Articles Comments

IHCS » News

AHMAD AZHARI DKK ADALAH KORBAN KRIMINALISASI DAN DISKRIMINASI HUKUM

Pers Release TIM ADVOKASI PEMBELA HAK ASASI PETANI (Serikat Petani Indonesia (SPI) – Indonesian Human Rights Comitteee For Social Justice (IHCS) -Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Indonesia(PBHI) Wilayah Sumatera Barat)   AHMAD AZHARI  DKK ADALAH KORBAN KRIMINALISASI  DAN DISKRIMINASI HUKUM. Ahmad Azhari, seorang petani di Lembah Mesurai, Kabubaten Merangin merupakan Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI)  Cabang Kabupaten Merangin telah ditangkap dan  ditahan oleh Polres Merangin dan Polda Jambi  dan diadili dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jambi dengan dakwaan  melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pasal 82 Ayat (1) huruf b dan c,  94 Ayat (1) huruf a dan b UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dimana ancaman hukuman pidana   dalam pasal 94 Ayat (1) huruf a dan b UU No 18 tahun 2013  paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling … Read entire article »

Filed under: News, Press Release

“Menjelang Perundingan IEU CEPA, Kelompok Masyarakat Sipil Menggugat UU Perjanjian Internasional Ke Mahkamah Konstitusi”

“Menjelang Perundingan IEU CEPA, Kelompok Masyarakat Sipil Menggugat UU Perjanjian Internasional Ke Mahkamah Konstitusi”

JAKARTA, 14 Februari 2018. Menjelang perundingan Indonesia European Comprehenshive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) pada 19-23 Februari 2018 di Solo, Jawa Tengah, Sembilan organisasi masyarakat sipil Indonesia dan 5 orang petani petambak garam yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Ekonomi mengajukan Judicial Review Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ke Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 yakni, Pasal 2, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang a quo. Pendaftaran uji … Read entire article »

Filed under: News, Press Release

Undang-Undang Desa Bukan Solusi Tunggal: Jelang Refleksi 3 Tahun Pelaksanaan UU Desa

Undang-Undang Desa Bukan Solusi Tunggal: Jelang Refleksi 3 Tahun Pelaksanaan UU Desa

Sejak lama kawasan desa dihisap dan digulung pemodal dan program-program percepatan pembangunan ekonomi yang tak mengenal batas kedaulatan negara. Sudah lama desa tak memiliki hak dan kedaulatan atas ruang hidupnya. Dalam kondisi demikian, hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bak oase yang memberikan harapan akan adanya perubahan di desa. Harapan ini disandarkan pada berbagai peluang yang ada pada UU Desa, di antaranya adalah (1) pengakuan atas hak asal usul, (2) peluang pembangunan yang … Read entire article »

Filed under: News, Press Release

RUU Perkelapasawitan kembali masuk Prolegnas di tahun 2018

RUU Perkelapasawitan kembali masuk Prolegnas di tahun 2018

Siaran Pers Bersama Sawit Watch, Madani, IHCS, SPKS, JKPP dan SPI “RUU Perkelapasawitan kembali masuk Prolegda di tahun 2018” Jakarta, 19 Desember 2017, RUU Perkelapasawitan, yang kehadirannya merupakan inisiatif dari DPR kini kembali masuk dalam jajaran Prolegnas di tahun 2018. Prosesnya pun terus bergulir di gedung DPR-RI. Namun perjalannya RUU ini tidak lah mulus, terdapat banyak penolakan terhadap inisiatif RUU ini disepanjang tahun 2017 dari berbagai pihak, tentunya sejumlah alasan mendasar. Banyaknya pasal-pasal dalam RUU ini yang tumpang tindih … Read entire article »

Filed under: News, Perkebunan, Press Release, Publication, Uncategorized

TIDAK PERLUNYA RUU PERKELAPA SAWITAN

TIDAK PERLUNYA RUU PERKELAPA SAWITAN

TIDAK PERLUNYA RUU PERKELAPA SAWITAN (INDONESIAN HUMAN RIGHTS COMMITTEE FOR SOCIAL JUSTICE ) Pada tanggal 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi  melakukan pembacaan putusan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi  mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan Serikat Petani Kelapa Sawit, Serikat Petani Indonesia, Aliansi Petani Indonesia, Sawit Wacth, Bina Desa dan Field dengan kuasa hukum dari Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) . Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi keputusan bersejarah … Read entire article »

Filed under: Agenda, Indoagraria, News, Perkebunan, Press Release, Publication, Uncategorized

DATA KRIMINALISASI PETANI MENGGUNAKAN UU 12/1992 DAN UU 29/2000

No Putusan Pidana Data Petani Aktivitas yang dilakukan Masalah hukum yang terjadi 1. Tidak ada dokumen hukum Sidang sekitar Desember 2004 Suhartoyo TL          : Kediri Umur      : 50 tahun Alamat    : Kelurahan Betet Kecamatan Pesantren Kota Kediri Menjual benih jagung curah Tanpa didampingi pengacara dalam sidang di Pengadilan Negeri Kota Kediri Didakwa melanggar UU 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Dijatuhi pidana penjara 6 bulan masa percobaan selama 1 tahun 2. Kutipan Daftar Putusan Pidana Pasal 193 ayat (1) KUHP Nomor: 13/Pid.B/2005/PN.Ngjk pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2005 Tukirin bin Maruji TL          : Ponorogo Umur      : 55 tahun Alamat    : Dusun Mergayu Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Melakukan penyilangan benih jagung di lahannya sendiri Melakukan seleksi induk dari jagung konsumsi yang beredar di pasaran Menjual benih jagung curah (tanpa label dan kemasan) dari hasil penyilangan ke petani lain Digerebek polisi namun tidak ditahan Disidang di Pengadilan Negeri Nganjuk Dituduh melanggar pasal 61(1) “b” jo pasal 14 (1) … Read entire article »

Filed under: News, Press Release

TITIK API DAN ASAP DALAM UU PERKEBUNAN NO 39 TAHUN 2014 DI GUGAT KE MAHKAMAH KONSTITUSI

TITIK API DAN ASAP DALAM UU PERKEBUNAN NO 39 TAHUN 2014 DI GUGAT KE MAHKAMAH  KONSTITUSI

PRESS RELEASE TIM ADVOKASI KEADILAN UNTUK PERKEBUNAN TITIK API DAN ASAP DALAM UU PERKEBUNAN NO 39 TAHUN 2014 DI GUGAT KE MAHKAMAH KONSTITUSI Jakarta, 27 Oktober 2015. Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pada tanggal 17 Oktober 2014 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613, selanjutnya disebut UU Perkebunan. UU ini lahir tidak terlepas dari kemenangan petani dalam Judisial Review di mahkamah konstitusi tahun 2011. Petani tersebut … Read entire article »

Filed under: News, Press Release, Publication

Indonesia Butuh Menteri yang Pro-Petani

Indonesia Butuh Menteri yang Pro-Petani

IHCS – Sejumlah  kalangan  berpendapat  untuk  menghindarkan Indonesia dari  krisis  pangan  dan  kebergantungan  yang  makin  tinggi  terhadap pangan impor, Presiden  Joko  Widodo  dalam  rencana  perombakan kabinet sebaiknya  mengisi  jabatan  kementerian  terkait  pangan  dengan  menteri-menteri yang pro-petani. Presiden mesti mengarahkan  seluruh  pembantunya  untuk  menjadi  agen  pengembangan  sektor-sektor  produksi  rakyat,  dalam  hal  ini  para  petani,  nelayan,  dan  pembudidaya  ikan. Pasalnya, selama Ini pemerintah  selalu  menjadi  perwakilan  dari  kepentingan  importir  pangan  yang dengan seenaknya merelakan  kepentingan  bangsa  demi  rente berlebihan … Read entire article »

Filed under: News