Articles Comments

Headline

Catatan Lapangan Penelitian Standar HAM dalam Kemitraan Usaha Perkebunan di Kabupaten Sanggau

Catatan Lapangan Penelitian Standar HAM dalam Kemitraan Usaha Perkebunan di Kabupaten Sanggau

Oleh : Gunawan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) berkerjasama dengan Indonesian Human Rights Commiittee for Social Justice (IHCS) tengah menyelenggarakan penelitian Standar HAM dalam Kemitraan Usaha Pekebunan.  Dalam rangka hal tersebut, Tim Peneliti dari IHCS  yang terdiri dari Gunawan, Ridwan Darmawan, Priadi dan Johan Tirayoh melakukan studi lapangan di kabupaten Sanggau provinsi Kalimantan Barat, dengan didampingi Marcel Andry dari Sekretariat Nasional SPKS dan Darius, pengurus SPKS Sanggau. Sebelumnya , guna mempersiapkan studi lapangan, dilakukan studi pustaka dan … Read entire article »

Latest

TITIK API DAN ASAP DALAM UU PERKEBUNAN NO 39 TAHUN 2014 DI GUGAT KE MAHKAMAH KONSTITUSI

TITIK API DAN ASAP DALAM UU PERKEBUNAN NO 39 TAHUN 2014 DI GUGAT KE MAHKAMAH  KONSTITUSI

PRESS RELEASE TIM ADVOKASI KEADILAN UNTUK PERKEBUNAN TITIK API DAN ASAP DALAM UU PERKEBUNAN NO 39 TAHUN 2014 DI GUGAT KE MAHKAMAH KONSTITUSI Jakarta, 27 Oktober 2015. Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pada tanggal 17 Oktober 2014 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613, selanjutnya disebut UU Perkebunan. UU ini … Read entire article »

Indonesia Butuh Menteri yang Pro-Petani

Indonesia Butuh Menteri yang Pro-Petani

IHCS – Sejumlah  kalangan  berpendapat  untuk  menghindarkan Indonesia dari  krisis  pangan  dan  kebergantungan  yang  makin  tinggi  terhadap pangan impor, Presiden  Joko  Widodo  dalam  rencana  perombakan kabinet sebaiknya  mengisi  jabatan  kementerian  terkait  pangan  dengan  menteri-menteri yang pro-petani. Presiden mesti mengarahkan  seluruh  pembantunya  untuk  menjadi  agen  pengembangan  sektor-sektor  produksi  rakyat,  dalam  hal  ini  para  petani,  nelayan,  dan  pembudidaya  ikan. Pasalnya, selama Ini pemerintah  selalu  … Read entire article »

Instrumen dan mekanisme HAM bagi perusahaan transnasional sangat diperlukan

Instrumen dan mekanisme HAM bagi perusahaan transnasional sangat diperlukan

Pada tanggal 6-10 Juli 2014 di Jenewa Swiss, Dewan HAM PBB menyelenggarakan Sidang International Government Working Group on Trans National Corporations and Other Business Enterprises with Respect to Human Rights sebagaimana Mandat Resolusi 26/9 tahun 2014 Dewan HAM PBB untuk menyusun instrumen dan mekanisme HAM yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi perusahaan transnasional dan usaha bisnis lainnya. Baca Juga :  … Read entire article »

Perusahaan Transnasional dalam Pelanggaran HAM

Perusahaan Transnasional dalam Pelanggaran HAM

Perusahaan Transnasional dalam Pelanggaran HAM[1] Oleh : Gunawan[2] Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (International Law of Human Rights) merupakan perjanjian (treaty) antar negara.Karena merupakan perjanjian antar negara, maka dalam hukum asasi internasional negara adalah subyek hukum. Dalam pengertian, negara-negara peserta (states parties) perjanjian mempunyai kewajiban (obligation) dan tanggung-jawab (accountability), yaitu kewajiban yang harus diberikan kepada warga negara yang meliputi tiga kewajiban pokok … Read entire article »

IHCS bersama Petani dan Organisasi Tani Sowan Istana Negara

IHCS bersama Petani dan Organisasi Tani Sowan Istana Negara

IHCS – Gunawan (Ketua Komite Pertimbangan Organisasi IHCS/Indonesian Human Rights Committee for Social Justice) dan sejumlah petani dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Tengah, Sementara dari perwakilan tani ada Henry Saragih (Ketua Umum SPI/Serikat Petani Indonesia), M Nur Uddin (Sekjen API/Aliansi Petani Indonesia), bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara yang didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno dan Staf … Read entire article »

Bukan Tambang dan Kekerasan, Tapi Keadilan Agraria untuk Rakyat di Pulau Wawonii Sulawesi Tenggara

Bukan Tambang dan Kekerasan, Tapi Keadilan Agraria untuk Rakyat di Pulau Wawonii Sulawesi Tenggara

PERNYATAAN PERS BERSAMA KOALISI NASIONAL UNTUK RAKYAT WAWONII Bukan Tambang dan Kekerasan, Tapi Keadilan Agraria untuk Rakyat di Pulau Wawonii Sulawesi Tenggara Harapan besar rakyat Indonesia, khususnya kaum petani, masyarakat adat, dan rakyat pedesaan terhadap pemerintahan baru, Jokowi-JK yang selama ini digadang-gadang tentang penyelesaian ribuan konflik agraria dan pelaksanaan reforma agraria secara nasional untuk menghadirkan ruang aman rakyat dengan prinsip keadilan sosial dan … Read entire article »

SAMBUTAN GUBERNUR DIY DALAM WORKSHOP DAN PELUNCURAN BUKU BERDAULAT DI DAERAH

SAMBUTAN GUBERNUR DIY DALAM WORKSHOP DAN PELUNCURAN BUKU BERDAULAT DI DAERAH

SAMBUTAN GUBERNUR DIY DALAM WORKSHOP PELUNCURAN BUKU BERDAULAT DI DAERAH, PANDUAN DEMOKRASI DI DAERAH UNTUK PEMBELAAN DAN PEMAJUAN HAK ATAS PANGAN, HAK NELAYAN, HAK PETANI DAN HAK MASYARAKAT YANG BEKERJA DI PEDESAAN. Yogyakartar 05 Maret 2015    Klik pada Gambar untuk melihat sambutan Gubernur DIY selanjutnya     … Read entire article »