : Selasa, 04 Desesmber 2012 Waktu    :  Pukul 11.00 WIB Tempat : Ruang Sidang Pleno Lantai 2Gedung Mahkama Konstitusi jl.Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Acara     : Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR dan Ahli/Saksi dari Pemohon dan Pemerintah Atas perhatianya, Kami atas Nama Lembaga IHCS (Indonesian Human Rights Committe Social for Justice) Mengucapkan banyak terimah kasih. … Read entire article »

Filed under: Agenda

Kasus Century, KPK Keliru Perlakukan Wapres Boediono sebagai Warga Negara Istimewa

Kasus Century, KPK Keliru Perlakukan Wapres Boediono sebagai Warga Negara Istimewa

JAKARTA, PedomanNEWS – Ketua KPK, Abraham Samad dinilai keliru apabila KPK tidak berani menyidik Wakil Presiden RI Boediono terkait kasus Bank Century dengan alasan yang bersangkutan adalah warga negara istimewa. Wakil Ketua Indonesian Human Right Committee for Social Justice ( IHCS) Ridwan Darmawan mengatakan, berdasarkan konstitusi tidak ada istilah warga negara istimewa. “Hemat saya, tidak ada istilah warga negara istimewa di negeri ini, utamanya persamaan orang di depan hukum. Semua orang haruslah sama perlakuannya didepan hukum, tanpa kecuali. … Read entire article »

Filed under: News