Articles Comments

Headline

Siaran Pers: Renegosiasi Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Bermasalah

Siaran Pers Renegosiasi Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Bermasalah Salam Demokrasi Konstitusi Republik Indonesia, UUD 1945, telah memandatkan adanya Hak Menguasai Negara (HMN) atas kekayaan alam untuk melindungi tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Di pertambangan, fungsi pengaturan dari HMN dilakukan melalui penyusunan produk hukum terkait pertambangan, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) berserta aturan turunannya. Fungsi pengurusan dari HMN dilakukan melalui pemberian ijin usaha pertambangan. Akan tetapi setalah ijin usaha pertambangan diberikan bukan berarti fungsi pengurusan dari HMN berhenti. Karena ketika fungsi pengawasan dari HMN menunjukan bahwa usaha pertambangan tidak mampu melindungi tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka fungsi pengurusan dari HMN dijalankan kembali melalui renegosiasi pertambangan. Ada juga fungsi pengelolaan dari HMN berupa kepemilikan saham dari pemerintah, Pemda, BUMN dan BUMD. Renegosiasi pertambangan adalah salah satu mandat … Read entire article »

Latest

Press Release: Protes atas diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2014

Di akhir masa pemerintahan; SBY mengeluarkan kebijakan yang menguatkan monopoli pemodal (asing) atas SDA dan hajat hidup orang banyak. 23 April 2014, SBY telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Presiden No.39 tahun 2014. Perpres ini mengatur tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Perpres ini mengatur ketentuan kriteria dan persyaratan bidang usaha yang dapat menjadi bidang penanaman modal (asing) termasuk seberapa besar porsi penguasaannya dalam bidang usaha tersebut. Keluarnya Perpres ini menimbulkan pertanyaan besar terkait argumentasi logis yang mendasari pemberlakuannya. Gunawan selaku perwakilan IHCS menerangkan, ā€œargumentasi dasar dikeluarkannya Perpres ini menimbulkan pertanyaan, apalagi dikeluarkan di masa akhir pemrintahan SBY. Arah Perpres ini juga tidak jelas jika dihubungkan … Read entire article »

Siaran Pers : Tegakan Kedaulatan Nasional di Perbenihan

Tegakan Kedaulatan Nasional di Perbenihan Siaran Pers Jaringan Advokasi Petani Pemulia Tanaman Kami adalah koalisi ormas yang selama ini bekerja dalam Jaringan Advokasi Petani Pemulia Tanaman, telah melakukan pembelaan tehadap petani pemulia benih yang mengalami kriminalisasi dan diskriminasi; mempromosikan hak asasi petani; dan melakukan permohonan uji materi Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman. Kami telah mendapatkan informasi tentang adanya Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Perkara Nomor 20/PUU-XII/2014 di Mahkamah Konstitusi, yang diajukan olehAsosiasi Produsen Perbenihan Hortikultura, dan beberapa individu. Inti dari permohonan Para Pemohon adalah mempersoalkan isi dari Pasal 100 Ayat (3) dan Pasal 131 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura, yang isinya sebagai … Read entire article »