Articles Comments

IHCS » Press Release

Bukan Tambang dan Kekerasan, Tapi Keadilan Agraria untuk Rakyat di Pulau Wawonii Sulawesi Tenggara

PERNYATAAN PERS BERSAMA KOALISI NASIONAL UNTUK RAKYAT WAWONII Bukan Tambang dan Kekerasan, Tapi Keadilan Agraria untuk Rakyat di Pulau Wawonii Sulawesi Tenggara Harapan besar rakyat Indonesia, khususnya kaum petani, masyarakat adat, dan rakyat pedesaan terhadap pemerintahan baru, Jokowi-JK yang selama ini digadang-gadang tentang penyelesaian ribuan konflik agraria dan pelaksanaan reforma agraria secara nasional untuk menghadirkan ruang aman rakyat dengan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan akhirnya menguap. Ternyata, faktanya di lapangan ruang aman dan keadilan agraria bagi rakyat hanya tinggal janji dalam teks Nawacita. Baca juga : kronologi dan daftar korban kekerasan di wawoni Konflik elit politik dalam kekuasaan nasional dan kebijakan pembanguan terkait penguasaan dan pengelolaan SDA semakin menunjukkan bagaimana sesungguhnya wajah penguasa yang dipimpin oleh Jokowi-JK justru semakin menjauh dari janji penyelesaian problem pokok konflik agraria yang semakin kronis dan massif. Problem pokok agraria … Read entire article »

Filed under: Press Release

SAMBUTAN GUBERNUR DIY DALAM WORKSHOP DAN PELUNCURAN BUKU BERDAULAT DI DAERAH

SAMBUTAN GUBERNUR DIY DALAM WORKSHOP PELUNCURAN BUKU BERDAULAT DI DAERAH, PANDUAN DEMOKRASI DI DAERAH UNTUK PEMBELAAN DAN PEMAJUAN HAK ATAS PANGAN, HAK NELAYAN, HAK PETANI DAN HAK MASYARAKAT YANG BEKERJA DI PEDESAAN. Yogyakartar 05 Maret 2015    Klik pada Gambar untuk melihat sambutan Gubernur DIY selanjutnya     … Read entire article »

Filed under: News, Press Release, Publication, Uncategorized

Lindungi dan Sejahterakan Nelayan dan Perempuan Nelayan

Lindungi dan Sejahterakan Nelayan dan Perempuan Nelayan

Lindungi dan Sejahterakan Nelayan dan Perempuan Nelayan KERTAS POSISI BERSAMA MASYARAKAT SIPIL Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) I Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) I Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) I Serikat Nelayan Indonesia (SNI) I Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) I Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) I Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) I Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) I Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa Bali (ForBALI) I Jaringan Advokasi … Read entire article »

Filed under: News, Press Release

Kabar Gembira Untuk Kaum Tani

Kabar Gembira Untuk Kaum Tani

Yohanes Bidaya MK Kabulkan Permohonan Uji Materi UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Jakarta, 05 November 2013 – Mahkamah Konstitusi (MK) RI akhirnya mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Sidang Pleno MK dengan nomor perkara: 87/PUU-XI/2013 yang dimohonkan oleh Tim Advokasi Hak Asasi Petani, yang terdiri dari: IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice), SPI (Serikat Petani Indonesia), FIELD (Farmer Initiative for Ecological livelihood and Democracy), API (Aliansi … Read entire article »

Filed under: News, Press Release

Siaran Pers: TIM ADVOKASI WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Siaran Pers: TIM ADVOKASI WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Siaran Pers TIM ADVOKASI WAJIB BELAJAR 12 TAHUN  Pendidikan adalah proses pemanusiaan dan pembudayaan. Ki Hajar Dewantara berpandangan bahwa pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia secara manusiawi. Kegiatan pendidikan sebagai proses pemanusiaan berarti pendidikan mengembangkan dan memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik secara integral. Sedangkan sebagai proses pembudayaan, pendidikan menanamkan nilai-nilai kehidupan. Nilai merupakan esensi dari kebudayaan. Kebudayaan umumnya menunjuk pada perilaku manusia yang merujukan pada sistem nilai yang ada di masyarakat. Dengan demikian, pendidikan dalam konteks pembudayaan … Read entire article »

Filed under: Press Release

Siaran Pers: Renegosiasi Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Bermasalah

Siaran Pers Renegosiasi Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Bermasalah Salam Demokrasi Konstitusi Republik Indonesia, UUD 1945, telah memandatkan adanya Hak Menguasai Negara (HMN) atas kekayaan alam untuk melindungi tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Di pertambangan, fungsi pengaturan dari HMN dilakukan melalui penyusunan produk hukum terkait pertambangan, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) berserta aturan turunannya. Fungsi pengurusan dari HMN dilakukan melalui pemberian ijin usaha pertambangan. Akan tetapi setalah ijin usaha pertambangan diberikan bukan berarti fungsi pengurusan dari HMN berhenti. Karena ketika fungsi pengawasan dari HMN menunjukan bahwa usaha pertambangan tidak mampu melindungi tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka fungsi pengurusan dari HMN dijalankan kembali melalui renegosiasi pertambangan. Ada juga fungsi pengelolaan dari HMN berupa kepemilikan saham dari pemerintah, Pemda, BUMN dan BUMD. Renegosiasi pertambangan adalah salah satu mandat … Read entire article »

Filed under: News, Press Release

Press Release: Protes atas diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2014

Di akhir masa pemerintahan; SBY mengeluarkan kebijakan yang menguatkan monopoli pemodal (asing) atas SDA dan hajat hidup orang banyak. 23 April 2014, SBY telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Presiden No.39 tahun 2014. Perpres ini mengatur tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Perpres ini mengatur ketentuan kriteria dan persyaratan bidang usaha yang dapat menjadi bidang penanaman modal (asing) termasuk seberapa besar porsi penguasaannya dalam bidang usaha tersebut. Keluarnya Perpres ini menimbulkan pertanyaan besar terkait argumentasi logis yang mendasari pemberlakuannya. Gunawan selaku perwakilan IHCS menerangkan, “argumentasi dasar dikeluarkannya Perpres ini menimbulkan pertanyaan, apalagi dikeluarkan di masa akhir pemrintahan SBY. Arah Perpres ini juga tidak jelas jika dihubungkan dengan kepentingan rakyat. Seolah hanya menjadi peluang keuntungan bagi pemodal. Kriteria dan persyaratan  bidang usaha … Read entire article »

Filed under: Press Release

Siaran Pers : Tegakan Kedaulatan Nasional di Perbenihan

Tegakan Kedaulatan Nasional di Perbenihan Siaran Pers Jaringan Advokasi Petani Pemulia Tanaman Kami adalah koalisi ormas yang selama ini bekerja dalam Jaringan Advokasi Petani Pemulia Tanaman, telah melakukan pembelaan tehadap petani pemulia benih yang mengalami kriminalisasi dan diskriminasi; mempromosikan hak asasi petani; dan melakukan permohonan uji materi Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman. Kami telah mendapatkan informasi tentang adanya Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Perkara Nomor 20/PUU-XII/2014 di Mahkamah Konstitusi, yang diajukan olehAsosiasi Produsen Perbenihan Hortikultura, dan beberapa individu. Inti dari permohonan Para Pemohon adalah mempersoalkan isi dari Pasal 100 Ayat (3) dan Pasal 131 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura, yang isinya sebagai berikut : “Pasal 100 (3) Besarnya penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen).” “Pasal 131 (2) … Read entire article »

Filed under: Press Release