Articles Comments

IHCS » Press Release

Siaran Pers: TIM ADVOKASI WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Siaran Pers: TIM ADVOKASI WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Siaran Pers TIM ADVOKASI WAJIB BELAJAR 12 TAHUN  Pendidikan adalah proses pemanusiaan dan pembudayaan. Ki Hajar Dewantara berpandangan bahwa pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia secara manusiawi. Kegiatan pendidikan sebagai proses pemanusiaan berarti pendidikan mengembangkan dan memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik secara integral. Sedangkan sebagai proses pembudayaan, pendidikan menanamkan nilai-nilai kehidupan. Nilai merupakan esensi dari kebudayaan. Kebudayaan umumnya menunjuk pada perilaku manusia yang merujukan pada sistem nilai yang ada di masyarakat. Dengan demikian, pendidikan dalam konteks pembudayaan … Read entire article »

Filed under: Press Release

Siaran Pers: Renegosiasi Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Bermasalah

Siaran Pers Renegosiasi Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Bermasalah Salam Demokrasi Konstitusi Republik Indonesia, UUD 1945, telah memandatkan adanya Hak Menguasai Negara (HMN) atas kekayaan alam untuk melindungi tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Di pertambangan, fungsi pengaturan dari HMN dilakukan melalui penyusunan produk hukum terkait pertambangan, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) berserta aturan turunannya. Fungsi pengurusan dari HMN dilakukan melalui pemberian ijin usaha pertambangan. Akan tetapi setalah ijin usaha pertambangan diberikan bukan berarti fungsi pengurusan dari HMN berhenti. Karena ketika fungsi pengawasan dari HMN menunjukan bahwa usaha pertambangan tidak mampu melindungi tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka fungsi pengurusan dari HMN dijalankan kembali melalui renegosiasi pertambangan. Ada juga fungsi pengelolaan dari HMN berupa kepemilikan saham dari pemerintah, Pemda, BUMN dan BUMD. Renegosiasi pertambangan adalah salah satu mandat … Read entire article »

Filed under: News, Press Release

Press Release: Protes atas diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2014

Di akhir masa pemerintahan; SBY mengeluarkan kebijakan yang menguatkan monopoli pemodal (asing) atas SDA dan hajat hidup orang banyak. 23 April 2014, SBY telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Presiden No.39 tahun 2014. Perpres ini mengatur tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Perpres ini mengatur ketentuan kriteria dan persyaratan bidang usaha yang dapat menjadi bidang penanaman modal (asing) termasuk seberapa besar porsi penguasaannya dalam bidang usaha tersebut. Keluarnya Perpres ini menimbulkan pertanyaan besar terkait argumentasi logis yang mendasari pemberlakuannya. Gunawan selaku perwakilan IHCS menerangkan, “argumentasi dasar dikeluarkannya Perpres ini menimbulkan pertanyaan, apalagi dikeluarkan di masa akhir pemrintahan SBY. Arah Perpres ini juga tidak jelas jika dihubungkan dengan kepentingan rakyat. Seolah hanya menjadi peluang keuntungan bagi pemodal. Kriteria dan persyaratan  bidang usaha … Read entire article »

Filed under: Press Release

Siaran Pers : Tegakan Kedaulatan Nasional di Perbenihan

Tegakan Kedaulatan Nasional di Perbenihan Siaran Pers Jaringan Advokasi Petani Pemulia Tanaman Kami adalah koalisi ormas yang selama ini bekerja dalam Jaringan Advokasi Petani Pemulia Tanaman, telah melakukan pembelaan tehadap petani pemulia benih yang mengalami kriminalisasi dan diskriminasi; mempromosikan hak asasi petani; dan melakukan permohonan uji materi Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman. Kami telah mendapatkan informasi tentang adanya Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Perkara Nomor 20/PUU-XII/2014 di Mahkamah Konstitusi, yang diajukan olehAsosiasi Produsen Perbenihan Hortikultura, dan beberapa individu. Inti dari permohonan Para Pemohon adalah mempersoalkan isi dari Pasal 100 Ayat (3) dan Pasal 131 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura, yang isinya sebagai berikut : “Pasal 100 (3) Besarnya penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen).” “Pasal 131 (2) … Read entire article »

Filed under: Press Release

SIARAN PRES: 385 Petambak Plasma eks-Dipasena Mendaftarkan Memori Kasasi

SIARAN PRES: 385 Petambak Plasma eks-Dipasena Mendaftarkan Memori Kasasi

Siaran Pers Bersama Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Indonesian Human Rights Committee for Social Justice 385 Petambak Plasma eks-Dipasena Mendaftarkan Memori Kasasi Melawan PT. Aruna Wijaya Sakti/Central Proteina Prima “Memastikan Cerita Bahagia dari Tambak Udang eks-Dipasena terus Berlanjut” Tulang Bawang, 19 Maret 2014. 385 Petambak Plasma eks-Dipasena mendaftarkan memori kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Menggala di Kabupaten Tulang Bawang. Petambak Udang terbagi ke dalam dua perkara masing-masing Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 20/Pdt./2013/PT.TK dengan 185 Petambak … Read entire article »

Filed under: News, Press Release

Siaran Pres : Tolak Adu Domba Berujung Kriminalisasi Masyarakat Bali!!

Tolak Adu Domba Berujung Kriminalisasi Masyarakat Bali!! Tangkap Pelaku Adu Domba!!! Lepaskan Para Pejuang Lingkungan Hidup Bali!!!   Perjuangan masyarakat Bali dalam menolak reklamasi Teluk Benoa masih berlangsung. Dimotori elemen ForBali, gabungan dari sekian banyak organisasi masyarakat Bali dari berbagai komunitas, terus menjelma menjadi perlawanan yang massif diberbagai wilayah di Bali. Setelah menggelar serangkaian aksi dan agenda-agenda perjuangan penolakan Reklamasi Teluk Benoa di Jakarta beberapa bulan lalu, tepatnya 22 – 25 Januari 2014, kemudian dilanjutkan dengan aksi-aksi serta panggung-panggung music di Bali, akhir Februari lalu, Jaringan Aksi Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (JALAK) Sidakarya Denpasar Bali bersama para aktivis lingkungan Hidup di Bali melakukan aksi menentang agenda reklamasi teluk Benoa, atas aksi tersebut, seorang warga pejuang lingkungan hidup, I Wayan Tirtayasa, ditangkap dan ditahan yang kemudian juga ditetapkan sebagai Tersangka oleh aparat … Read entire article »

Filed under: Press Release

Pernyataan Sikap Tim Advokasi Hak Asasi Petani

Pernyataan Sikap Tim Advokasi Hak Asasi Petani tentang: “Uji Material (Judicial Review) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ke Mahkamah Konstitusi” Bahwa pada tanggal 09 Juli 2013, DPR RI telah mengesahkan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (RUU Perlintan) menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131. Bahwa pertanyaan kritis yang timbul adalah, sejauh mana undang-undang tersebut melindungi dan memberdayakan petani? Yang mana persoalan lahan pertanian atau lebih tepatnya tanah yang dimiliki adalah permasalahan utama dari petani Indonesia, namun persoalan tanah justeru tidak masuk dalam konsiderans Undang-Undang tersebut. Semenjak Republik Indonesia hendak didirikan sudah dibangun kerangka hukum agar kekayaan alam yang salah satunya adalah tanah, bisa untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itulah kemudian pasal 33 UUD 1945 memberikan mandat tentang perlunya Hak Menguasai Negara … Read entire article »

Filed under: News, Press Release

WHY PEOPLE’S TRIBUNAL? TO KILL A MYTHIC BIRD OF POLICIES

WHY PEOPLE’S TRIBUNAL? TO KILL A MYTHIC BIRD OF POLICIES

People’s Tribunal, always appears when the national authority is not able to provide justice to the victims of human rights violation in the past. AHRC forms “People’s Tribunal” for militarism cases and food shortage. The tribunal is responsible to do research to find and evaluate evidence from human rights violation. People own this court and not the state because the victims have the right to express the truth without the government’s will to admit people’s complaints. … Read entire article »

Filed under: News, Press Release