Articles Comments

IHCS » Press Release

DATA KRIMINALISASI PETANI MENGGUNAKAN UU 12/1992 DAN UU 29/2000

No Putusan Pidana Data Petani Aktivitas yang dilakukan Masalah hukum yang terjadi 1. Tidak ada dokumen hukum Sidang sekitar Desember 2004 Suhartoyo TL          : Kediri Umur      : 50 tahun Alamat    : Kelurahan Betet Kecamatan Pesantren Kota Kediri Menjual benih jagung curah Tanpa didampingi pengacara dalam sidang di Pengadilan Negeri Kota Kediri Didakwa melanggar UU 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Dijatuhi pidana penjara 6 bulan masa percobaan selama 1 tahun 2. Kutipan Daftar Putusan Pidana Pasal 193 ayat (1) KUHP Nomor: 13/Pid.B/2005/PN.Ngjk pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2005 Tukirin bin Maruji TL          : Ponorogo Umur      : 55 tahun Alamat    : Dusun Mergayu Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Melakukan penyilangan benih jagung di lahannya sendiri Melakukan seleksi induk dari jagung konsumsi yang beredar di pasaran Menjual benih jagung curah (tanpa label dan kemasan) dari hasil penyilangan ke petani lain Digerebek polisi namun tidak ditahan Disidang di Pengadilan Negeri Nganjuk Dituduh melanggar pasal 61(1) “b” jo pasal 14 (1) … Read entire article »

Filed under: News, Press Release

TITIK API DAN ASAP DALAM UU PERKEBUNAN NO 39 TAHUN 2014 DI GUGAT KE MAHKAMAH KONSTITUSI

TITIK API DAN ASAP DALAM UU PERKEBUNAN NO 39 TAHUN 2014 DI GUGAT KE MAHKAMAH  KONSTITUSI

PRESS RELEASE TIM ADVOKASI KEADILAN UNTUK PERKEBUNAN TITIK API DAN ASAP DALAM UU PERKEBUNAN NO 39 TAHUN 2014 DI GUGAT KE MAHKAMAH KONSTITUSI Jakarta, 27 Oktober 2015. Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pada tanggal 17 Oktober 2014 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613, selanjutnya disebut UU Perkebunan. UU ini lahir tidak terlepas dari kemenangan petani dalam Judisial Review di mahkamah konstitusi tahun 2011. Petani tersebut … Read entire article »

Filed under: News, Press Release, Publication

Instrumen dan mekanisme HAM bagi perusahaan transnasional sangat diperlukan

Instrumen dan mekanisme HAM bagi perusahaan transnasional sangat diperlukan

Pada tanggal 6-10 Juli 2014 di Jenewa Swiss, Dewan HAM PBB menyelenggarakan Sidang International Government Working Group on Trans National Corporations and Other Business Enterprises with Respect to Human Rights sebagaimana Mandat Resolusi 26/9 tahun 2014 Dewan HAM PBB untuk menyusun instrumen dan mekanisme HAM yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi perusahaan transnasional dan usaha bisnis lainnya. Baca Juga :  Modal, HAM, dan Sejarah Penindasan Resolusi tersebut muncul karena dukungan dari negara negara Asia, Afrika dan … Read entire article »

Filed under: News, Press Release, Publication, Uncategorized

Perusahaan Transnasional dalam Pelanggaran HAM

Perusahaan Transnasional dalam Pelanggaran HAM

Perusahaan Transnasional dalam Pelanggaran HAM[1] Oleh : Gunawan[2] Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (International Law of Human Rights) merupakan perjanjian (treaty) antar negara.Karena merupakan perjanjian antar negara, maka dalam hukum asasi internasional negara adalah subyek hukum. Dalam pengertian, negara-negara peserta (states parties) perjanjian mempunyai kewajiban (obligation) dan tanggung-jawab (accountability), yaitu kewajiban yang harus diberikan kepada warga negara yang meliputi tiga kewajiban pokok (core obligation): Pertama. Negara berkewajiban menghormati (to respect) hak asasi manusia warganya; Kedua. Negara berkewajiban … Read entire article »

Filed under: News, Press Release, Publication, Uncategorized

Bukan Tambang dan Kekerasan, Tapi Keadilan Agraria untuk Rakyat di Pulau Wawonii Sulawesi Tenggara

Bukan Tambang dan Kekerasan, Tapi Keadilan Agraria untuk Rakyat di Pulau Wawonii Sulawesi Tenggara

PERNYATAAN PERS BERSAMA KOALISI NASIONAL UNTUK RAKYAT WAWONII Bukan Tambang dan Kekerasan, Tapi Keadilan Agraria untuk Rakyat di Pulau Wawonii Sulawesi Tenggara Harapan besar rakyat Indonesia, khususnya kaum petani, masyarakat adat, dan rakyat pedesaan terhadap pemerintahan baru, Jokowi-JK yang selama ini digadang-gadang tentang penyelesaian ribuan konflik agraria dan pelaksanaan reforma agraria secara nasional untuk menghadirkan ruang aman rakyat dengan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan akhirnya menguap. Ternyata, faktanya di lapangan ruang aman dan keadilan agraria bagi rakyat hanya … Read entire article »

Filed under: Press Release

SAMBUTAN GUBERNUR DIY DALAM WORKSHOP DAN PELUNCURAN BUKU BERDAULAT DI DAERAH

SAMBUTAN GUBERNUR DIY DALAM WORKSHOP DAN PELUNCURAN BUKU BERDAULAT DI DAERAH

SAMBUTAN GUBERNUR DIY DALAM WORKSHOP PELUNCURAN BUKU BERDAULAT DI DAERAH, PANDUAN DEMOKRASI DI DAERAH UNTUK PEMBELAAN DAN PEMAJUAN HAK ATAS PANGAN, HAK NELAYAN, HAK PETANI DAN HAK MASYARAKAT YANG BEKERJA DI PEDESAAN. Yogyakartar 05 Maret 2015    Klik pada Gambar untuk melihat sambutan Gubernur DIY selanjutnya     … Read entire article »

Filed under: News, Press Release, Publication, Uncategorized

Lindungi dan Sejahterakan Nelayan dan Perempuan Nelayan

Lindungi dan Sejahterakan Nelayan dan Perempuan Nelayan

Lindungi dan Sejahterakan Nelayan dan Perempuan Nelayan KERTAS POSISI BERSAMA MASYARAKAT SIPIL Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) I Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) I Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) I Serikat Nelayan Indonesia (SNI) I Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) I Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) I Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) I Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) I Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa Bali (ForBALI) I Jaringan Advokasi … Read entire article »

Filed under: News, Press Release

Kabar Gembira Untuk Kaum Tani

Kabar Gembira Untuk Kaum Tani

Yohanes Bidaya MK Kabulkan Permohonan Uji Materi UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Jakarta, 05 November 2013 – Mahkamah Konstitusi (MK) RI akhirnya mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Sidang Pleno MK dengan nomor perkara: 87/PUU-XI/2013 yang dimohonkan oleh Tim Advokasi Hak Asasi Petani, yang terdiri dari: IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice), SPI (Serikat Petani Indonesia), FIELD (Farmer Initiative for Ecological livelihood and Democracy), API (Aliansi … Read entire article »

Filed under: News, Press Release