Articles Comments

Headline

Instrumen dan mekanisme HAM bagi perusahaan transnasional sangat diperlukan

Instrumen dan mekanisme HAM bagi perusahaan transnasional sangat diperlukan

Pada tanggal 6-10 Juli 2014 di Jenewa Swiss, Dewan HAM PBB menyelenggarakan Sidang International Government Working Group on Trans National Corporations and Other Business Enterprises with Respect to Human Rights sebagaimana Mandat Resolusi 26/9 tahun 2014 Dewan HAM PBB untuk menyusun instrumen dan mekanisme HAM yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi perusahaan transnasional dan usaha bisnis lainnya. Baca Juga :  Modal, HAM, dan Sejarah Penindasan Resolusi tersebut muncul karena dukungan dari negara negara Asia, Afrika dan … Read entire article »

Latest

Perusahaan Transnasional dalam Pelanggaran HAM

Perusahaan Transnasional dalam Pelanggaran HAM

Perusahaan Transnasional dalam Pelanggaran HAM[1] Oleh : Gunawan[2] Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (International Law of Human Rights) merupakan perjanjian (treaty) antar negara.Karena merupakan perjanjian antar negara, maka dalam hukum asasi internasional negara adalah subyek hukum. Dalam pengertian, negara-negara peserta (states parties) perjanjian mempunyai kewajiban (obligation) dan tanggung-jawab (accountability), yaitu kewajiban yang harus diberikan kepada warga negara yang meliputi tiga kewajiban pokok … Read entire article »

IHCS bersama Petani dan Organisasi Tani Sowan Istana Negara

IHCS bersama Petani dan Organisasi Tani Sowan Istana Negara

IHCS – Gunawan (Ketua Komite Pertimbangan Organisasi IHCS/Indonesian Human Rights Committee for Social Justice) dan sejumlah petani dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Tengah, Sementara dari perwakilan tani ada Henry Saragih (Ketua Umum SPI/Serikat Petani Indonesia), M Nur Uddin (Sekjen API/Aliansi Petani Indonesia), bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara yang didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno dan Staf … Read entire article »

Bukan Tambang dan Kekerasan, Tapi Keadilan Agraria untuk Rakyat di Pulau Wawonii Sulawesi Tenggara

Bukan Tambang dan Kekerasan, Tapi Keadilan Agraria untuk Rakyat di Pulau Wawonii Sulawesi Tenggara

PERNYATAAN PERS BERSAMA KOALISI NASIONAL UNTUK RAKYAT WAWONII Bukan Tambang dan Kekerasan, Tapi Keadilan Agraria untuk Rakyat di Pulau Wawonii Sulawesi Tenggara Harapan besar rakyat Indonesia, khususnya kaum petani, masyarakat adat, dan rakyat pedesaan terhadap pemerintahan baru, Jokowi-JK yang selama ini digadang-gadang tentang penyelesaian ribuan konflik agraria dan pelaksanaan reforma agraria secara nasional untuk menghadirkan ruang aman rakyat dengan prinsip keadilan sosial dan … Read entire article »

SAMBUTAN GUBERNUR DIY DALAM WORKSHOP DAN PELUNCURAN BUKU BERDAULAT DI DAERAH

SAMBUTAN GUBERNUR DIY DALAM WORKSHOP DAN PELUNCURAN BUKU BERDAULAT DI DAERAH

SAMBUTAN GUBERNUR DIY DALAM WORKSHOP PELUNCURAN BUKU BERDAULAT DI DAERAH, PANDUAN DEMOKRASI DI DAERAH UNTUK PEMBELAAN DAN PEMAJUAN HAK ATAS PANGAN, HAK NELAYAN, HAK PETANI DAN HAK MASYARAKAT YANG BEKERJA DI PEDESAAN. Yogyakartar 05 Maret 2015    Klik pada Gambar untuk melihat sambutan Gubernur DIY selanjutnya     … Read entire article »

Lindungi dan Sejahterakan Nelayan dan Perempuan Nelayan

Lindungi dan Sejahterakan Nelayan dan Perempuan Nelayan

Lindungi dan Sejahterakan Nelayan dan Perempuan Nelayan KERTAS POSISI BERSAMA MASYARAKAT SIPIL Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) I Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) I Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) I Serikat Nelayan Indonesia (SNI) I Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) I Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) I Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) I Indonesian Center for Environmental … Read entire article »

Kabar Gembira Untuk Kaum Tani

Kabar Gembira Untuk Kaum Tani

Yohanes Bidaya MK Kabulkan Permohonan Uji Materi UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Jakarta, 05 November 2013 - Mahkamah Konstitusi (MK) RI akhirnya mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Sidang Pleno MK dengan nomor perkara: 87/PUU-XI/2013 yang dimohonkan oleh Tim Advokasi Hak Asasi Petani, yang terdiri dari: IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social … Read entire article »

Resolusi Konferensi Nasional Reforma Agraria bagi Pemerintahan Jokowi-JK

Resolusi Konferensi Nasional Reforma Agraria bagi Pemerintahan Jokowi-JK

Resolusi Konferensi Nasional Reforma Agraria bagi Pemerintahan Jokowi-JK Oleh: Yohanes Bidaya   Indonesian Human Right Committee for Social Justice (IHCS) yang tergabung dalam Panitia Bersama Konferensi Nasional Reforma Agraria telah menyelenggarakan Konferensi Nasional Reforma Agraria untuk Kemandirian Bangsa. Konferensi yang berlangsung pada tanggal 22-23 September 2014 di Jakarta ini dihadiri oleh 272 peserta yang berasal dari wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Peserta konferensi ini berlatar belakang … Read entire article »