Articles Comments

Headline

DATA KRIMINALISASI PETANI MENGGUNAKAN UU 12/1992 DAN UU 29/2000

No Putusan Pidana Data Petani Aktivitas yang dilakukan Masalah hukum yang terjadi 1. Tidak ada dokumen hukum Sidang sekitar Desember 2004 Suhartoyo TL          : Kediri Umur      : 50 tahun Alamat    : Kelurahan Betet Kecamatan Pesantren Kota Kediri Menjual benih jagung curah Tanpa didampingi pengacara dalam sidang di Pengadilan Negeri Kota Kediri Didakwa melanggar UU 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Dijatuhi pidana penjara 6 bulan masa percobaan selama 1 tahun 2. Kutipan Daftar Putusan Pidana Pasal 193 ayat (1) KUHP Nomor: 13/Pid.B/2005/PN.Ngjk pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2005 Tukirin bin Maruji TL          : Ponorogo Umur      : 55 tahun Alamat    : Dusun Mergayu Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Melakukan penyilangan benih jagung di lahannya sendiri Melakukan seleksi induk dari jagung konsumsi yang beredar di pasaran Menjual benih jagung curah (tanpa label dan kemasan) dari hasil penyilangan ke petani lain Digerebek polisi namun tidak ditahan Disidang di Pengadilan Negeri Nganjuk Dituduh melanggar pasal 61(1) “b” jo pasal 14 (1) … Read entire article »

Latest

Masalah Kemitraan dan Pekebun Swadaya

Masalah Kemitraan dan Pekebun Swadaya

Oleh : Gunawan Setelah sebelumnya melakukan studi lapangan di kabupaten Sanggau, provinsi Kalimantan Barat, Penelitian Standar HAM dalam Kemitraan Usaha Perkebunan yang dilakukan tim peneliti dari IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice) dan SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit), yaitu Gunawan, Marcel Andry, Priadi, Zanita dan John Tirayoh,  melanjutkan studi lapangan di Kabupaten Indragiri Hulu, provinsi Riau, pada tanggal 10 … Read entire article »

Catatan Lapangan Penelitian Standar HAM dalam Kemitraan Usaha Perkebunan di Kabupaten Sanggau

Catatan Lapangan Penelitian Standar HAM dalam Kemitraan Usaha Perkebunan di Kabupaten Sanggau

Oleh : Gunawan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) berkerjasama dengan Indonesian Human Rights Commiittee for Social Justice (IHCS) tengah menyelenggarakan penelitian Standar HAM dalam Kemitraan Usaha Pekebunan.  Dalam rangka hal tersebut, Tim Peneliti dari IHCS  yang terdiri dari Gunawan, Ridwan Darmawan, Priadi dan Johan Tirayoh melakukan studi lapangan di kabupaten Sanggau provinsi Kalimantan Barat, dengan didampingi Marcel Andry dari Sekretariat Nasional … Read entire article »

TITIK API DAN ASAP DALAM UU PERKEBUNAN NO 39 TAHUN 2014 DI GUGAT KE MAHKAMAH KONSTITUSI

TITIK API DAN ASAP DALAM UU PERKEBUNAN NO 39 TAHUN 2014 DI GUGAT KE MAHKAMAH  KONSTITUSI

PRESS RELEASE TIM ADVOKASI KEADILAN UNTUK PERKEBUNAN TITIK API DAN ASAP DALAM UU PERKEBUNAN NO 39 TAHUN 2014 DI GUGAT KE MAHKAMAH KONSTITUSI Jakarta, 27 Oktober 2015. Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pada tanggal 17 Oktober 2014 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613, selanjutnya disebut UU Perkebunan. UU ini … Read entire article »

Indonesia Butuh Menteri yang Pro-Petani

Indonesia Butuh Menteri yang Pro-Petani

IHCS – Sejumlah  kalangan  berpendapat  untuk  menghindarkan Indonesia dari  krisis  pangan  dan  kebergantungan  yang  makin  tinggi  terhadap pangan impor, Presiden  Joko  Widodo  dalam  rencana  perombakan kabinet sebaiknya  mengisi  jabatan  kementerian  terkait  pangan  dengan  menteri-menteri yang pro-petani. Presiden mesti mengarahkan  seluruh  pembantunya  untuk  menjadi  agen  pengembangan  sektor-sektor  produksi  rakyat,  dalam  hal  ini  para  petani,  nelayan,  dan  pembudidaya  ikan. Pasalnya, selama Ini pemerintah  selalu  … Read entire article »

Instrumen dan mekanisme HAM bagi perusahaan transnasional sangat diperlukan

Instrumen dan mekanisme HAM bagi perusahaan transnasional sangat diperlukan

Pada tanggal 6-10 Juli 2014 di Jenewa Swiss, Dewan HAM PBB menyelenggarakan Sidang International Government Working Group on Trans National Corporations and Other Business Enterprises with Respect to Human Rights sebagaimana Mandat Resolusi 26/9 tahun 2014 Dewan HAM PBB untuk menyusun instrumen dan mekanisme HAM yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi perusahaan transnasional dan usaha bisnis lainnya. Baca Juga :  … Read entire article »

Perusahaan Transnasional dalam Pelanggaran HAM

Perusahaan Transnasional dalam Pelanggaran HAM

Perusahaan Transnasional dalam Pelanggaran HAM[1] Oleh : Gunawan[2] Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (International Law of Human Rights) merupakan perjanjian (treaty) antar negara.Karena merupakan perjanjian antar negara, maka dalam hukum asasi internasional negara adalah subyek hukum. Dalam pengertian, negara-negara peserta (states parties) perjanjian mempunyai kewajiban (obligation) dan tanggung-jawab (accountability), yaitu kewajiban yang harus diberikan kepada warga negara yang meliputi tiga kewajiban pokok … Read entire article »