Articles Comments

Headline

Kabar Gembira Untuk Kaum Tani

Kabar Gembira Untuk Kaum Tani

Yohanes Bidaya MK Kabulkan Permohonan Uji Materi UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Jakarta, 05 November 2013 - Mahkamah Konstitusi (MK) RI akhirnya mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Sidang Pleno MK dengan nomor perkara: 87/PUU-XI/2013 yang dimohonkan oleh Tim Advokasi Hak Asasi Petani, yang terdiri dari: IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice), SPI (Serikat Petani Indonesia), FIELD (Farmer Initiative for Ecological livelihood and Democracy), API (Aliansi … Read entire article »

Latest

Resolusi Konferensi Nasional Reforma Agraria bagi Pemerintahan Jokowi-JK

Resolusi Konferensi Nasional Reforma Agraria bagi Pemerintahan Jokowi-JK

Resolusi Konferensi Nasional Reforma Agraria bagi Pemerintahan Jokowi-JK Oleh: Yohanes Bidaya   Indonesian Human Right Committee for Social Justice (IHCS) yang tergabung dalam Panitia Bersama Konferensi Nasional Reforma Agraria telah menyelenggarakan Konferensi Nasional Reforma Agraria untuk Kemandirian Bangsa. Konferensi yang berlangsung pada tanggal 22-23 September 2014 di Jakarta ini dihadiri oleh 272 peserta yang berasal dari wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Peserta konferensi ini berlatar belakang … Read entire article »

RUU Advokat Sangat Merugikan

RUU Advokat Sangat Merugikan

Husnul Yaqin – IHCS Jakarta, 24 September - Kelompok advokat yang menamakan (Amuk RUU Advokat)  Aliansi Advokat Muda Korban RUU Advokat bersama Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menolak pengesahan RUU Advokat. Koordinator Amuk RUU Advokat, Arif Suherman yang sekaligus Lawyer IHCS (Indonesian Human Rights Committe For Social Justice) menjelaskan bahwa “Dalam bab V RUU Advokat saat ini mengatur atau menerapkan Multi … Read entire article »

Membedah Tanggung Jawab Pemerintah dalam Konstitusi

Membedah Tanggung Jawab Pemerintah dalam Konstitusi

Yohanes – IHCS Rabu, 03 September 2014 – Kelompok petani organik dan para pelajar yang tergabung dalam jaringan FIELD dan Sabalad Komunitas Belajar, menggelar acara Musyawah Produsen Pangan Skala Kecil Pangandaran dan Peserta Temu Lapangan Petani Ekologis di Saung Sabalad dusun Cikubang, Desa Cintakarya, Kecamatan Parigi – Kabupaten Pangandaran. Acara ini mengusung tema: “Jalan Menuju Kedaulatan Masyarakarat atas Pangan”. Acara ini … Read entire article »

Siaran Pers: TIM ADVOKASI WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Siaran Pers: TIM ADVOKASI WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Siaran Pers TIM ADVOKASI WAJIB BELAJAR 12 TAHUN  Pendidikan adalah proses pemanusiaan dan pembudayaan. Ki Hajar Dewantara berpandangan bahwa pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia secara manusiawi. Kegiatan pendidikan sebagai proses pemanusiaan berarti pendidikan mengembangkan dan memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik secara integral. Sedangkan sebagai proses pembudayaan, pendidikan menanamkan nilai-nilai kehidupan. Nilai merupakan esensi dari kebudayaan. Kebudayaan umumnya menunjuk pada perilaku manusia … Read entire article »

Saatnya Petani Menulis Sejarahnya Sendiri…!!!

Saatnya Petani Menulis Sejarahnya Sendiri…!!!

Yohanes – IHCS Minggu, 31 Agustus 2014 – Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) menyambut baik acara Dialog Petani dengan Pemerintah Kabupaten dan Field Day Sekolah Lapangan Pemuliaan Tanaman melalui Musyawarah Kabupaten Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI) Indramayu dan Temu Lapangan Petani dan Nelayan Kabupaten Indramayu yang diselenggarakan oleh jaringan Kelompok Tani, Forum Petani dan Nelayan (SNI, … Read entire article »

Mengukur Indikator Hak Atas Pangan

Mengukur Indikator Hak Atas Pangan

Yohanes Bidaya – IHCS Jakarta, 28 Agustus 2014 - Komnas HAM menggelar pertemuan khusus bersama dengan  IHCS (Indonesian Human Rights Committee For Social Justice) dan Bina Desa  dalam rangka mengukur indikator hak atas pangan yang sering kali diabaikan oleh pemangku kebijakan dalam pengambilan keputusan. Dalam pelbagai diskursus, IHCS mendapati ketidakjelasan peraturan pemerintah yang mengatur hak atas pangan dengan adanya paradigma pemerintah … Read entire article »

Siaran Pers: Renegosiasi Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Bermasalah

Siaran Pers Renegosiasi Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Bermasalah Salam Demokrasi Konstitusi Republik Indonesia, UUD 1945, telah memandatkan adanya Hak Menguasai Negara (HMN) atas kekayaan alam untuk melindungi tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Di pertambangan, fungsi pengaturan dari HMN dilakukan melalui penyusunan produk hukum terkait pertambangan, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) berserta aturan turunannya. Fungsi pengurusan dari HMN dilakukan melalui pemberian ijin usaha pertambangan. Akan tetapi setalah ijin usaha pertambangan diberikan bukan berarti fungsi pengurusan dari HMN berhenti. Karena ketika fungsi pengawasan dari HMN menunjukan bahwa usaha pertambangan tidak mampu melindungi tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka fungsi pengurusan dari HMN dijalankan kembali melalui renegosiasi pertambangan. Ada juga fungsi pengelolaan dari … Read entire article »