Articles Comments

IHCS » Uncategorized

RUU Perkelapasawitan kembali masuk Prolegnas di tahun 2018

RUU Perkelapasawitan kembali masuk Prolegnas di tahun 2018

Siaran Pers Bersama Sawit Watch, Madani, IHCS, SPKS, JKPP dan SPI “RUU Perkelapasawitan kembali masuk Prolegda di tahun 2018” Jakarta, 19 Desember 2017, RUU Perkelapasawitan, yang kehadirannya merupakan inisiatif dari DPR kini kembali masuk dalam jajaran Prolegnas di tahun 2018. Prosesnya pun terus bergulir di gedung DPR-RI. Namun perjalannya RUU ini tidak lah mulus, terdapat banyak penolakan terhadap inisiatif RUU ini disepanjang tahun 2017 dari berbagai pihak, tentunya sejumlah alasan mendasar. Banyaknya pasal-pasal dalam RUU ini yang tumpang tindih … Read entire article »

Filed under: News, Perkebunan, Press Release, Publication, Uncategorized

TIDAK PERLUNYA RUU PERKELAPA SAWITAN

TIDAK PERLUNYA RUU PERKELAPA SAWITAN

TIDAK PERLUNYA RUU PERKELAPA SAWITAN (INDONESIAN HUMAN RIGHTS COMMITTEE FOR SOCIAL JUSTICE ) Pada tanggal 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi  melakukan pembacaan putusan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi  mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan Serikat Petani Kelapa Sawit, Serikat Petani Indonesia, Aliansi Petani Indonesia, Sawit Wacth, Bina Desa dan Field dengan kuasa hukum dari Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) . Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi keputusan bersejarah … Read entire article »

Filed under: Agenda, Indoagraria, News, Perkebunan, Press Release, Publication, Uncategorized

IHCS MENDESAK PEMERINTAH MEMPERHATIKAN DOKUMEN BARU MENGENAI PELANGGARAN HAM SISTEMATIS Tahun 1965.

IHCS MENDESAK PEMERINTAH MEMPERHATIKAN DOKUMEN BARU MENGENAI PELANGGARAN HAM SISTEMATIS Tahun 1965.

PRESS RELEASE IHCS MENDESAK PEMERINTAH MEMPERHATIKAN DOKUMEN BARU MENGENAI PELANGGARAN HAM SISTEMATIS Tahun 1965. Beberapa waktu lalu badan nirlaba NSA (National Security Archive) dan NDC (National Declassification Center) beserta satu  lembaga pemerintah AS bernama NARA (National Archives and Records Administration) telah mempublikasikan dokumen ketika terjadi pembunuhan massal pada tahun 1965 yang dikenal dengan Gerakan 30 September atau G 30S PKI. Dokumen-dokumen tersebut menyebutkan bahwa ada upaya menyingkirkan dan memberangus kelompok kiri yang diwakili PKI dan yang sejalan … Read entire article »

Filed under: Uncategorized

Lagi, Kriminalisasi terhadap Petani !

Jakarta, 18 Agustus 2017 – Sepuluh orang petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) dari Desa Pasir Datar dan Desa Sukamulya Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dikriminalisasi dengan ditetapkan sebagai tersangka pada hari Rabu 9 Agustus 2017. Kepolisian Resort (Polres) Sukabumi langsung melakukan penahanan kepada para petani. Sebelumnya 20 orang petani diperiksa sebagai saksi dalam kasus pengerusakan kantor PT. Surya Nusa Nadicipta (PT. SNN). Pemeriksaan oleh kepolisian terhadap 19 orang petani (1 orang saksi tidak hadir) dilakukan secara tergesa-gesa bahkan dipaksakan. Pemeriksaan dimulai sejak pukul 10.30 WIB sampai dengan 19.00 WIB. Pada pukul 20.15 WIB sampai pukul 01.30 WIB (10/08) dini hari kepolisian menetapkan 10 orang petani sebagai tersangka dan ditahan, sementara 9 orang lainnya dipulangkan. Tantan Sutandi, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI Jawa Barat menerangkan, peristiwa pengerusakan di atas berhubungan … Read entire article »

Filed under: Uncategorized

Instrumen dan mekanisme HAM bagi perusahaan transnasional sangat diperlukan

Instrumen dan mekanisme HAM bagi perusahaan transnasional sangat diperlukan

Pada tanggal 6-10 Juli 2014 di Jenewa Swiss, Dewan HAM PBB menyelenggarakan Sidang International Government Working Group on Trans National Corporations and Other Business Enterprises with Respect to Human Rights sebagaimana Mandat Resolusi 26/9 tahun 2014 Dewan HAM PBB untuk menyusun instrumen dan mekanisme HAM yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi perusahaan transnasional dan usaha bisnis lainnya. Baca Juga :  Modal, HAM, dan Sejarah Penindasan Resolusi tersebut muncul karena dukungan dari negara negara Asia, Afrika dan … Read entire article »

Filed under: News, Press Release, Publication, Uncategorized

Perusahaan Transnasional dalam Pelanggaran HAM

Perusahaan Transnasional dalam Pelanggaran HAM

Perusahaan Transnasional dalam Pelanggaran HAM[1] Oleh : Gunawan[2] Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (International Law of Human Rights) merupakan perjanjian (treaty) antar negara.Karena merupakan perjanjian antar negara, maka dalam hukum asasi internasional negara adalah subyek hukum. Dalam pengertian, negara-negara peserta (states parties) perjanjian mempunyai kewajiban (obligation) dan tanggung-jawab (accountability), yaitu kewajiban yang harus diberikan kepada warga negara yang meliputi tiga kewajiban pokok (core obligation): Pertama. Negara berkewajiban menghormati (to respect) hak asasi manusia warganya; Kedua. Negara berkewajiban … Read entire article »

Filed under: News, Press Release, Publication, Uncategorized

SAMBUTAN GUBERNUR DIY DALAM WORKSHOP DAN PELUNCURAN BUKU BERDAULAT DI DAERAH

SAMBUTAN GUBERNUR DIY DALAM WORKSHOP PELUNCURAN BUKU BERDAULAT DI DAERAH, PANDUAN DEMOKRASI DI DAERAH UNTUK PEMBELAAN DAN PEMAJUAN HAK ATAS PANGAN, HAK NELAYAN, HAK PETANI DAN HAK MASYARAKAT YANG BEKERJA DI PEDESAAN. Yogyakartar 05 Maret 2015    Klik pada Gambar untuk melihat sambutan Gubernur DIY selanjutnya     … Read entire article »

Filed under: News, Press Release, Publication, Uncategorized

Siaran Pers: Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Tambang

Salam Demokrasi Apemindo (Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia), telah melakukan Permohonan Uji Materi Pasal 102 dan 103 Undang-Undang Mineral dan Batubara (Perkara No.10/PUU-XII/2014). Pasal-pasal tersebut mengatur kewajiban pemegang IUP (Ijin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan / atau batu bara, serta wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Oleh Apemindo dipandang, pasal-pasal tersebut di atas tidak bisa diartikan sebagai larangan ekspor bahan mineral mentah, sehingga pengaturannya inkonstitusional. Mengetahui adanya judicial review tersebut, sejumlah ormas yang tergabung dalam Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Tambang (IHCS, FITRA, PWYP, P3M, KIARA), siang tadi di Mahmakah Konstitusi mendaftarkan gugatan intervensi terhadap Permohonan Uji Materi Undang-Undang Minerba yang dimohonkan Apermindo, untuk menjadi pihak terkait, dengan alasan sebagai berikut : Pertama. Undang-Undang Minerba tegas melarang ekspor mineral mentah … Read entire article »

Filed under: Uncategorized