Articles Comments

Headline

Mengukur Indikator Hak Atas Pangan

Mengukur Indikator Hak Atas Pangan

Yohanes Bidaya – IHCS Jakarta, 28 Agustus 2014 - Komnas HAM menggelar pertemuan khusus bersama dengan  IHCS (Indonesian Human Rights Committee For Social Justice) dan Bina Desa  dalam rangka mengukur indikator hak atas pangan yang sering kali diabaikan oleh pemangku kebijakan dalam pengambilan keputusan. Dalam pelbagai diskursus, IHCS mendapati ketidakjelasan peraturan pemerintah yang mengatur hak atas pangan dengan adanya paradigma pemerintah yang mencapur-adukkan konsepsi antara ketahanan pangan, kedaulatan pangan dan kemandirian pangan dalam pemenuhan hak-hak ekosob … Read entire article »

Latest

Siaran Pers: Renegosiasi Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Bermasalah

Siaran Pers Renegosiasi Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Bermasalah Salam Demokrasi Konstitusi Republik Indonesia, UUD 1945, telah memandatkan adanya Hak Menguasai Negara (HMN) atas kekayaan alam untuk melindungi tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Di pertambangan, fungsi pengaturan dari HMN dilakukan melalui penyusunan produk hukum terkait pertambangan, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) berserta aturan turunannya. Fungsi pengurusan dari HMN dilakukan melalui pemberian ijin usaha pertambangan. Akan tetapi setalah ijin usaha pertambangan diberikan bukan berarti fungsi pengurusan dari HMN berhenti. Karena ketika fungsi pengawasan dari HMN menunjukan bahwa usaha pertambangan tidak mampu melindungi tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka fungsi pengurusan dari HMN dijalankan kembali melalui renegosiasi pertambangan. Ada juga fungsi pengelolaan dari … Read entire article »

Press Release: Protes atas diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2014

Di akhir masa pemerintahan; SBY mengeluarkan kebijakan yang menguatkan monopoli pemodal (asing) atas SDA dan hajat hidup orang banyak. 23 April 2014, SBY telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Presiden No.39 tahun 2014. Perpres ini mengatur tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Perpres ini mengatur ketentuan kriteria dan persyaratan bidang usaha yang dapat menjadi bidang penanaman modal (asing) termasuk seberapa besar porsi penguasaannya dalam bidang usaha tersebut. Keluarnya Perpres ini menimbulkan pertanyaan besar terkait argumentasi logis yang mendasari pemberlakuannya. Gunawan selaku perwakilan IHCS menerangkan, “argumentasi dasar dikeluarkannya Perpres ini menimbulkan pertanyaan, apalagi dikeluarkan di masa akhir pemrintahan SBY. Arah Perpres ini juga tidak jelas jika dihubungkan … Read entire article »