Articles Comments

IHCS » News

DATA KRIMINALISASI PETANI MENGGUNAKAN UU 12/1992 DAN UU 29/2000

No Putusan Pidana Data Petani Aktivitas yang dilakukan Masalah hukum yang terjadi 1. Tidak ada dokumen hukum Sidang sekitar Desember 2004 Suhartoyo TL          : Kediri Umur      : 50 tahun Alamat    : Kelurahan Betet Kecamatan Pesantren Kota Kediri Menjual benih jagung curah Tanpa didampingi pengacara dalam sidang di Pengadilan Negeri Kota Kediri Didakwa melanggar UU 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Dijatuhi pidana penjara 6 bulan masa percobaan selama 1 tahun 2. Kutipan Daftar Putusan Pidana Pasal 193 ayat (1) KUHP Nomor: 13/Pid.B/2005/PN.Ngjk pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2005 Tukirin bin Maruji TL          : Ponorogo Umur      : 55 tahun Alamat    : Dusun Mergayu Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Melakukan penyilangan benih jagung di lahannya sendiri Melakukan seleksi induk dari jagung konsumsi yang beredar di pasaran Menjual benih jagung curah (tanpa label dan kemasan) dari hasil penyilangan ke petani lain Digerebek polisi namun tidak ditahan Disidang di Pengadilan Negeri Nganjuk Dituduh melanggar pasal 61(1) “b” jo pasal 14 (1) … Read entire article »

Filed under: News, Press Release

TITIK API DAN ASAP DALAM UU PERKEBUNAN NO 39 TAHUN 2014 DI GUGAT KE MAHKAMAH KONSTITUSI

TITIK API DAN ASAP DALAM UU PERKEBUNAN NO 39 TAHUN 2014 DI GUGAT KE MAHKAMAH  KONSTITUSI

PRESS RELEASE TIM ADVOKASI KEADILAN UNTUK PERKEBUNAN TITIK API DAN ASAP DALAM UU PERKEBUNAN NO 39 TAHUN 2014 DI GUGAT KE MAHKAMAH KONSTITUSI Jakarta, 27 Oktober 2015. Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pada tanggal 17 Oktober 2014 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613, selanjutnya disebut UU Perkebunan. UU ini lahir tidak terlepas dari kemenangan petani dalam Judisial Review di mahkamah konstitusi tahun 2011. Petani tersebut … Read entire article »

Filed under: News, Press Release, Publication

Indonesia Butuh Menteri yang Pro-Petani

Indonesia Butuh Menteri yang Pro-Petani

IHCS – Sejumlah  kalangan  berpendapat  untuk  menghindarkan Indonesia dari  krisis  pangan  dan  kebergantungan  yang  makin  tinggi  terhadap pangan impor, Presiden  Joko  Widodo  dalam  rencana  perombakan kabinet sebaiknya  mengisi  jabatan  kementerian  terkait  pangan  dengan  menteri-menteri yang pro-petani. Presiden mesti mengarahkan  seluruh  pembantunya  untuk  menjadi  agen  pengembangan  sektor-sektor  produksi  rakyat,  dalam  hal  ini  para  petani,  nelayan,  dan  pembudidaya  ikan. Pasalnya, selama Ini pemerintah  selalu  menjadi  perwakilan  dari  kepentingan  importir  pangan  yang dengan seenaknya merelakan  kepentingan  bangsa  demi  rente berlebihan … Read entire article »

Filed under: News

Instrumen dan mekanisme HAM bagi perusahaan transnasional sangat diperlukan

Instrumen dan mekanisme HAM bagi perusahaan transnasional sangat diperlukan

Pada tanggal 6-10 Juli 2014 di Jenewa Swiss, Dewan HAM PBB menyelenggarakan Sidang International Government Working Group on Trans National Corporations and Other Business Enterprises with Respect to Human Rights sebagaimana Mandat Resolusi 26/9 tahun 2014 Dewan HAM PBB untuk menyusun instrumen dan mekanisme HAM yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi perusahaan transnasional dan usaha bisnis lainnya. Baca Juga :  Modal, HAM, dan Sejarah Penindasan Resolusi tersebut muncul karena dukungan dari negara negara Asia, Afrika dan … Read entire article »

Filed under: News, Press Release, Publication, Uncategorized

Perusahaan Transnasional dalam Pelanggaran HAM

Perusahaan Transnasional dalam Pelanggaran HAM

Perusahaan Transnasional dalam Pelanggaran HAM[1] Oleh : Gunawan[2] Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (International Law of Human Rights) merupakan perjanjian (treaty) antar negara.Karena merupakan perjanjian antar negara, maka dalam hukum asasi internasional negara adalah subyek hukum. Dalam pengertian, negara-negara peserta (states parties) perjanjian mempunyai kewajiban (obligation) dan tanggung-jawab (accountability), yaitu kewajiban yang harus diberikan kepada warga negara yang meliputi tiga kewajiban pokok (core obligation): Pertama. Negara berkewajiban menghormati (to respect) hak asasi manusia warganya; Kedua. Negara berkewajiban … Read entire article »

Filed under: News, Press Release, Publication, Uncategorized

IHCS bersama Petani dan Organisasi Tani Sowan Istana Negara

IHCS bersama Petani dan Organisasi Tani Sowan Istana Negara

IHCS – Gunawan (Ketua Komite Pertimbangan Organisasi IHCS/Indonesian Human Rights Committee for Social Justice) dan sejumlah petani dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Tengah, Sementara dari perwakilan tani ada Henry Saragih (Ketua Umum SPI/Serikat Petani Indonesia), M Nur Uddin (Sekjen API/Aliansi Petani Indonesia), bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara yang didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno dan Staf Khusus Sekretaris, Teten Masduki.Kamis (2/7). Pertemuan tersebut berlangsung singkat, hanya sekitar setengah jam. Mulai dari jam … Read entire article »

Filed under: News

SAMBUTAN GUBERNUR DIY DALAM WORKSHOP DAN PELUNCURAN BUKU BERDAULAT DI DAERAH

SAMBUTAN GUBERNUR DIY DALAM WORKSHOP DAN PELUNCURAN BUKU BERDAULAT DI DAERAH

SAMBUTAN GUBERNUR DIY DALAM WORKSHOP PELUNCURAN BUKU BERDAULAT DI DAERAH, PANDUAN DEMOKRASI DI DAERAH UNTUK PEMBELAAN DAN PEMAJUAN HAK ATAS PANGAN, HAK NELAYAN, HAK PETANI DAN HAK MASYARAKAT YANG BEKERJA DI PEDESAAN. Yogyakartar 05 Maret 2015    Klik pada Gambar untuk melihat sambutan Gubernur DIY selanjutnya     … Read entire article »

Filed under: News, Press Release, Publication, Uncategorized

Lindungi dan Sejahterakan Nelayan dan Perempuan Nelayan

Lindungi dan Sejahterakan Nelayan dan Perempuan Nelayan

Lindungi dan Sejahterakan Nelayan dan Perempuan Nelayan KERTAS POSISI BERSAMA MASYARAKAT SIPIL Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) I Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) I Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) I Serikat Nelayan Indonesia (SNI) I Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) I Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) I Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) I Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) I Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa Bali (ForBALI) I Jaringan Advokasi … Read entire article »

Filed under: News, Press Release